Gubernur Bali dukung World Beach Games 2023 setelah sempat menolak atlet Israel

Setelah sempat menolak keikutsertaan atlet Israel dalam World Beach Games 2023, Gubernur Bali, I Wayan Koster, menyatakan mendukung pelaksanaan kejuaraan tersebut di Bali pada 5-12 Agustus 2023.

“Kalau sudah sepakat Bali sebagai tuan rumah, kami Provinsi Bali, dan saya tentunya akan memberikan dukungan penuh agar acara ini berjalan lancar dan sukses,” ujar Koster kepada media usai berdiskusi dengan Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Ariotedjo, dan Ketua Komite Olimpiade Indonesia (KOI), Raja Sapta Oktohari, di Denpasar, Bali, Jumat (14/03).

"Pada intinya, (ANOC/Asosiasi Komite Olimpiade Nasional) World Beach Games ini berjalan sesuai konstitusi, amanat konstitusi. Nggak perlu diperdalam lagi. Cukup," tegas Koster.

Untuk teknis pelaksanaan, dirinya menyerahkan kepada Komite Olimpiade Indonesia (KOI).

"Kesiapannya sudah disiapkan oleh ketuanya, Pak Raja. Dan ke depan, habis Lebaran, akan dimantapkan lagi persiapannya," kata Koster.

Koster mengatakan sudah melakukan tinjauan terkait lokasi yang akan digunakan untuk menggelar acara olahraga tersebut.

Sebelumnya, Koster menolak Bali menjadi tuan rumah World Beach Games seperti Piala Dunia U-20 2023 karena terdapat atlet Israel.

Alasan penolakan Koster salah satunya adalah Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Panduan Umum Hubungan Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah.

Di dalam Permenlu tersebut, tertulis bahwa dalam menjalin hubungan dengan Israel, pemerintah daerah perlu memperhatikan prosedur yang ada, antara lain "tidak mengizinkan pengibaran bendera dan pengumandangan lagu kebangsaan Israel di wilayah Indonesia".

Namun pakar hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran, Teuku Rezasyah, menilai sikap penolakan Koster "berlebihan".

Permenlu itu dinilai "tidak bisa menjadi pembenaran" atas penolakan Koster, sebab kedatangan atlet Israel bukan dalam konteks hubungan diplomatik dengan Indonesia.

“Permenlu itu sifatnya netral, dengan catatan pengawasannya luar biasa bahwa yang datang tidak akan memanfaatkan momentum itu untuk bicara politik, tidak akan mengeluarkan statement seolah-olah Indonesia melunak terhadap Israel dan menjadikan kedatangan atlet Israel itu sebagai langkah menuju pembuka hubungan diplomatik, kan enggak," kata Rezasyah kepada BBC News Indonesia, Kamis (6/4).

Berdasarkan keterangan di situs (ANOC) selaku penyelenggara World Beach Games, atlet Israel dalam cabang olahraga renang air terbuka dan basket 3x3 telah dinyatakan lolos kualifikasi pada Juni dan November 2022.

Penolakan Koster muncul hanya berselang sepekan setelah Indonesia dinyatakan batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 di tengah polemik yang sama.

Pakar hubungan internasional dari Universitas Pelita Harapan, Aleksius Djemadu, juga menilai bahwa Permenlu tersebut tidak bisa jadi alasan "yang membatalkan" keikutsertaan salah satu negara dalam kejuaraan yang telah memiliki aturannya sendiri.

Bagaimana Indonesia semestinya menyikapi keikutsertaan atlet Israel?

Permenlu 3/2019 mengatur ketentuan khusus terkait hubungan Indonesia dengan Israel karena Indonesia menentang penjajahan terhadap Palestina, serta dengan Taiwan karena Indonesia menjunjung "Kebijakan Satu Tiongkok".

Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Teuku Faizasyah, mengatakan bahwa Permenlu itu diterbitkan "untuk menghindari kesalahan dalam pengelolaan hubungan luar negeri oleh pemda".

Di dalam Permenlu tersebut disebutkan bahwa "Indonesia tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel" dan "menolak segala bentuk hubungan resmi dengan Israel".

Pemerintah daerah pun diminta memperhatikan sejumlah prosedur bahwa Indonesia seperti "tidak menerima delegasi Israel secara resmi di tempat resmi, tidak mengizinkan pengibaran atau penggunaan bendera, lambang dan atribut lainnya, serta pengumandangan lagu kebangsaan Israel di wilayah Indonesia".

Selain itu pemerintah daerah diminta memperhatikan bahwa "kehadiran Israel membawa implikasi pengakuan politis terhadap Israel".

Kunjungan warga negara Israel ke Indonesia pun "hanya dapat dilakukan dengan menggunakan paspor biasa" dan otorisasi pemberian visa dapat dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam bentuk afidavit melalui KBRI di Singapura atau Bangkok.

Tetapi menurut pengamat hubungan internasional, Teuku Rezasyah, tersebut "tidak bisa ditafsirkan bahwa atlet Israel tidak bisa datang ke Indonesia".

"Ada Permenlu itu kan panduan hubungan, bukan berarti atlet Israel enggak bisa datang. Bisa saja datang, tapi tidak mengibarkan bendera, tidak menyanyikan lagu kebangsaan di depan umum. Mereka juga harus datang dengan paspor sipil, tidak boleh paspor dinas, militer, atau diplomatik," kata Rezasyah.

Sepanjang kunjungan atlet tersebut "tidak dimanfaatkan untuk konteks politik", maka Indonesia boleh mengizinkan atlet Israel datang. Apalagi, dalam kerangka ajang olahraga internasional.

"Ada payung hukumnya dari lembaga internasional itu (ANOC), karena ini kejuaraan olahraga. Kan panitianya ada dari pihak luar, dan dia datang karena dia berhak untuk datang setelah lolos kualifikasi," jelas Rezasyah.

"Jelaskan kepada publik bahwa mereka datang untuk tujuan olahraga, bukan berbicara politik dan mengeluarkan statement terkait hubungan kenegaraan, tidak boleh berkunjung ke lembaga negara, tidak boleh bertemu pejabat negara, dan bukan langkah menuju pembukaan hubungan diplomatik dengan Israel," sambung dia.

Hal-hal itu, kata Rezasyah, bisa dipastikan melalui pengawasan terhadap aktivitas atlet yang bersangkutan selama di Indonesia.

Dia juga mengingatkan agar pemerintah daerah berkonsultasi terlebih dulu dengan Kementerian Luar Negeri dalam menafsirkan aturan ini.

Menurut Rezasyah, perwakilan Israel pernah hadir di Indonesia dalam sejumlah perhelatan olahraga maupun konferensi internasional, tetapi "tidak memicu masalah".

Di antaranya adalah UCI Track Nations Cup 2023 di Jakarta International Velodrome, Kongres Inter-Parliamentary Union (IPU) 2022 di Bali, serta konferensi perubahan iklim PBB COP-13 di Bali pada 2007.

Senada, Aleksius Djemadu mengatakan dalam konteks ini, Koster semestinya "bisa memisahkan urusan olahraga dan politik".

"Sikap politik Indonesia pasti akan tetap, tidak akan berubah. Tidak ada urusannya dengan olahraga," kata Aleksius.

Penolakan Koster yang berlandas pada Permenlu dia nilai "terlalu lemah". Sebab pemerintah pusat yang menerbitkan panduan itu, justru tidak mempermasalahkannya.

"Gubernur harus mengikuti kebijakan pemerintah pusat. Jangan yang satu mengiyakan, yang lainnya membatalkan. Itu mengesankan negara yang amburadul dan dunia internasional akan tidak percaya dengan Indonesia," kata dia.

'Tidak ada pengibaran bendera dan lagu kebangsaan'

Ketua Komite Olimpiade Indonesia (NOC), Raja Sapta Oktohari, meminta semua pihak untuk "menahan diri" dan "menghentikan kegaduhan".

Sewaktu menanggapi penolakan Koster, dia mengatakan bahwa perhelatan World Beach Games biasanya "memang diadakan tanpa pengibaran bendera dan lagu kebangsaan".

"Itu sudah menjadi kesepakatan dari awal," tutur Raja.

"Concern kami, jangan sampai gara-gara bendera orang lain, lagu Indonesia Raya dan bendera Merah Putih jadi enggak bisa berkibar di negara lain," sambung Raja.

Sebelumnya, Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Teuku Faizasyah, telah menyatakan bahwa Permenlu itu "berlaku untuk pemda, tidak dalam kerangka internasional".

"Kan sudah ada beberapa preseden kegiatan yang kita menjadi tuan rumah event internasional dan pedoman itu tidak menjadi rujukan," kata Faizasyah kepada wartawan pada Rabu (05/04).

Indonesia 'bisa dianggap plin plan'

Penolakan terhadap keikutsertaan Israel, kata Aleksius, bisa memiliki efek berantai terhadap upaya gencar Indonesia menjadi tuan rumah perhelatan olahraga dan konferensi internasional.

Apabila polemik ini berujung sama seperti nasib Piala Dunia U-20, maka upaya Indonesia untuk mengajukan diri sebagai Olimpiade 2023 pun bisa terpengaruh.

"Indonesia bisa dianggap plin plan, ingin menggebu-gebu, tapi tidak mau menerima konsekuensinya. Kredibilitas negara menjadi tidak konsisten, tidak menjadi anggota komunitas internasional yang menuruti aturan main," ujar Aleksius.

Menurut Aleksius, hal ini semestinya sudah disadari sejak awal sebagai konsekuensi yang akan muncul ketika Indonesia mengajukan diri sebagai tuan rumah.

Pemerintah daerah pun, semestinya "satu suara" dengan pemerintah pusat terkait hal seperti ini.

"Seharusnya semua duduk bersama, jangan satu mengiyakan, satu menolak. Itu kan cerminan negara yang amburadul, dunia internasional tidak akan percaya lagi dengan Indonesia," ujar dia.

Polemik ini pun, dia sebut "penuh dengan konflik kepentingan dan inkonsistensi" sehingga "sulit dipisahkan dari kondisi politik jelang Pilpres 2024".

Apa itu World Beach Games?

ANOC World Beach Games (AWBG) merupakan kejuaraan olahraga air dan pantai tingkat global yang diselenggarakan oleh ANOC.

AWBG pertama kali diselenggarakan di Qatar pada 2019, di mana Indonesia juga menjadi salah satu pesertanya.

ANOC kemudian menetapkan Bali sebagai tuan rumah World Beach Games kedua yang akan diselenggarakan pada 5-12 Agustus 2023.

Sekitar 1.600 atlet dari 130 negara diperkirakan akan ikut serta dalam AWBG, menjadikannya sebagai multi-event olahraga terbesar ketiga di dunia.

AWBG juga mejadi perhelatan olahraga terbesar yang pernah diadakan di Indonesia berdasarkan jumlah pesertanya.

Terdapat 14 cabang olahraga pantai dan air dalam ajang ini, yakni aquathlon, bola tangan pantai, sepak bola pantai, tenis pantai, voli pantai, waterpolo pantai, gulat pantai, individual kata, kiteboarding, renang air terbuka, basket 3x3, air badminton, berselancar, beach sprint rowing, dan wingfoil racing.

Pada Juni 2022, ANOC mengumumkan bahwa atlet asal Israel, Eva Fabian termasuk salah satu yang lolos kualifikasi pada cabang renang air terbuka.

Selain itu, tim basket 3x3 putra Israel juga lolos ke AWBG 2023.

Perhelatan AWBG di Bali setelahnya akan dilanjutkan dengan sidang umum tahunan ANOC yang dihadiri oleh 205 negara peserta.