Alokasi utang belanja alutsista naik: Apa urgensinya dan mengapa dikhawatirkan 'disalahgunakan' untuk kepentingan Pilpres 2024?

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendesak pemerintah menunda kenaikan alokasi pinjaman luar negeri untuk belanja alat utama sistem persenjataan (alutsista) oleh Kementerian Pertahanan.

Mereka menilai penambahan alokasi anggaran menjelang Pemilu 2024 "tidak didasarkan pada kebutuhan yang jelas" sehingga khawatir "disalahgunakan untuk kepentingan elektoral".

Apalagi, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto merupakan salah satu calon presiden yang berpasangan dengan putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka.

"Karena tidak ada transparansi [soal belanja alutsista] itu, muncul kerawanan terkait politik elektoral. Kepentingan ini bisa saja luas, apakah berupa konsolidasi internal dengan anggaran lebih ke militer, dan sebagainya. Itu yang harus dijawab [pemerintah]," kata pengamat militer dari Imparsial, Ghufron Mabruri kepada BBC News Indonesia, Minggu (3/12).

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah menyetujui penambahan alokasi pinjaman luar negeri untuk belanja alutsista dari US$20,75 miliar menjadi US$25 miliar. Kenaikan tersebut bersumber dari alokasi pendanaan pemerintah pada periode 2025 hingga 2029.

Ini bukan kali pertama kebijakan pertahanan ditengarai mengakomodasi kepentingan Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Sebelumnya, rencana penambahan komando daerah militer (Kodam) di 38 provinsi juga menuai kritik dari para pakar.

Pengamat militer dari Universitas Padjadjaran, Muradi, mengatakan bisa memahami kekhawatiran koalisi masyarakat sipil tersebut.

Sebab, penambahan alokasi belanja alutsista ini memberi peluang bagi penyimpangan pengadaannya, yang kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan Pilpres 2024.

"Momentumnya [menjelang pilpres] yang menjadi masalah karena salah satu calonnya kan menteri pertahanannya. Mungkin menhan-nya tidak, tapi peluang penyimpangan di luar kepentingan itu menjadi problem sendiri," kata Muradi.

"Apalagi KPK dan kejaksaan sulit masuk [menginvestigasi] ke Kementerian Pertahanan."

Baca juga:

Juru bicara Menteri Pertahanan, Dahnil Anzar Simanjuntak, membantah tudingan tersebut.

Menurutnya, penambahan alokasi anggaran sudah masuk perencanaan yang menjadi komitmen pemerintah modernisasi, perawatan dan pengoperasian Alutsista TNI.

"Alokasi penambahan belanja berdasar PSP atau penetapan sumber pembiayaan perencanaan 2020-2024, jadi tidak ada kaitannya dengan pemilu, yang ada adalah terkait dengan kondisi geopolitik dan geostrategis global yang sangat dinamis yang menuntut kita untuk terus memperkuat Alpahankam kita," kata Dahnil melalui pesan singkat kepada BBC News Indonesia.

Apa urgensinya?

Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, mengatakan beberapa alutsista udara menjadi prioritas belanja Kementerian Pertahanan yang bersumber dari pinjaman luar negeri ini.

"Kita perlu pesawat angkut, kita perlu [pesawat] refueling [pengisian bahan bakar] di udara. Kita belum punya, negara tetangga kita sudah punya," kata Prabowo dikutip dari kantor berita Antara.

Menurut Prabowo, anggaran pertahanan yang memadai untuk belanja alutsista penting untuk memastikan prajurit dan alutsista Indonesia selalu dalam keadaan siap.

Dihubungi terpisah pada Minggu (3/12), Dahnil mengatakan penambahan anggaran ini penting karena situasi yang "mendesak".

"[Ini] mendesak, alutsista kita sudah tua, mendesak karena dinamisnya geopolitik dan geostrategis kita," ujar Dahnil.

Dahnil tidak langsung merinci proyek-proyek apa yang menjadi target utama dari penambahan alokasi anggaran tersebut.

Anggota Komisi Bidang Pertahanan DPR RI, Dave Laksono, dari Fraksi Golkar juga menyebut ada sejumlah kebutuhan yang mendesak sehingga "harus ada penambahan [alokasi] agar bisa terpenuhi kebutuhan tersebut.

Namun ketika ditanya kebutuhan apa yang mendesak, Dave mengatakan, "Itu harus Kementerian Pertahanan yang memaparkan".

Sementara itu, pengamat militer Muradi mengatakan ada kemungkinan alokasi penambahan anggaran tersebut mengarah pada proyek-proyek pengadaan yang telah memiliki kontrak seperti Rafale dari Prancis, jet tempur Mirage 2000-5 dari Qatar, dan F-15 dari Amerika Serikat.

Pembelian jet tempur Mirage bekas sendiri pernah menjadi kontroversi.

Ketika ditanya apakah proyek-proyek tersebut benar termasuk di dalam alokasi penambahan anggaran, Dahnil menjawab, "Tentu".

Tetapi Muradi mengatakan amat disayangkan apabila penambahan alokasi ini ditujukan untuk proyek pembelian alutsista bekas seperti Mirage.

"Kalau beli bekas, kenapa sampai harus berutang? Setidaknya kita harus dapat yang baru dan transfer teknologi," kata dia, mengingat beban dari pinjaman tersebut akan ditanggung oleh pemerintah selanjutnya.

Sedangkan urgensi yang dipaparkan oleh pemerintah terkait penambahan utang ini pun dia sebut "masih normatif".

Baik Muradi dan koalisi masyarakat sipil menyatakan menyadari pentingnya modernisasi alutsista di tengah keterbatasan anggaran yang tersedia.

Indonesia memiliki target untuk mencapai kekuatan pokok minimum (Minimum Essential Force/MEF) pada 2024. Hingga tahun ini, target MEF baru tercapai sekitar 65% dari yang semestinya.

Namun yang dipersoalkan adalah pengelolaan anggaran dan pengadaan alutsista selama ini dinilai tidak transparan sehingga sulit mengukur akuntabilitasnya.

Mengapa muncul kekhawatiran penyalahgunaan anggaran?

Ghufron mengatakan salah satu hal yang memicu kekhawatiran itu adalah kenaikan anggaran yang terjadi di ujung masa jabatan.

"Apa yang bisa dilakukan dalam konteks pengadaan alutsista dalam waktu kurang dari setahun? Sementara membeli alutsista kan bukan hal yang gampang. Butuh pertimbangan strategis dan matang, bukan kayak beli kacang goreng," kata Ghufron.

Apalagi Menhan Prabowo juga akan disibukkan dengan kampanye Pilpres 2024. Ghufron mengatakan, kebijakan Presiden Jokowi membolehkan menteri yang mencalonkan diri tidak perlu mundur dari jabatannya, turut menambah kekhawatiran soal potensi penyalahgunaan anggaran ini.

Dia juga menyinggung kebijakan Kemhan sebelumnya, yakni penambahan Kodam di 38 provinsi, yang dinilai tidak selaras dengan kebutuhan saat ini, berpotensi menambah beban anggaran operasional, dan terkesan bertujuan memobilisasi dukungan politik.

"Publik patut mempertanyakan apakah kenaikan yang mendadak ini betul-betul untuk kepentingan membangun pertahanan atau justru ada udang di balik batu, di mana atas nama pertahanan anggarannya berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan politik elektoral 2024," kata dia.

"Jangan sampai kenaikan anggaran ini menjadi semacam gula-gula politik di tengah pemilu dari menhan untuk konsolidasi dukungan politik di tingkat internal."

Ghufron juga menggarisbawahi betapa sulitnya bagi publik untuk menakar urgensi dan kebutuhan dari penambahan alokasi anggaran ini karena pengelolaan anggaran dan proses pengadaan alutsista "tidak transparan dan akuntabel".

Keputusan pemerintah terkait pengadaan alutsista juga dia sebut tidak berdasar pada asesmen yang jelas dan transparan.

"Yang kelihatan di permukaan, isu-isu global menjadi legitimasi untuk menaikkan anggaran. Padahal kalau kita bicara alutsista banyak yang menjadi pertanyaan, mulai dari pengadaannya, transfer teknologinya, lalu keputusan pemerintah membeli bekas. Apakah itu tidak pernah dievaluasi oleh pemerintah?" jelas Ghufron.

"Padahal kita punya masalah soal tingginya angka kecelakaan alutsista. Itu membutuhkan biaya perawatan yang lebih besar dan sulit dikontrol. Hanya mereka [Kemhan] yang tahu soal kebutuhan perawatannya. Di tengah keterbatasan anggaran, kenapa tidak membeli yang baru dan lebih teruji?"

Menanggapi kekhawatiran tersebut, Kepala Biro Humas Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Edwin Adrian Sumantha, mengatakan penambahan ini "bukan terjadi secara tiba-tiba".

"Hal ini sudah melalui proses yang cukup lama," kata Edwin melalui keterangan tertulis kepada BBC News Indonesia.

Menurut Edwin, pemerintah merasa perlu mengambil langkah cepat untuk meningkatkan kekuatan dan kesiapan TNI di tengah dinamika situasi geopolitik dan geostrategis di tingkat regional dan global yang berubah sangat cepat setahun terakhir.

Dia menjelaskan bahwa Bappenas telah menerbitkan komitmen tambahan sebesar US$4,99 miliar dalam revisi ketiga Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri-Jangka Menengah (DRPLN-JM) pada 27 Desember 2022.

Dengan demikian, alokasi pinjaman luar negeri bertambah menjadi USD 25,75 miliar. Dalam revisi keempat pada 16 Mei 2023, alokasinya naik menjadi US$34,36 miliar.

Dari alokasi PLN sebesar USD34,46 miliar tersebut, Kementerian Keuangan menerbitkan Penetapan Sumber Pembiayaan (PSP) tahun 2023 sebesar US$25 miliar.

Selain penjelasan tersebut, Edwin enggan merespons pertanyaan lainnya.

Nyaris tak tersentuh penegak hukum

Peluang penyalahgunaan anggaran tersebut dikhawatirkan kian lebar karena "KPK dan kejaksaan sulit masuk menginvestigasi dugaan korupsi di sektor ini," kata Muradi.

"Berbeda misalnya kalau KPK dan kejaksaan bisa masuk, mereka bisa mengawasi di internalnya seperti apa," ujar Muradi.

Sektor pertahanan akhirnya menjadi "sektor yang tertutup, jauh dari transparansi, dan akuntabilitas terkait penggunaan anggarannya".

"Rinciannya tidak pernah dibuka ke publik, tiba-tiba disebut pengadaannya sudah selesai. Situasi ini ditutup-tutupi dengan kerahasiaan negara dalam alokasi anggaran. Kita tidak bisa sentuh, tidak bisa lihat, kita tahunya duitnya sudah habis," kata Julius Ibrani dari Persatuan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) yang tergabung dalam koalisi.

Koalisi juga memiliki sejumlah catatan buruk terkait pengelolaan anggaran di Kemhan, seperti program Food Estate yang dianggap "gagal" serta temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) terkait kebijakan komponen cadangan yang dinilai "rawan dikorupsi" oleh sejumlah lembaga swadaya masyarakat.

Namun dugaan-dugaan tersebut sejauh ini "tak tersentuh" oleh penegakan hukum.

Hal ini yang menurutnya memupuk kecurigaan masyarakat ketika alokasi anggaran ditambah menjelang pemilu.

Oleh sebab itu, pemerintah diminta menjelaskan alasan yang logis di balik keputusan penambahan pinjaman luar negeri tersebut untuk menjawab kecurigaan publik.