‘Jangan jadikan sepak bola kendaraan politik’ - Dari tragedi Kanjuruhan menuju KLB PSSI

Lima calon ketua umum, 16 calon wakil ketua umum, dan 55 calon anggota komite eksekutif (Exco) akan bersaing dalam Kongres Luar Biasa (KLB) untuk menjadi pengurus Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) tahun 2023-2027 pada 16 Februari mendatang.

Melihat beberapa nama di daftar calon itu yang kini menjabat pejabat publik, pengamat sepak bola Akmal Marhali mencurigai bahwa PSSI dan sepak bola berpotensi hanya akan dijadikan kendaraan politik atau batu loncatan bagi mereka untuk maju dalam kontestasi pemilu 2024 mendatang.

"Potensi memanfaatkan sepak bola sebagai kendaraan politik itu sangat besar sekali, dan lagi-lagi sepak bola dikorbankan.

"Jangankan bicara tentang Kanjuruhan, bicara sepak bola saja dinomorduakan, nomor satunya adalah bagaimana bisa melakukan pencitraan dan menaikan elektabilitas lewat sepak bola," kata Akmal yang juga Koordinator #SAVEOURSOCCER, Kamis (09/02).

Akmal pun mendorong agar setiap calon ketua umum (caketum) membuat pakta integritas yang menyatakan komitmen mereka untuk menyelesaikan jabatan hingga masa bakti habis.

Baca juga:

Terkait hal itu, anggota Exco PSSI Vivin Cahyani mengatakan, “Jika kandidiat ada yang menjadi figur pejabat setara menteri atau aktivis politik, saya pikir sah sepanjang memenuhi syarat pemilihan,” katanya.

Pelaksanaan KLB PSSI dipicu oleh tragedi Stadion Kanjuruhan, Malang, yang menewaskan ratusan orang pada 1 Oktober 2022.

Seorang suporter Arema Malang mengaku pesimis bahwa KLB PSSI akan memberikan keadilan kepada korban tragedi Kanjuruhan, begitu juga dengan perbaikan sepak bola Indonesia jika anggota Exco PSSI masih diisi oleh apa yang dia sebut “orang-orang lama”.

Dari tragedi Kanjuruhan ke KLB PSSI

Pertandingan Arema Malang versus Persebaya di Stadion Kanjuruhan pada Sabtu, 1 Oktober 2022 tahun lalu, menjadi catatan gelap sepak bola Indonesia dan bahkan, salah satu tragedi terparah dalam sejarah persepakbolaan dunia.

Usai pertandingan itu berakhir, terjadi aksi kekerasan di dalam stadion yang mengakibatkan 132 orang meninggal, 96 luka berat, dan 484 luka ringan.

Presiden Joko Widodo pun memerintahkan pembentukan Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) Tragedi Kanjuruhan, yang diketuai oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD.

Dua minggu bekerja, TGIPF pun mengeluarkan rekomendasi yang telah disampaikan kepada presiden, Jumat (14/10/22).

Beberapa rekomendasi yang dihasilkan TGIPF Kanjuruhan adalah pengunduran diri ketua umum PSSI, Mochamad Iriawan beserta seluruh anggota Exco PSSI sebagai bentuk tanggung jawab moral.

TGIPF juga meminta PSSI untuk segera menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) mencari pengurus PSSI baru.

Namun, pengamat sepak bola dan juga anggota TGIPF Akmal Marhali mengatakan, rekomendasi itu tidak seutuhnya dijalankan oleh PSSI.

“Tidak ada yang mudur, bahkan ada delapan orang Exco lama yang kembali maju [di KLB],” katanya.

Dua pekan setelah rekomendasi TGIPF, PSSI memutuskan akan segera menggelar KLB dari jadwal semula pada pertengahan 2023.

Rapat Exco PSSI, 10 November 2022 menetapkan KLB digulirkan pada 16 Februari 2023.

"Kami telah menerima surat dari FIFA terkait pelaksaan kongres. Awalnya kami merencanakan kongres biasa pemilihan KP dan KBP pada 7 Januari dan kongres luar biasa pemilihan seluruh Komite Eksekutif pada 18 Maret. Namun, ada perubahan melalui surat dari FIFA dan kami akan mengikuti arahan dari FIFA," kata Sekjen PSSI, Yunus Nusi.

Siapa saja calon ketua umum PSSI?

Terdapat lima calon yang bersaing memperebutkan kursi ketua umum PSSI periode 2023 hingga 2027.

Pertama adalah La Nyalla Mattalitti yang saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Dia pernah menjadi ketua umum PSSI selama setahun mengantikan Djohar Arifin.

Lalu, Erick Thohir yang kini menjabat sebagai Menteri BUMN. Dia pernah menjadi presiden klub Seri A, Italia, Inter Milan, dan klub olah raga lainnya.

Calon selanjutnya adalah Arif Putra Wicaksono yang merupakan CEO Nine Sport Inc., promotor pertandingan olahraga internasional.

Kemudian Doni Setiabudi, CEO Bandung Premier League yang juga pernah menjadi pengurus di klub AHHA PS Pati.

Terakhir adalah Fary Djemy Francis, mantan Ketua Komisi V DPR 2009-2014.

Sementara itu, terdapat 16 calon yang akan merebutkan dua kursi wakil ketua umum PSSI.

Beberapa di antaranya adalah Zainudin Amali yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga.

Selain itu, ada juga politisi Partai Gerindra yang menjadi anggota DPR Andre Rosiade.

Lalu terdapat 55 calon yang akan memperebutkan 12 kursi Exco PSSI, salah satunya adalah Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetimpo.

Potensi menjadi ‘kendaraan politik’

Merujuk pada daftar calon pengurus PSSI itu, pengamat Akmal Marhali melihat banyak calon yang merupakan pejabat pemerintahan.

“Ada apa dengan PSSI, sehingga para pejabat turun gunung memperebutkan PSSI satu? Bahkan Menpora yang adalah orang tua dari seluruh cabang olahraga mencalonkan jadi waketum,” kata Akmal.

Ada potensi, menurut Akmal, PSSI dan sepak bola hanya akan dijadikan kendaraan politik atau batu loncatan untuk kontestasi pemilu 2024 mendatang.

“Potensi memanfaatkan sepak bola sebagai kendaraan politik itu sangat besar sekali, dan lagi-lagi sepak bola dikorbankan. Jangankan bicara tentang Kanjuruhan, bicara sepak bola saja dinomorduakan, nomor satunya adalah bagaimana bisa melakukan pencitraan dan menaikan elektabilitas lewat sepak bola,” kata Akmal yang juga Koordinator #SAVEOURSOCCER.

Dia pun mendorong agar setiap calon ketua umum membuat pakta integritas yang menyatakan komitmen untuk menyelesaikan jabatan hingga masa bakti habis.

“Seharusnya dibuat pakta integritas oleh para pemilk suara bahwa calon yang mereka dukung nantinya berkomitmen untuk tidak menjadikan PSSI sebagai batu loncatan politik dan berkomitmen akan memimpin sampai selesai, berani tidak calon-calon yang ada?

“Jangan jadikan sepak bola kendaraan politik. Sepak bola kita sudah sangat tertinggal, maka kita butuh orang-orang yang bisa membawa terbang sepak bola kita,” ujarnya.

Exco PSSI: Setiap WNI bisa mendaftar

Anggota Exco PSSI Vivin Cahyani menegaskan, bahwa PSSI memiliki kode pemilihan yang terbuka dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan.

Dia menambahkan, setiap WNI yang memenuhi syarat bisa mendaftarkan diri menjadi pengurus PSSI, dengan waktu yang telah ditentukan.

“Jika kandidat ada yang menjadi figur pejabat setara menteri atau aktivis politik saya pikir sah sepanjang memenuhi syarat pemilihan,” kata Vivin.

“Pada akhirnya voters PPSI… yang menentukan arah PSSI dengan memilih kandidat yang dianggap sesuai dengan visi-misi para pemilih,” tambahnya.

Vivin menambahkan, PSSI akan menerima secara positif segala kritik yang membangun, namun tentang “[kritik bahwa] pencalonan tidak terbuka dan dipolitisir, saya tidak melihat itu sebagai hal yang bisa dikritisi,” ujarnya.

Terkait persiapan pelaksaan KLB, Vivin mengatakan, PSSI sudah melakukan proses ini berulang-ulang.

“Maka persiapan proses KLB yang sekarang pun tidak menemui banyak kendala berarti. Venue pun harusnya sudah disiapkan dengan baik,” katanya.

Siapa pemilihnya?

Terdapat 87 pemilih yang akan memberikan hak suaranya dalam KLB pekan depan.

Mereka adalah 34 Asosiasi Provinsi (Asprov) PSSI, 18 klub BRI Liga 1, 16 tim Liga 2, 16 kesebelasan Liga 3, Federasi Futsal Indonesia, Asosiasi Sepak Bola Wanita Indonesia, dan Asosiasi Pelatih Sepak Bola Indonesia.

Akmal Marhali berharap para pemilih itu memberikan suaranya ke pemimpin yang ingin membenahi sepak bola Indoneisa.

"Jangan malah pilih para mafia-mafia sepak bola. Ini kesempatan untuk pembenahan atau sebaliknya memperpanjang masa suram sepak bola Indonesia.

"Jangan memilih karena uang, kepentingan bisnis atau lainnya, tapi pilih karena mereka mampu memimpin," ujar Akmal.

Suporter Arema: 'Siapapun ketum, kalau Exco yang lama sama saja'

Seorang suporter tim Arema Malang, Fahryanto Bagustuza mengaku pesimistis bahwa KLB PSSI akan memberikan keadilan kepada korban tragedi Kanjuruhan.

"Saya pesimis nanti pengurus yang baru mampu menangani tragedi Kanjuruhan dan memberikan dampak ke Malang," ujar Fahryanto.

Dia juga tak yakin bahwa pengurus baru PSSI hasil KLB akan membawa perbaikan bagi sepak bola Indonesia, jika yang terpilih masih diisi oleh apa yang dia sebut "orang-orang lama".

"Siapapun nanti ketua umumnya, tapi kalau Exco-nya orang-orang lama, itu sama saja. Mafia-mafianya itu di Exco itu menurut saya," ujarnya.

Dia menyebut, beberapa anggota Exco PSSI merupakan pemilik klub sepak bola di Indonesia, yang akhirnya "menciptakan konflik kepentingan antara klubnya dengan tugas PSSI".