Trump mengaku 'tidak bersalah' atas tuduhan berupaya batalkan Pemilu 2020 - apa empat 'dosa' sang mantan presiden?

Jaksa khusus telah mendakwa Donald Trump dengan empat tuntutan pidana terkait upayanya membatalkan hasil Pilpres 2020. Namun sang mantan presiden berkukuh dirinya tak bersalah.

Dalam sidang yang digelar di pengadilan Washington DC, Kamis (03/08) waktu setempat, Trump menegaskan dirinya tidak bersalah atas empat dakwaan terkait pemilu 2020: konspirasi untuk menipu pemerintah Amerika Serikat, konspirasi untuk menghalangi proses resmi, menghalangi proses resmi, dan konspirasi melawan hak.

Di pengadilan yang sama, ratusan pendukungnya telah divonis bersalah dan dijatuhi hukuman atas peran mereka dalam serangan ke Gedung Kongres AS pada 6 Januari 2021.

Hakim Moxila Upadhyaya membacakan sejumlah dakwaan serta ancaman hukuman penjara maksimum dalam berkas dakwaan setebal 45 halaman yang diajukan jaksa.

Dalam surat dakwaan itu, Trump dianggap merancang konspirasi agar membuatnya tetap berkuasa setelah dikalahkan Joe Biden.

Setelah persidangan, Trump mengatakan kepada wartawan bahwa dakwaan terhadapnya adalah "hari yang sangat menyedihkan bagi Amerika".

Trump telah didakwa dalam dua kasus lain: dugaan menyimpan dokumen rahasia pemerinta dan pemalsuan catatan bisnis untuk menutupi pembayaran uang suap kepada bintang porno.

Trump sekarang menghadapi lima persidangan yang akan datang - tiga di New York, atas pembayaran uang tutup mulut, dan persidangan perdata atas praktik bisnis dan dugaan pencemaran nama baik seorang wanita yang menuduhnya melakukan pemerkosaan.

Sidang lainnya akan berlangsung di Florida terkait dugaan kesalahan penanganan dokumen rahasia.

Adapun, dalam dokumen dakwaan terkait pemilu 2020 yang dibuka pada Kamis (27/07) menuding Trump sengaja menyebarkan "kebohongan yang meluas dan merusak" tentang kecurangan pemilu yang mengancam pemilihan presiden dan demokrasi Amerika.

Kendati demikian, beberapa pakar hukum ragu apakah tindakan Trump bisa disebut kejahatan—atau apakah yang dia katakan dan lakukan dilindungi oleh Amandemen Pertama Konstitusi AS untuk hak kebebasan berbicara.

Berikut adalah empat kesimpulan utama kasus yang berjalan di Departemen Kehakiman:

1. Jaksa menuduh Trump melakukan konspirasi multi-cabang

Dalam surat dakwaan, Jaksa Khusus Jack Smith tidak fokus pada satu insiden tertentu seperti serangan 6 Januari 202 di Gedung Capitol AS oleh pendukung Trump.

Sebaliknya, dia mempertimbangkan keseluruhan tindakan Trump selama periode dua bulan setelah hari pemilihan hingga hari dia meninggalkan Gedung Putih.

"Meski kalah, terdakwa bertekad tetap berkuasa," demikian bunyi dakwaan di halaman pertama.

"Jadi selama lebih dari dua bulan setelah hari pemilihan pada tanggal 3 November 2022, tergugat menyebarkan kebohongan bahwa telah terjadi kecurangan dalam hasil pemilu dan bahwa dia mengeklaim menang."

Jaksa melanjutkan dengan menguraikan konspirasi kriminal tiga bagian yang melanggar berbagai elemen dari Bab 18 Kode Hukum Amerika Serikat:

Tuduhan terakhir itu menunjukkan kerugian yang diduga ditimbulkan oleh Trump kepada para pemilih secara langsung, kata profesor di Columbia University Law School, Daniel Charles Richman.

Ini "berguna untuk menangkap kerugian tidak hanya bagi pemerintah, yang diduga telah ditipu di tempat lain dan Kongres yang diduga telah dihalangi. Tetapi juga bagi warga negara yang hak suaranya berarti sesuatu yang diduga hendak dirampas oleh Trump," sambung Richman kepada BBC.

2. Trump diduga memiliki enam konspirator

Surat dakwaan tersebut mencantumkan enam rekan konspirator yang tidak disebut namanya bersama Trump, yang menuntut jaksa membantunya untuk melakukan upaya melanggar hukum guna membatalkan hasil pemilu.

Empat orang itu di antaranya pengacara yang bekerja untuk kampanye Trump, satu orang konsultan politik dan sisanya adalah pejabat Departemen Kehakiman.

Jaksa penuntut mengeklaim bahwa mereka, bersama dengan Trump, mendorong pejabat di negara bagian yang penghitungan suaranya hampir selesai untuk mengabaikan suara mayoritas, mencabut hak jutaan pemilih dan mengganti pemilih yang sah dengan yang palsu.

Jaksa juga menuduh mereka mencoba menggunakan kekuatan Departemen Kehakiman untuk melakukan penyelidikan palsu atas dugaan penipuan dan menekan Wakil Presiden Mike Pence untuk berlaku curang dengan mengubah hasil pemilu sebagai bagian dari peran seremonialnya untuk mengesahkan hasil pemilu di Kongres.

Selain itu jaksa memasukkan orang-orang ini untuk mendukung tuduhan konspirasi mereka, kata Aziz Hug dari Fakultas Hukum Universitas Chicago.

Pada dasarnya, Anda tidak bisa berkonspirasi hanya dengan satu orang - Anda harus berkonspirasi dengan orang lain.

Namun keenamnya belum didakwa - dan tidak ada jaminan semuanya akan didakwa. Ada banyak kemungkinan jaksa memutuskan untuk tidak menyebutkan nama para konspirator di surat dakwaan, imbuh Aziz Hug.

Pertama karena orang-orang ini bisa bekerja sama dengan pemerintah.

3. Trump dengan sengaja mengulangi klaim palsunya tentang kecurangan pemilu, menurut dakwaan

Surat dakwaan tersebut tidak hanya menuduh Trump membuat klaim palsu -dikatakan bahwa dia tahu apa yang dia katakan tentang hasil pemilu tidak benar.

Jaksa penuntut pemerintah mengatakan ini adalah elemen penting bagi konspirasinya untuk tetap berkuasa.

"Tetapi terdakwa tetap mengulangi dan menyebarkannya secara luas -untuk membuat klaim palsunya yang disengaja tampak sah, menciptakan suasana ketidakpercayaan dan kemarahan nasional yang kuat, dan mengikis kepercayaan publik pada administrasi pemilu."

Surat dakwaan itu juga mengatakan Trump berbohong dan menggaungkan klaim palsu soal penipuan pemilu selama berbulan-bulan, meskipun ada peringatan berulang kali dari banyak orang di lingkarannya. Orang-orang "yang dia andalkan" untuk "nasihat jujur". Daftarnya meliputi:

Surat dakwaan tersebut menunjuk pada suatu kesempatan pada tanggal 31 Desember 2020, ketika Trump setela diberi tahu lagi bahwa klaimnya tidak berdasar, diduga "menyarankan dia mungkin mengubah kepemimpinan di Departemen Kehakiman".

Menetapkan bahwa Trump tahu dia berbohong akan sangat penting untuk membuktikan niatnya melakukan kejahatan.

4. Trump mungkin memiliki pembelaan terhadap kebebasan berbicara

Jack Smith mengakui dalam surat dakwaan bahwa Trump, seperti orang Amerika lainnya, memiliki hak untuk menggugat hasil pemilu -dan bahkan secara salah mengeklaim bahwa dia hanya kalah karena dugaan penipuan pemilih.

Dan karena mengungkapkan pandangannya adalah hak konstitusional yang termuat dalam Amandemen Pertama, mungkin itu menjadi salah satu rintangan yang harus diatasi oleh jaksa dalam kasus ini.

Jonathan Turley, sarjana hukum konservatif terkemuka, menggambarkan dakwaan sebelumnya dengan dokumen rahasia bahwa jaksa khusus Jack Smith "baru saja membuka dakwaan pidana pertama atas dugaan disinformasi".

"Beberapa pernyataan mungkin dilindungi oleh Amandemen Pertama," kata Huq dari Universitas Chicago Law School. Namun tambahnya, "pernyataan yang digunakan untuk memfasilitasi kejahatan hampir tidak pernah tercakup dalam Amandemen Pertama."

Itu mungkin menjadi alasan mengapa jaksa khusus Jack Smith mencoba menekankan bahwa apa yang dikatakan dan dilakukan Trump adalah komponen kunci dari konspirasinya untuk membatalkan hasil pemilu.

"Pernyataan palsu yang disengaja dari terdakwa merupakan bagian integral dari rencana kriminalnya untuk menggagalkan kerja pemerintah federal, menghalangi sertifikasi, dan mengganggu hak orang lain untuk memilih dan menghitung suara mereka," tulis salah satu bagian penting dakwaan.