Indonesia ikut mengecam rencana Israel ambil alih Kota Gaza – Apa yang sejauh ini diketahui?

Pemerintah Indonesia ikut mengecam keputusan Israel mengambil alih Gaza. Langkah ini turut menambah daftar negara-negara dunia yang mengkritik langkah Israel.

"Tindakan tersebut merupakan pelanggaran berat hukum internasional dan Piagam PBB yang memperkeruh prospek perdamaian di Timur Tengah dan krisis kemanusiaan di Gaza," tulis pernyataan resmi Kemenlu-RI.

Pihak Indonesia juga mengeklaim terus konsisten memberi dukungan penuh terhadap "Negara Palestina yang merdeka dan berdaulat sejalan dengan Solusi Dua Negara yang secara kolektif harus diwujudkan melalui tiga langkah utama."

Tiga langkah tersebut adalah pengakuan atas negara Palestina oleh semua negara, penghentian kekerasan dan gencatan senjata serta penentuan masa depan Palestina oleh rakyat Palestina.

Pernyataan ini menambah daftar kecaman internasional terhadap Israel dari negara-negara dunia termasuk Kerajaan Bersatu (UK), Prancis, dan Kanada, Australia, Turki serta China. Dan, Jerman mengambil tindakan menghentikan ekspor perlengkapan militer ke Israel.

Namun, dalam pernyataan terbaru, Israel dengan tegas menolak kritik dari para pemimpin dunia.

Menteri Pertahanan Israel, Katz, mengatakan negara-negara yang mengutuk Israel dan mengancam akan memberlakukan sanksi "tidak akan melemahkan tekad kami".

"Musuh-musuh kami akan menemukan kami sebagai satu kepalan tangan yang kuat dan bersatu, yang akan menghantam mereka dengan kekuatan besar," tambahnya.

Keputusan Israel untuk memperluas perangnya di Gaza memicu kecaman negara-negara dunia, termasuk PBB.

Hamas pun mengancam akan melakukan "perlawanan sengit" terhadap langkah tersebut.

Tidak hanya itu, rencana ini juga mendapat penolakan kuat di dalam negeri Israel, termasuk dari para pejabat militer dan keluarga sandera.

Sebelum perang, Kota Gaza adalah kota terpadat di Jalur Gaza, tempat tinggal bagi ratusan ribu warga Palestina.

Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan kepada Fox News, Israel berencana menduduki seluruh Jalur Gaza dan pada akhirnya akan "menyerahkannya kepada pasukan Arab". Pernyataan ini disampaikan sebelum adanya persetujuan pengambilalihan Kota Gaza.

Meskipun banyak hal yang masih belum jelas, inilah informasi yang diketahui mengenai rencana baru tersebut.

Apa rencana Netanyahu di Kota Gaza?

Sebelumnya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berbicara kepada Fox News tentang rencananya mengambil alih Kota Gaza.

"Demi memastikan keamanan kami, kami bermaksud untuk menyingkirkan Hamas dari sana, membebaskan penduduk Gaza, dan menyerahkannya kepada pemerintahan sipil—yang bukan Hamas dan bukan pula siapa pun yang menganjurkan penghancuran Israel," ujarnya.

"Kami ingin membebaskan diri kami sendiri dan membebaskan rakyat Gaza dari teror mengerikan Hamas," lanjutnya.

Namun, Netanyahu juga mengatakan Israel "tidak ingin mempertahankannya".

"Kami ingin memiliki perimeter keamanan. Kami tidak ingin mengaturnya. Kami tidak ingin berada di sana sebagai badan pemerintahan," tambahnya.

Pada Jumat (08/08) pagi, setelah pertemuan kabinet keamanan Israel selama beberapa jam di Yerusalem, kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengeluarkan pernyataan yang menyetujui rencana untuk mengambil alih Kota Gaza.

Rencana tersebut diadopsi melalui pemungutan suara mayoritas dan mencakup "lima prinsip untuk mengakhiri perang":

Pernyataan itu juga menyebutkan bahwa Pasukan Pertahanan Israel (IDF) akan bersiap untuk mengambil kendali atas Kota Gaza sambil tetap memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga sipil di luar zona tempur.

Di akhir pernyataan, disebutkan bahwa "mayoritas mutlak menteri kabinet meyakini bahwa rencana alternatif yang diajukan ke kabinet tidak akan mencapai kekalahan Hamas atau pemulangan para sandera."

Kapan Israel akan mengambil alih Kota Gaza?

Meskipun kabinet keamanan Israel telah menyetujui rencana untuk mengambil alih Kota Gaza, belum ada jadwal pasti kapan operasi tersebut akan dimulai.

Laporan dari media Israel mengindikasikan bahwa militer tidak akan segera bergerak ke Kota Gaza dan penduduk akan diminta untuk mengungsi terlebih dahulu.

Rencana ini disetujui meskipun ada "rencana alternatif" yang diajukan ke kabinet, yang menurut Israel tidak akan "mencapai kekalahan Hamas atau kembalinya para sandera."

Tidak jelas secara spesifik apa isi dari rencana alternatif ini atau siapa yang mengusulkannya, tetapi media Israel melaporkan bahwa itu adalah proposal yang lebih terbatas dari kepala staf militer.

Mengenai pemerintahan pasca-pengambilalihan, Perdana Menteri Netanyahu menyatakan bahwa Israel tidak berniat untuk memerintah Gaza secara permanen.

Ia ingin menyerahkan kendali kepada "pasukan Arab" yang tidak disebutkan secara spesifik.

Menurut koresponden internasional BBC, Lyse Doucet, Netanyahu sengaja "tidak jelas" mengenai hal ini, seperti yang sering dilakukannya dengan rencana-rencana sebelumnya untuk wilayah tersebut.

Kemungkinan, ia merujuk pada Yordania dan Mesir, yang telah menyatakan kesediaan untuk bekerja sama dengan Israel.

Namun, kedua negara tersebut telah memperjelas bahwa mereka tidak akan masuk ke Gaza jika itu merupakan kelanjutan dari pendudukan Israel.

Sejauh ini, tidak ada rincian lebih lanjut yang dibagikan mengenai batas waktu untuk pemerintahan Gaza pasca-pengambilalihan.

Apa reaksi warga Palestina terhadap rencana Netanyahu?

"Seolah-olah tidak ada lagi yang bisa ditempati sejak awal," ujar Mahmoud al-Qurashli, warga Palestina, kepada kantor berita Reuters dari Kota Gaza.

Menanggapi rencana Netanyahu untuk menguasai penuh wilayah tersebut, ia berkata: "Hampir seluruh Gaza telah terhimpit di bagian barat Kota Gaza, dan hanya itu yang tersisa."

"Saat ini, bagi rakyat, tidak ada lagi perbedaan—apakah ia akan mendudukinya atau tidak."

Raed Abu Mohammed mengatakan bahwa mereka telah tinggal di tenda-tenda selama lima bulan, dan mereka sudah mulai beradaptasi.

"Ya, ada penderitaan, ya, ada kematian—ya. Tapi kami masih berjuang untuk hidup, berjuang untuk hidup. Israel tidak membunuh Hamas. Israel membunuh warga sipil, anak-anak, perempuan."

"Tidak ada cara untuk bertahan hidup, tidak ada tanda-tanda kehidupan," kata Ismail al-Shawish.

Ia mengatakan kebutuhan dasar tidak ada, dan keadaan di Gaza "semakin buruk".

Dia menginginkan gencatan senjata, bukan pendudukan, demi "perdamaian dan keamanan".

Seorang jurnalis Palestina di Kota Gaza, Ghada Al Kurd, mengungkapkan ketakutannya terhadap rencana Israel untuk menduduki seluruh wilayah Gaza.

Berbicara kepada program Radio 4 PM, Al Kurd mengatakan rencana tersebut membuat warga "tidak punya pilihan" dan "tidak ada tempat untuk pergi".

Menurut Al Kurd, rencana itu "tidak bisa dipercaya" karena akan memaksa mereka untuk mengungsi lagi ke tempat-tempat yang tidak diketahui.

Ia juga menjelaskan bahwa sebagian besar wilayah Gaza telah "hancur total", dan masyarakat kini "menderita kelaparan" serta terlalu lemah untuk berjalan.

Saat ditanya apa yang akan ia lakukan jika diperintahkan untuk mengungsi, Al Kurd mengatakan "kami tidak punya pilihan" dan jika Israel menduduki Gaza, itu akan terjadi melalui operasi militer dan pengeboman.

"Saya rasa kami harus pergi hanya untuk menyelamatkan hidup kami, tapi ke mana, bagaimana caranya?" tanyanya.

Mengenai kehadiran Hamas di Kota Gaza, Al Kurd mengatakan ia tidak dapat menyangkal bahwa kelompok tersebut masih memiliki "pengaruh di lapangan".

Bagaimana respons di Israel terkait rencana mengambil alih Gaza?

Keputusan kabinet keamanan Israel untuk mengambil alih Kota Gaza memicu reaksi publik yang sangat besar di Tel Aviv.

Seorang jurnalis Israel melaporkan kepada BBC bahwa ada "ketidakpuasan besar" di negara itu, yang mendorong masyarakat untuk turun ke jalan di puluhan lokasi pada malam hari untuk memprotes pemerintah.

Berbagai pihak menyuarakan kecaman, termasuk pemimpin oposisi Israel, Yair Lapid, yang menyebut keputusan itu sebagai "bencana".

Ia khawatir langkah ini akan menyebabkan lebih banyak kematian sandera dan tentara, serta "kehancuran politik".

Lapid juga mengatakan bahwa rencana tersebut "sangat bertentangan dengan pendapat para petinggi militer dan keamanan," merujuk pada peringatan sebelumnya dari Kepala Staf Angkatan Darat, Letnan Jenderal Eyal Zamir, yang juga menentang langkah tersebut.

Lapid menuduh Perdana Menteri Netanyahu menyerah pada tekanan dari menteri kabinet keamanan sayap kanan ekstrem, Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich.

Koalisi Netanyahu bergantung pada dukungan para menteri ultranasionalis ini, yang sebelumnya mengancam akan keluar dari pemerintahan jika ada kesepakatan dengan Hamas.

Selain itu, keluarga para sandera juga menggelar demonstrasi di luar markas militer dan kantor perdana menteri, menuntut agar rencana tersebut dibatalkan karena mereka menganggapnya sebagai "hukuman mati" bagi orang-orang yang mereka cintai.

Laporan media Israel juga mengindikasikan adanya ketidaksepakatan antara Netanyahu dan petinggi militer.

Kepala Staf pasukan pertahanan Israel (IDF), Letnan Jenderal Eyal Zamir, dikabarkan telah memperingatkan bahwa menduduki Gaza akan menjebak Israel dalam "lubang hitam" pemberontakan yang berkepanjangan dan meningkatkan risiko bagi para sandera.

Secara keseluruhan, keputusan tersebut menghadapi penolakan kuat dari berbagai lapisan masyarakat, mulai dari publik, politisi oposisi, keluarga sandera, hingga sebagian petinggi militer.

Bagaimana reaksi pemimpin dunia?

Pada Jumat (08/08), menteri luar negeri dari Kerajaan Bersatu (UK), Jerman, Italia, Selandia Baru, dan Australia mengeluarkan pernyataan bersama yang menolak rencana tersebut, dengan alasan bahwa hal itu akan "memperburuk" situasi yang sudah "kritis" di Gaza.

"Setiap upaya aneksasi atau perluasan pemukiman melanggar hukum internasional," tulis pernyataan bersama.

Kepala Hak Asasi Manusia PBB Volker Turk memperingatkan, eskalasi lebih lanjut akan "menyebabkan pengungsian paksa yang lebih massal, pembunuhan lebih banyak, penderitaan yang tak tertahankan, penghancuran yang tak bermakna, dan kejahatan keji".

Perdana Menteri Kerajaan Bersatu (UK), Sir Keir Starmer, mengutuk keputusan kabinet keamanan Israel untuk "lebih meningkatkan serangan" di Gaza, menyebutnya "salah" dan mendesak pemerintah Israel agar segera mempertimbangkannya kembali.

Starmer mengusulkan solusi yang terdiri dari gencatan senjata, peningkatan bantuan kemanusiaan, pembebasan semua sandera oleh Hamas, dan solusi melalui negosiasi.

Lebih lanjut, Starmer menyatakan, Inggris dan sekutunya sedang menyusun rencana jangka panjang perdamaian di kawasan itu melalui solusi dua negara, demi masa depan yang lebih baik bagi rakyat Palestina dan Israel.

Namun, ia memperingatkan bahwa tanpa negosiasi yang tulus dari kedua belah pihak, harapan tersebut "akan sirna."

"Pesan kami tegas: solusi diplomatik mungkin tercapai, tetapi kedua pihak harus menjauhi jalur kehancuran."

Reaksi lainnya:

Netanyahu mengatakan kepada Kanselir Jerman Friedrich Merz bahwa ia kecewa dengan keputusan Berlin untuk menghentikan ekspor senjata ke Israel, dengan mengatakan hal itu "menghargai terorisme Hamas".

Mana saja wilayah Gaza yang dikendalikan militer Israel?

Berdasarkan laporan, rencana Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang baru disetujui bertujuan agar pasukan Israel bergerak untuk mengambil alih Kota Gaza, yang berada di utara wilayah tersebut, untuk pertama kalinya selama konflik ini.

Kota Gaza adalah rumah bagi satu juta penduduk dan dikelilingi oleh daratan yang telah berada di bawah kendali IDF atau menjadi sasaran perintah evakuasi.

Israel mengklaim telah mengendalikan 75% wilayah Gaza, sementara PBB memperkirakan sekitar 86% wilayah tersebut berada di zona militer atau di bawah perintah evakuasi.

Meskipun Israel mengklaim menguasai sebagian besar wilayah Gaza, ada beberapa area di bagian selatan, terutama di sepanjang pantai Mediterania, yang tidak diduduki oleh pasukan Israel.

Menurut PBB, area-area ini mencakup kamp-kamp pengungsi, tempat sebagian besar penduduk Gaza tinggal setelah rumah mereka hancur akibat serangan militer Israel.

Berita ini akan terus diperbarui secara berkala