Apakah Anies Baswedan akan diusung PDI Perjuangan pada Pilgub Jakarta?

Peluang Anies Baswedan untuk maju sebagai calon gubernur pada Pilgub Jakarta 2024 masih dipertanyakan walauMahkamah Konstitusi telah mengubah ambang batas (threshold) yang membuat PDI Perjuangan bisa mengusung pasangan calon sendiri.

Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, mempertanyakan alasan terkait dengan dirinya yang diminta mengusung Anies Baswedan pada Pilkada Jakarta 2024.

Awalnya, Megawati mengaku kaget ada sekelompok orang mengenakan baju berwarna merah-hitam yang memasang spanduk untuk mendukung Anies di depan Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Kamis (22/08).

"Tadi di depan itu aku kaget toh, ya, ada baju merah hitam, tetapi pasang spanduknya suruh gotong Pak Anies ya? Ya, toh, siapa yang tidak lihat? Aku saja lihat kok," ujar Megawati usai pembacaan nama-nama calon kepala daerah yang diusung PDI Perjuangan gelombang kedua.

Ia kemudian menanyakan perihal kelompok tersebut kepada Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kehormatan, Komarudin Watubun.

"Saya tanya si Komar, ‘Itu satuan tugas (satgas) apa ya? Kok namanya satgas hitam ya?’" kata Megawati, menirukan perbincangan antara dirinya dengan Komarudin.

Menurut Megawati, Komarudin menjelaskan bahwa satgas tersebut ingin meminta Megawati mendukung Anies pada Pilgub Jakarta.

Lalu, Megawati menuturkan, "Eh aku bilang enak saja ya, ngapain saya disuruh dukung Pak Anies?"

Megawati pun menanyakan apakah mantan Gubernur DKI Jakarta itu mau bergabung sebagai kader PDI Perjuangan.

"Dia benar ini kalau mau sama PDI Perjuangan? Kalau mau PDI Perjuangan, jangan kayak begitu dong, ya. Mau tidak nurut ya?" ucap Megawati seperti dikutip kantor berita Antara.

"Iya dong," tambahnya diikuti tepuk tangan kader yang hadir.

Selain itu, Megawati mengatakan dirinya bingung apabila seseorang ingin mendapat dukungan dengan cara yang mudah sebab partainya saat ini sedang dibutuhkan dukungannya untuk maju pada Pilkada Jakarta.

"Kamu ke mana ya, kemarin sore ya? Lah, iyalah, mbok jangan gitu dong," pungkas dia.

Kans PDI Perjuangan untuk mengusung calon gubernur pada Pilgub Jakarta 2024 masih terbuka setelah Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan pengesahan revisi UU Pilkada batal dilaksanakan dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pilkada akan berlaku.

Dia mengatakan pada saat pendaftaran calon kepala daerah untuk pilkada pada 27 Agustus 2024 bakal menerapkan putusan dari MK.

Sebelumnya, pada Selasa (20/8), Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kehormatan, Komarudin Watubun, mengatakan bahwa Anies Baswedan berpeluang diusung di Pilkada Jakarta 2024 apabila menjadi kader PDI Perjuangan.

"Yang kami harapkan memang harus menjadi kader partai," kata Komarudin di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Selasa (20/08), sebagaimana dilansir kantor berita Antara.

Ia menegaskan PDI Perjuangan akan memprioritaskan kader sendiri terlebih dahulu untuk diusung pada pilkada.

Pasalnya, PDI Perjuangan memiliki sejumlah kader, seperti mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat.

Berikutnya masih ada juga anggota DPR RI Dapil Jakarta, yaitu Eriko Sotarduga dan Masinton Pasaribu.

"Kami masih punya kader, ada Ahok, ada Djarot, ada Eriko, ada Masinton. 'Kan itu kader-kader partai semua. Tinggal kami lihat siapa yang kira-kira ditugaskan, Ibu Ketua Umum tugaskan untuk dipilih oleh rakyat DKI Jakarta," ungkap Komarudin.

Anies Baswedan ditinggalkan oleh Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Parta Keadilan Sejahtera (PKS) yang sebelumnya menyatakan hendak mengusungnya sebagai bakal calon gubernur pada Pilgub Jakarta.

Pada Senin (19/08), ketiga partai itu turut mendeklarasikan dukungan kepada Ridwan Kamil dan Suswono sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta 2024 bersama Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.

Hanya PDIP yang tidak ikut dalam koalisi pendukung Ridwan Kamil-Suswono.

Juru bicara Anies Baswedan, Angga Putra Fidrian, mengatakan bahwa batas akhir pendaftaran calon gubernur Jakarta masih pada tanggal 29 Agustus dan kemungkinan apa pun masih bisa terjadi.

"Batas akhir ada di tanggal 29 Agustus saat penutupan pendaftaran. Sebelum batas akhir pendaftaran maka semua masih bisa terjadi," ujar Angga kepada BBC News Indonesia pada Senin (19/08).

"Pilkada Jakarta harusnya jadi ajang pertarungan orang dengan gagasan terbaik," sambungnya.

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh memastikan batal mengusung Anies Baswedan sebagai calon gubernur Jakarta pada Pilkada 2024. Dia juga menegaskan partainya telah bersepakat untuk bekerja sama dengan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.

Pernyataan itu dia sampaikan usai bertemu Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, yang mengalahkan Anies Baswedan dalam Pilpres 2024 lalu, di kediamannya di Jakarta, Kamis (15/08).

"Saya sudah beri tahu Pak Anies, 'Pak Anies, Anda sebagai adik, ini bukan momen Anda untuk maju pada Pilkada Jakarta. Kita cari momentum yang lebih tepat lagi ke depan.' Ada pemahaman itu,” ucap Surya Paloh seperti dikutip dari kantor berita Antara, Kamis (15/08).

Baca juga:

Sebelumnya, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Syaikhu, dalam pernyataan publiknya usai Musyawarah Majelis Syura XI PKS di Jakarta, menyebut pimpinan partainya “telah berkomunikasi” dengan Prabowo Subianto selaku presiden terpilih pada pilpres 2024.

Ahmad mengatakan hubungan partainya dengan Prabowo “sudah terjalin” sejak Pemilu Presiden 2014 dan 2019.

Oleh karena itu, imbuhnya, Musyawarah Majelis Syuro yang ke-11 ini mengamanatkan kepada DPP PKS untuk melanjutkan “komunikasi yang telah berlangsung baik” kepada pimpinan-pimpinan partai dan tokoh-tokoh umat dan bangsa.

“Sebagai upaya untuk membangun Indonesia yang lebih baik,” ujar Ahmad seperti dilansir kanal Youtube partai, PKSTV, pada Sabtu (10/08).

Pada unggahan video terpisah di kanal yang sama, juru bicara PKS, Muhammad Kholid, mengonfirmasi Pilkada Gubernur Jakarta 2024 juga dibahas dalam Musyawarah Majelis Syura XI PKS “meski bukan bahasan utama”.

“Rencana yang pertama adalah mengusung Bapak Anies [Baswedan]-Sohibul Iman [AMAN],” ujarnya menanggapi pertanyaan wartawan.

“Kerangka kerja kita itu berlangsung dari sejak deklarasi tanggal 25 Juni hingga 4 Agustus kemarin.”

Kholid menjelaskan DPP PKS kini memiliki “ijtihad” untuk membuat opsi-opsi lainnya mengingat partainya masih belum memenuhi ambang batas suara sah untuk mengajukan pasangan calon di Pilkada Gubernur Jakarta.

“Salah satu opsinya adalah kita membangun komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju [KIM],” ujarnya.

Sekalipun menjadi pemenang pemilu legislatif Jakarta 2024, PKS memperoleh 18 kursi dari 106 kursi.

Dibutuhkan setidaknya total 22 kursi bagi partai politik untuk mengajukan pasangan calon.

Dengan kata lain, tidak ada parpol yang bisa mencalonkan pasangan tanpa berkoalisi.

Kolom komentar di unggahan tersebut muncul ungkapan kekecewaan warganet. Mulai dari “Selamat tinggal, PKS”, “Bye, PKS”, sampai “Tenggelamkan, PKS.”

Pernyataan yang dilontarkan para pejabat PKS ini dianggap bentuk beralihnya dukungan mereka terhadap Anies Baswedan pada kontestasi Pilkada Gubernur Jakarta 2024 yang dijadwalkan pada 27 November.

Sejumlah pengamat politik menyebut kemungkinan PKS mengalihkan dukungan mereka dari Anies dapat dipahami sekalipun partai itu sedari awal mendukung mantan Gubernur Jakarta itu.

“Mungkin dalam kacamata PKS, Anies tidak cukup [berjuang] untuk mempromosikan Sohibul Iman sebagai Wakil Gubernurnya,” ujar pengamat politik dari Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN), Firman Noor.

“Ini, kan, seolah-olah PKS yang meninggalkan Anies. Padahal, kan, yang mendukung Anies pertama kali PKS.”

Adapun pengamat pemilu dari Universitas Indonesia, Titi Anggraini, menegaskan Anies Baswedan membutuhkan dukungan partai politik untuk bisa maju ke dalam bursa calon gubernur Jakarta.

Faktor apa saja yang mempengaruhi beralihnya dukungan PKS dari Anies?

Pakar ilmu politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, menilai PKS “sudah mulai berpikir rasional dan realistis”.

Adi menyebut ketika Anies terkesan tidak serius menanggapi proposal politik yang ditawarkan PKS serta tidak mampu menggenapi partai di luar PKS, maka wajar apabila partai itu membangun jembatan politik dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM).

“Kepentingan PKS di Pilkada Jakarta kali ini adalah bagaimana kader terbaik mereka, baik Sohibul Iman ataupun yang lain itu bisa berlayar,” ujar Adi kepada wartawan Amahl Azwar yang melaporkan untuk BBC News Indonesia pada Senin (12/08).

Selain itu, Adi Prayitno menakar PKS menganggap pihaknya telah memberikan dukungan secara total dan penuh terhadap Anies, tetapi sokongan ini tidak terlampau menguntungkan.

Dia mencontohkan pada pemilihan legislatif 2024 kemarin di mana PKS hanya memperoleh tambahan dua kursi di DPRD Jakarta dari pemilihan sebelumnya.

“Artinya, loyalitas dan totalitas PKS yang selalu menyediakan karpet merah ke Anies tidak terlampau berdampak secara signifikan dan menguntungkan,” ujarnya.

Terpisah, pengamat politik dari Universitas Al Azhar, Jakarta, Ujang Komarudin menilai PKS ingin merapat ke kekuasaan mengingat dalam sepuluh tahun terakhir mereka berada di luar pemerintahan.

“Ketika ada kesempatan gabung dengan Koalisi Indonesia Maju dengan Prabowo [Subianto]-Gibran [Rakabuming Raka], ya masuk,” ujar Ujang ketika dihubungi pada Senin (12/8).

Di sisi lain, Ujang memandang PKS mendapat “pembenaran” mengingat Anies tidak disebut tidak memenuhi tenggat waktu untuk menggenapkan koalisi menjadi 22 kursi agar bisa maju ke Pilkada Gubernur Jakarta.

“PKS punya alasan, punya pembenaran, punya kesempatan untuk bisa beralih,” ujarnya.

Bagaimana kans Anies Baswedan di Pilkada Gubernur Jakarta 2024 tanpa PKS?

PKS masih dinilai sebagai satu-satunya partai yang memberikan dukungan secara total, sehingga kans Anies Baswedan dalam Pilkada Gubernur Jakarta 2024 pun menjadi kecil tanpa mereka.

“Ya, bisa wassalam, enggak dapat tiket,” ujar akar ilmu politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno.

“Nasdem, PKB, apalagi PDI-P kelihatan sekali tidak mau mengusung Anies Baswedan.”

Adi menambahkan siapa pun “tidak akan pernah” tahu apakah pada detik-detik terakhir menjelang pendaftaran pasangan calon di KPU Jakarta, tiba-tiba muncul dukungan terhadap Anies.

Adapun pengamat politik dari Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN), Firman Noor, mengatakan Anies dari sisi legacy alias peninggalan masih memiliki modal politik untuk berkontestasi di Jakarta.

“Legacy dia banyak dan masih cukup dikenang kuat oleh masyarakat Jakarta, terobosan-terobosannya, [dan] kemampuannya menyatukan warga Jakarta. Kalau itu bisa dikapitalisasi, saya kira peluangnya masih ada,” ujarnya.

Pada Minggu (11/08), Majalah Tempo melaporkan PDI-P berniat mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta.

Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto dilaporkan menemui Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan memintanya untuk tetap mengusung Anies dalam Pilkada Jakarta mendatang.

Apa tanggapan kubu Anies Baswedan tentang kabar beralihnya PKS?

Juru bicara Anies Baswedan, Angga Putra Fidrian, menegaskan sejauh ini “tidak ada perubahan” dari partai-partai yang mendukung mantan Gubernur Jakarta itu dalam Pilkada Jakarta tahun ini.

“PKB [Partai Keadilan Bangsa] , PKS, [dan] Nasdem masih mendukung dan mengusung Pak Anies Baswedan sebagai Calon Gubernur di DKI Jakarta,” ujar Angga kepada wartawan Amahl Azwar yang melaporkan untuk BBC News Indonesia pada Senin (12/08).

Di sisi lain, Angga menyebut Anies “menghargai setiap dinamika-dinamika yang terjadi di setiap partai politik dalam proses pengambilan keputusan”.

“Tentunya setiap keputusan yang diambil adalah aspirasi dari para pemilih dari partai tersebut,” ungkapnya.

Di jejaring media sosial X, beredar pesan suara yang dilaporkan berasal dari Anies Baswedan yang terkejut atas pernyataan juru bicara PKS, Muhammad Kholid, tentang batas waktu 4 Agustus.

“Saya kaget [saja] mendengar jubir PKS di media mengatakan, tenggat waktu 40 hari, lalu deadline 4 Agustus sebagai deadline cari partai lain,” ujar Anies seperti dilansir Kompas.com.

“Kenapa kaget, karena memang tidak pernah dibahas, dan setau saya memang tidak pernah ada deadline soal SK [Surat Keputusan] dari partai lain.”

Juru bicara Anies Baswedan, Angga, mengonfirmasi keabsahan pesan suara tersebut kepada BBC News Indonesia.

“Betul, ini adalah pesan suara yang dikirim secara private ke Ustadz Khoiruddin [Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera],” ujarnya.

Dilansir Kompas.com, Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jakarta Khoiruddin menyayangkan pesan suara dari bakal calon gubernur Jakarta Anies Baswedan kepadanya tersebar di sosial media dan menjadi konsumsi publik.

Khoiruddin, menurut Kompas.com, membantah klaim Anies itu. Dia menyebut tenggat waktu 40 hari sudah disampaikan ketika PKS mengumumkan pengusungan pasangan calon Anies-Sohibul Iman pada 25 Juni 2024.

BBC News Indonesia sudah mengontak sejumlah pejabat PKS untuk artikel ini. Namun, hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan dari mereka.

Apakah mungkin Anies Baswedan maju secara independen?

Pengamat politik dari Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN), Firman Noor, mengatakan sebetulnya “mungkin saja” Anies maju sebagai calon independen asalkan mampu mengumpulkan sejumlah tanda tangan dukungan sesuai ketentuan.

“Hanya, tanpa mesin partai saat berkontestasi, itu sesuatu yang tidak mudah pada akhirnya,” ujarnya.

Adapun Titi Anggraini, dosen pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia, menyebut ketentuan dalam UU Pilkada dan Peraturan KPU 8/2024 membuat sudah tidak mungkin bagi Anies untuk maju dalam Pilkada Jakarta lewat jalur perseorangan.

“Sebab prosesnya sudah bergulir lebih awal sejak Mei 2024 lalu. Di mana saat ini sudah masuk fase verifikasi faktual,” ujar Titi ketika dihubungi pada Senin (12/08).

“Jadi, kalau Anies tidak mendapat tiket partai politik, maka Anies sudah tidak punya peluang untuk maju melalui jalur perseorangan.”

Dilansir Tempo, satu-satunya pasangan bakal calon gubernur jalur independen, Dharma Pongrekun dan Kun Wardana Abyoto, sedang menjalani tahap verifikasi faktual kedua.

Sementara itu, juru bicara Anies Baswedan, Angga Putra Fidrian, menegaskan Anies akan tetap maju bersama partai politik dalam Pilkada Jakarta 2024. Dia menambahkan batas pendaftaran untuk calon independen sudah lewat tenggat waktunya dan selain itu, Anies “tidak pernah berencana untuk maju sebagai calon independen”.

“Kerjasama dan komunikasi dengan parpol sudah berjalan panjang dan lama, sehingga akan tetap maju bersama partai politik,” tegasnya.

Siapa saja yang berpotensi sebagai calon-calon Pilkada Gubernur Jakarta?

Pakar ilmu politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, menyebut ada tiga nama besar yang dapat bertanding dalam Pilkada Gubernur Jakarta 2024. Ketiganya memiliki profil dan elektabilitas yang kuat.

“Anies [Baswedan], Ahok [Basuki Tjahaja Purnama], dan RK [Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat,” ujar Adi.

Meskipun begitu, Adi menilai baik Ahok maupun Anies sama-sama kesulitan mendapatkan “tiket maju” dalam konteks dukungan partai politik. Apabila keduanya tidak maju, Adi menakar Ridwan Kamil tidak akan mendapatkan lawan yang sepadan.

“Kalau Ridwan Kamil bisa maju, diusung Koalisi Indonesia Maju plus, ya, nyaris tanpa lawan. Karena dia punya nama besar, elektabilitas tinggi, dan diusung mesin politik yang cukup solid,” ujarnya.

Sementara pengamat politik dari Universitas Al Azhar, Jakarta, Ujang Komarudin, menyepakati Ridwan Kamil sebagai kandidat kuat. Meski begitu, dia menilai Anies masih menjadi kandidat kuat apabila mendapatkan dukungan partai politik.

“Ada Ahok, tetapi Ahok kan pernah punya kasus pidana. Itu menjadi persoalan,” ujarnya merujuk kasus penistaan agama yang menimpa Ahok pada 2017.

Pengamat politik dari Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN), Firman Noor, menilai PDI-P akan mengusung sosok-sosok yang tidak terkait dengan Koalisi Indonesia Maju dan “dekat” dengan idealisme partai untuk mengurus Jakarta.

“Yang mungkin benchmark [tolok ukur]-nya adalah Ahok [Basuki Tjahaja Purnama],” ujar Firman.

Selain itu, imbuhnya, sulit bagi PDI-P untuk bergabung begitu saja dengan Koalisi Indonesia Maju mengingat sikap Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri yang tegas untuk menjadi oposisi.

“[Pasangan calon] yang akan didekati saya kira sama dengan keinginan Megawati. Kalau bisa memang partai-partai yang setidaknya tidak terlalu dekat dengan Koalisi Indonesia Maju, masih ada Nasdem atau PKB. Tapi, ya, kita lihat, karena masalahnya kan Nasdem dan PKB juga punya pilihan politik sendiri.”

BBC News Indonesia sudah berupaya menghubungi sejumlah politisi Gerindra artikel ini. Akan tetapi, hingga berita ini diturunkan, belum mendapatkan respons.

Dilansir Detik, para pasangan calon dijadwalkan mendaftarkan diri sebagai pasangan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta ke KPU Jakarta pada 27 sampai 29 Agustus 2024.

Siapa yang akan dicalonkan PDI-P pada Pilkada Gubernur Jakarta?

Pada Minggu (11//08), Majalah Tempo melaporkan PDI-P berniat mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta.

Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto dilaporkan menemui Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan memintanya untuk tetap mengusung Anies dalam Pilkada Jakarta mendatang.

Politikus PDI-P Deddy Yevri Sitorus yang juga anggota DPR-RI menegaskan partainya belum pernah secara formal membicarakan tentang Pilkada DKI.

“Kalau dalam diskusi-diskusi informal ya, tapi dalam agenda rapat belum. Karena memang pilihan kita juga sangat terbatas,” ujarnya kepada BBC News Indonesia pada Senin (12/08).

Deddy mengatakan tenggat waktu bagi pihaknya untuk mengajukan pasangan calon adalah 29 Agustus – sesuai deadline dari KPU Jakarta.

PDI-P menempati urutan nomor dua dalam pemilihan legislatif Jakarta 2024 dengan memenangkan 15 dari 106 kursi di DPRD Jakarta.