Presiden Jokowi minta Pemda tanggung biaya transportasi bahan pokok, pelaku pasar: 'Akan bermasalah di lapangan'

Presiden Joko Widodo meminta pemerintah daerah menanggung biaya transportasi bahan pokok untuk mengantisipasi kenaikan harganya, namun langkah ini disebut sejumlah kalangan tak bisa dipukul rata karena setiap daerah memiliki kemampuan fiskal yang berbeda-beda.

Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APSSI), Sudaryono, menyambut baik langkah yang diambil pemerintah untuk mengendalikan harga bahan pokok ini, tapi ia ragu bisa diterapkan oleh pemerintah daerah.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Induk Koperasi Pedang Pasar (Inkopas), Ngadiran meyakini subsidi transportasi bahan pokok ini akan bermasalah di lapangan karena belum ada pendataan siapa yang berhak menerima.

Sebelumnya, Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko, mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo telah meminta pemerintah daerah mengantisipasi kenaikan harga bahan pokok. Salah satunya dengan menanggung biaya transportasi bahan pokok jika harganya mulai naik.

Langkah ini diambil untuk mengendalikan harga bahan pokok setelah pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi.

“Jadi, jika harga kebutuhan pokok beranjak naik, pemerintah daerah menanggung biaya transportasi. Ini perintah Presiden,” ujar Moeldoko dalam keterangan pers, Minggu (18/9/2022).

Subsidi biaya transportasi bahan pokok tersebut akan diambil dari dana transfer umum (DTU). Dana transfer umum adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran APBN ke daerah guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri dari dana bagi hasil (DBH) dan dana alokasi umum (DAU).

Baca Juga:

Apakah setiap daerah bisa mensubsidi transportasi bahan pokok?

Gubernur Kalimantan Tengah, Sugianto Sabran, mengaku telah memerintahkan bupati dan walikota di daerahnya untuk mensubsidi bahan pokok.

Untuk anggaran, pihaknya mengajak semua pihak mulai dari DPRD hingga tim audit untuk memeriksa kembali celah untuk memberikan subsidi dan membuat program ketahanan pangan.

"Saya sudah instruksikan. Semoga bisa dilaksanakan di anggaran perubahan nanti. Kita lihat dulu,” katanya.

Tapi tak semua pemda siap dengan hal ini, termasuk belum ada sosialisasi lebih rinci dari pemerintah pusat terkait program subsidi transportasi bahan pokok.

"Kalau sampai saat ini kita belum belum dapat juklak-juknis [petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis] nya seperti apa," kata Asisten Daerah (Asda) II Sekretariat Daerah Lebak, Banten, Ajis Suhendi.

Saat ini, pihaknya masih fokus pada rencana pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM yang bersumber dari dana transfer umum pada triwulan terakhir.

Pemkab Lebak, kata dia, kemungkinan akan mengorbankan dana Belanja Tidak Terduga untuk program subsidi transportasi bahan pokok.

"Spesifik memang tidak ada alokasi khusus tapi kalau misalkan itu memang arahannya begitu, kita memakai slot belanja tidak terduga," lanjut Ajis.

Direktur Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Herman Suparman, mengatakan pemerintah tak bisa memukul rata kebijakan subsidi transportasi bahan pokok, karena masing-masing daerah memiliki kapasitas fiskal yang berbeda-beda.

"Tentu ini menjadi tantangan tersendiri juga oleh pemerintah daerah terutama untuk daerah-daerah yang kapasitas fiskalnya rendah. Belum lagi dengan kebijakan BBM naik, ini memberatkan,” kata Herman Suparman.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE), Mohammad Faisal, ikut menimpali. Menurutnya, tak banyak daerah yang akan merespons kebijakan ini.

“Karena di saat bersama, pemerintah pusat mengkonsolidasi, mengurangi dari sisi mendorong daerah untuk berhemat, mengurangi juga transfer ke daerah. Apalagi diminta lagi untuk ikut menanggung efek dari harga BBM dalam bentuk subsidi transportasi,” kata Faisal.

Ia melanjutkan, program ini nampaknya hanya direspons daerah-daerah yang mumpuni secara dalam kemampuan anggaran belanjanya seperti DKI Jakarta.

Selain kemampuan fiskal, kata Faisal, setiap daerah juga memiliki luasan dan geografis yang berbeda untuk mengirim bahan pokok, sehingga ongkos transportasinya tak bisa seragam.

Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APSSI), Sudaryono menyambut baik langkah yang diambil pemerintah untuk mengendalikan harga bahan pokok ini, tapi ia ragu bisa diterapkan oleh pemerintah daerah.

“Apakah semua pemda semua pimpinan daerah, baik itu gubernur atau bupati konsisten melaksanakan dengan membantu biaya transportasi tadi?” tanyanya dengan nada skeptis.

Ia menyebut ongkos distribusi barang bukan satu-satunya yang mendongkrak kenaikan harga, melainkan biaya hidup pedagang.

Keraguan sejumlah pihak terkait dengan penerapan subsidi transportasi bahan pokok ini cukup beralasan mengingat laporan Badan Pemeriksa Keuangan pada 2021 yang menyebut 443 dari 503 pemerintah daerah (pemda) atau 88,07% berstatus belum mandiri dalam APBD. Anggaran mereka masih bergantung pada pemerintah pusat.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Induk Koperasi Pedang Pasar (Inkopas), Ngadiran meyakini subsidi transportasi bahan pokok ini akan bermasalah di lapangan karena belum ada pendataan siapa yang berhak menerima.

“Nanti dibilang subsidi salah sasaran lagi. Ya, apa sih di Indonesia yang tak bisa dimainkan?” kata Ngadiran.

BBC News Indonesia telah menghubungi pihak Kementerian Perdagangan dan Kementerian Koordinator Perekonomian yang memiliki tim pengendali inflasi di tiap daerah, namun belum mendapat respons.

Pilihan belanja wajib pemda

Subsidi transportasi bahan pokok ini merupakan salah satu pilihan belanja wajib pemda yang dialokasikan sebesar 2% dari DTU untuk periode Oktober - Desember 2022, seperti tertuang dalam peraturan menteri keuangan (PMK) No. 134/2022 tentang Belanja Wajib dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022.

Selain subsidi transportasi, pemda juga punya pilihan lain membelanjakan anggarannya untuk bantuan sosial, termasuk kepada ojek, UMKM, dan nelayan serta penciptaan lapangan pekerjaan.

Alokasi belanja wajib daerah ini nantinya akan dituangkan dalam perubahan APBD tahun anggaran 2022 melalui peraturan daerah.

“Untuk selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah mengenai perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau laporan realisasi anggaran bagi Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau telah melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022,” tulis aturan tersebut.

Pada 2022, dana transfer daerah yang dialokasikan pemerintah pusat ke pemda sebesar Rp770,41 triliun, termasuk dana desa. Tahun depan, pemerintah pusat menambah anggaran tersebut menjadi Rp811 triliun.

Kenaikan bahan pokok setelah BBM naik

Berdasarkan pantauan sistem peringatan dini Kementerian Perdagangan periode 1 - 16 September, terdapat tujuh bahan pokok yang mengalami kenaikan sejak kenaikan harga BBM bersubsidi.

Kenaikan bahan pokok tertinggi terjadi pada cabe rawit merah (7,69%), diikuti tepung terigu (2,36%), cabe merah keriting (2,16%), daging ayam ras (1,73%), bawang putih honan (1,13%), beras medium (0,95%), dan kedelai impor (0,70%).

Sementara itu, penurunan harga terjadi pada minyak goreng, telur ayam, cabe merah besar, dan bawang merah.

Namun, Sekretaris Jenderal Induk Koperasi Pedang Pasar (Inkopas), Ngadiran menyebut angka-angka ini sebagai "hiburan" pemerintah. Menurutnya, kenaikan harga bahan pokok yang tidak signifikan ini disebabkan daya beli masyarakat yang turun.

Ia membenturkannya dengan kenyataan transaksi pada warung sembako miliknya di mana sebelum pandemi penjualan bisa mencapai Rp2 juta/hari. Lalu, pendapatannya turun di masa pandemi menjadi Rp1,5 juta/hari.

Dan, setelah kenaikan harga BBM bersubsidi, "Sekarang, cari Rp700.000-Rp800.000 per hari nggak ketemu," katanya.

Para pedagang dari berbagai daerah pun mengeluh pendapatan mereka berkurang, yang menandakan daya beli masyarakat menurun.

BBC News Indonesia menghimpun laporan dari Banten, Sumatra Utara, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Selatan berikut ini:

Banten

Arman, salah satu pedagang beras di pasar tradisional di dekat stasiun KA Maja, Kabupten Lebak, Banten, mengaku sering mendapat keluhan pembeli usai kenaikan BBM yang turut mengerek harga barang dagangannya.

"Beras semua naik, misal dari harga Rp9.000 sebelumnya Rp8.000 naiknya Rp1.000 ada juga yang naik Rp2.000," kata pria 45 tahun itu saat ditemui di lapak jualannya, Senin (19/9).

Karena naiknya harga yang dipengaruhi kenaikan harga BBM bersubsidi, animo pembeli, disebut pedagang besar ini, agak berkurang.

"Dari biasanya omset dapat Rp20 juta - Rp25juta per hari, sekarang cuma dapat Rp15 juta [atau] Rp13 juta per hari," ungkapnya.

Arman bercerita, saban hari dia selalu mendengar keluhan para pembelinya mulai dari ibu rumah tangga, pedagang eceran, hingga pedagang makanan jadi, tentang hidup mereka yang semakin sulit usai kenaikan harga BBM.

"Orang-orang kan bukan hanya urusin makan aja, kan ada juga yang buat anak sekolah," kata dia.

"Jadi kan dampaknya banyak yang ngeluh misal beli yang Rp8.000 atau Rp7.000 [semula] dapat yang bagus, ini malah jelek," sambungnya.

Upi, 60 tahun, pedagang Pasar Maja lain menyebut, pengaruh kenaikan harga BBM hanya pada sepinya pembeli. "Yang beli kan penjual juga, mereka mengeteng di kampung-kampung dan mengaku susah," kata Upi.

Upi mengatakan, harga komoditas yang ia jual seperti cabai, bawang dan beberapa lainnya kini tak bisa dikatakan naik atau pun mengalami penurunan, karena harga komoditas tersebut sudah sangat fluktuatif dari sebelum kenaikan harga BBM.

"Harga cabai keriting merah masih tinggi Rp80.000 per kilogram. Cabai rawit merah Rp40.000 per kilogram, bawang merah Rp40.000 per kilogram," sebutnya.

Sementara, harga telur ayam Rp28.000 per kilogram turun dari Rp32.000 hingga Rp34.000. Minyak goreng curah kini Rp11.500 per liter, minyak goreng kemasan Rp15.000 per liter.

Kalimantan Tengah

Kenaikan harga juga terjadi di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Siti, 50 tahun, pedagang di Pasar Besar, mengeluhkan harga cabai yang merangkak naik.

“Semuanya saja naik, cabai rawit merah itu sebelum naik BBM harganya Rp55.000 - Rp60.000 per kilogram sekarang Rp70.000 per kilogram,” kata Siti yang juga mengeluhkan penjualannya makin sepi.

“Sebelum naik BBM itu per hari bisa 10 kilogram, sekarang ini nggak sampai, paling maksimal enam sampai tujuh kilogram perhari.”

Tak jauh dari lokasi Siti berjualan, Aisyah duduk termangu di balik tumpukan ayam potong. Ia juga mengeluh kenaikan harga dagangannya yang berdampak terhadap penjualannya.

“Harganya naik, dulu itu Rp 35.000 per kilogram, sekarang itu Rp42.000 per kilogram. Ayam ini ngambilnya dikirim dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan,” kata perempuan 49 tahun.

“Kalau ayam mahal, dari dulu-dulu memang lain [tidak selalu dipengaruhi BBM] tapi sekarang ini memang berkurang [pembelinya],” tambah Aisyah.

Sumatra Utara

Hari mulai larut malam, namun Anika Sihombing dan istrinya masih terus melayani pembeli di kiosnya yang berada di Pasar Sembada Padang Bulan Medan, Sumatra Utara.

Pedagang yang sudah berjualan selama enam tahun di Pasar Sembada ini setiap hari harus berjualan mulai pukul tiga dini hari hingga malam hari.

Bapak lima orang anak ini mengaku konsumen selalu ramai berbelanja ke kiosnya. Anika tidak punya cukup waktu untuk beristirahat.

“Dari pagi sampai malam ada saja konsumen yang berbelanja ke kios kita ini. Meski ada beberapa harga bahan pokok yang naik akibat imbas kenaikan harga BBM, tetap saja mereka berbelanja ke sini,” kata Anika sambil melayani konsumen yang ingin membeli minyak makan curah menggunakan jeriken.

Anika menyatakan secara umum harga kebutuhan bahan pokok saat ini naik sekira 2% seperti beras dan minyak goreng.

“Tadinya beras kami jual Rp325.000 per sak, pas lagi naik begini kami jual sekarang Rp 340.000 per sak,” katanya.

Baca Juga:

Sementara, harga minyak makan curah juga mengalami kenaikan.

“Inilah tadi [minyak curah] naik, biasanya Rp12.500 per kilo, sekarang dijual Rp13.000 per kilo,” katanya.

Namun, kata Anika, harga telur saat ini lagi turun. Ia mengaku sempat menjual telur dengan Rp50.000 per papan. Tapi kini harganya turun dijual Rp47.000 per papan.

Anika mengatakan meski harga kebutuhan bahan pokok saat ini naik, daya beli konsumen masih stabil. Omsetnya juga masih stabil, meski terkadang naik turun.

“Omset masih stabil, kalau kita patok [omsetnya] 70 persen, terkadang naik 80 persen tapi kadang bisa turun 60 persen,” akunya.

Sulawesi Selatan

Sahrul, salah satu pedagang sembako di pasar tradisional Pabaeng-Baeng, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, mengatakan harga bahan pokok yang dijualnya mengalami kenaikan setelah pemerintah Indonesia mengumumkan peningkatan harga BBM subsidi pada Sabtu 3 September 2022 lalu.

“Ikut juga naik karena harga ongkos kirimnya ke sini [pasar] pakai mobil juga,” kata Sahrul kepada Muhammad Aidil wartawan di Makassar yang melaporkan untuk BBC Indonesia, Senin (19/9).

Pemuda berusia 21 tahun ini mengungkapkan sebelum harga BBM naik, harga cabai rawit merah yang dijualnya dibandrol Rp30.000 per kilogram. Namun setelah BBM naik, harga cabai rawit naik menjadi Rp40.000 - Rp50.000 per kilogram.

Sementara kentang juga mengalami kenaikan Rp2.000. Dari harga Rp10.000 - Rp12.000/kilogram, sekarang harganya Rp14.000 - Rp15.000 per kilogram setelah BBM subsidi naik.

“Bawang putih optimal. Cuma bawang merah saja yang naik. Bawang merahnya dulu Rp30.000 per kilo, ini [sekarang] mencapai Rp40.000 per kilo,” ungkap Sahrul sambil meladeni pembeli yang singgah.

Sahrul mengaku setelah harga bahan pokok yang dijualnya naik, pelanggan barang dagangannya sekarang mulai berkurang.

Selain itu, ketersediaan bahan pokok yang diambilnya dari Pasar Terong untuk kembali dijual di Pasar Pabaeng-Baeng juga dikurangi.

“Keluhannya sih, barang mulai sedikit yang diambil, takutnya rusak kalau banyak-banyak yang diambil. Jadi dioptimalkan saja sesuai pembeli,” kata dia.

Pedagang beras, Hafid, 40 tahun, juga mengaku bahwa setelah BBM subsidi naik, harga beras medium yang dijualnya di Pasar Pabaeng-Baeng mengalami kenaikan harga Rp500/kilogram. Harga beras premium Rp300.000 satu karung, sedangkan harga beras medium Rp220.000 menjadi Rp225.000 satu karung.

“Kalau saya di sini khusus beras saja saya jual, tidak ada barang lain. Kenaikan harganya Rp500 perkilo. Karena beras itu paling tidak terlalu banyak naiknya,” ucap Hafid.

Warga Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan ini menjelaskan beras yang dijualnya diambil dari Kabupaten Sidrap, Pinrang, dan Gowa. Ia tidak memiliki langganan yang tetap untuk berjualan. Beras yang dibeli semuanya disesuaikan dengan kualitas dan harga.

Sejak harga berasnya naik, kata dia, pelanggannya mulai berkurang. Sehingga keuntungan yang diperoleh juga menjadi sedikit akibat modal usaha yang digunakan tidak berputar dengan baik.

“Jelas berkurang [pembeli] karena bukan sendiri kita yang menjual. Baru selama ini kan bersaing kualitas [beras],” katanya.

Disambut pemasok sembako

Arman selaku pedagang beras di Banten, yang mengambil barangnya langsung dari petani belum tahu bahwa Istana Presiden meminta pemerintah daerah menanggung biaya transportasi bahan pokok untuk mengantisipasi kenaikan harganya.

Ia mengatakan siap menurunkan harga jika mendapat subsidi transportasi bahan pokok.

“Sudah pasti diturunkan harganya,” katanya.

Namun, kata dia, kenaikan harga beras bukan hanya ditentukan biaya angkutan, melainkan berdampak pada mesin penggiling padi yang menggunakan BBM solar-jenis BBM yang naik dari Rp5.150 menjadi Rp6.800/liter.

"Itu yang kebanyakan ngeluh dari penggilingannya itu kan biaya penggilingannya naik dari Rp500 perak per kilo biasanya, jadi Rp700 hingga Rp900 karena biaya solarnya naik. Maksudnya biar penggilingan nya juga biar dapat subsidi juga gitu," kata Arman.

Sementara itu, pemasok sekaligus pengepul sembako di Pasar Besar Kota Palangkaraya, Ipin, mengatakan sejak harga BBM naik, ongkos bensin mengirim barang naik dari Rp600 ribu menjadi Rp700 ribu. Barang kebutuhan sehari-hari ini ia ambil dari Kalimantan Selatan.

"Kalau memang ada bagus juga untuk mengurangi biaya bensin,“ kata Ipin merespon rencana dari pemerintah untuk subsidi transportasi bahan pokok.

Namun, ia mengatakan hal ini tak menjamin sepenuhnya bisa menurunkan harga bahan pokok terutama produk holtikultura.

"Kalau sayur, cabai dan bawang ini tergantung dari pemasok di Kandangan [Kalimantan Selatan] sana. Harganya memang naik-turun, tergantung kondisi di sana dan di Palangkaraya. Kalau lagi banyak barangnya bisa saja turun harga, tapi kalau nggak ada barangnya pasti mahal, meskipun BBM naik,“ tambah Ipin.

Di Sumatra Utara, CEO Raja Sayur Medan, Risdianto mengakui kenaikan harga bahan pokok tak bisa dihindari setelah pemerintah membatasi subsidi BBM. Bahkan, kata dia, ini berdampak pada produk sayur-sayuran yang biasanya mengalami kenaikan karena pengaruh cuaca.

“Marginnya itu bisa berkisar Rp 200 - Rp 300 per kilogram yang bisa kita bebankan untuk menutupi cost dari kenaikan harga BBM,” kata Risdianto kepada Dedi Hermawan yang melaporkan untuk BBC News Indonesia.

Wartawan Muhammad Iqbal di Banten, Dedi Hermawan di Sumatra Utara, Reynaldo di Kalimantan Tengah dan Muhammad Aidil di Sulawesi Selatan berkontribusi dalam artikel ini.