Film dari karya Shakespeare dilarang di Thailand

Badan Sensor Thailand telah melarang sebuah film yang diangkat dari drama Macbeth, karya sastrawan Inggrs terkenal, Shakespeare.

Film dengan judul Shakespeare Must Die -yang artinya Shakespeare Harus Mati- diproduksi dengan latar suasana sebuah negara khayal namun menyinggung kekerasan politik yang beberapa waktu lalu melanda Thailand.

Sutradaranya, Ing Kanjanavanit, menyesalkan pelarangan dan menduga alasannya adalah nada film yang antikerajaan dan juga pemasangan foto dari unjuk rasa mahasiswa di Bangkok tahun 1976, yang memperlihatkan sejumlah mahasiswa mati karena tindakan tentara.

"Badan Sensor mempertanyakan kenapa kami ingin kembali membawa kepedihan kekeerasan dari masa lalu yang membuat orang marah," tuturnya seperti dikutip kantor berita AP.

Dia menambahkan bahwa larangan itu mencerminkan timbulnya rasa takut di kalangan masyarakat Thailand.

"Saya merasa kita sedang menuju sebuah tempat yang amat-amat gelap saat ini, sebuah tempat yang penuh dengan ketakutan dan setiap orang harus berhati-hati dengan apa yang dikatakannya."

"Karakternya bisa mencerminkan siapa saja. Jika orang Kamboja yang menonton maka mereka akan berpikir itu adalah Hun Sen. Kalau orang Libia maka mereka berpikir itu adalah Gaddafi," tegasnya.

Karakter 'Sang Pemimpin'

Disadur dari drama Macbeth -yang menuturkan seorang panglima yang ambisius yang membunuh raja- film ini juga mengangkat tema ketamakan dan kekuasaan yang tampaknya membuat pihak berwenang Thailand gerah.

Konflik politik di Thailand berawal tahun 2006 dengan kudeta militer yang menggulingkan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra dan hingga tahun 2010 lalu masih terjadi unjuk rasa yang diwarnai dengan kekerasan.

Beberapa adegan dalam film menggunakan rekaman dari unjuk rasa politik yang sebenarnya dengan diberi warna merah sehingga mengingatkan akan para pengunjuk rasa pendukung Thaksin yang mengenakan kaus berwarna merah.

Salah satu karakter utama adalah seorang diktator yang diberi nama 'Sang Pemimpin' yang dianggap merujuk kepada Thaksin Shinawatra, yang hingga kini masih berada di pengasingan namun sudah mendapatkan kembali pasportnya.

Dalam proses pembuatannya, pemerintah Thailand mendukung pembuatan film namun setelah selesai diserahkan kepada Badan Sensor Thailand, yang sudah berada di bawah pemerintahan Yingluck Shinwatra, adik Thaksin.

Berdasarkan pernyataan yang dikeluarkan Selasa (03/04), Badan Sensor menyebutkan film itu bisa menyebabkan perbedaan bangsa namun tidak menegaskan bagian yang dimaksud.