'Berlian berdarah' terus diperdagangkan

Global Witness, kelompok yang mengkampanyekan perdagangan berlian legal, menyatakan mundur dari Proses Kimberley, sebuah skema internasional yang diciptakan untuk menghentikan perdagangan berlian berdarah.

Istilah berlian muncul dari praktek pertambangan yang melibatkan unsur pelanggaran HAM dan perang, dimana hasil jual-belinya juga dipakai untuk mendanai konflik di sejumlah negara terutama di Afika.

Proses Kimberley diciptakan tahun 2003 di tengah keprihatinan nilai miliaran dollar dari perdagangan barang mewah ini dipakai untuk mengongkosi perang di negara seperti Angola dan Sierra Leone.

Untuk mengetahui keabsahan jejak berlian tersebut, tiap potong batu berharga ini harus dilampiri sertifikat sebelum dijual di pasar internasional.

Namun menurut Global Witness Proses Kimberley gagal memutus mata rantai antara penjualan berlian dan tindak kekerasan yang terus berlangsung.

Pada akhir 1990an, organisasi ini memimpin sebuah kampanye untuk menarik perhatian dunia terhadap persoalan sekitar praktek berlian berdarah, dan bersama sejumlah LSM lain telah menjadi bagian penting dari Proses Kimberley itu sendiri.

Namun kini justru LSM itu merasa tak berdaya lagi menghadapi sistem jual-beli berlian internasional.

Gagal tiga kali

"Hampir sembilan tahun setelah Proses Kimberley dimulai, (tetapi) kebenaran menyedihkannya adalah bahwa sebagian besar konsumen masih belum bisa yakin dari mana berlian mereka berasal", kata pendiri Global Witness yang juga direkturnya Charmian Gooch kepada program BBC World Service, World Business Report.

"Skema ini gagal pada tiga kali tes", kata Gooch.

Proses Kimberley dianggap gagal menangani persoalan berlian berdarah yang berasal dari wilayah konflik di Pantai Gading, tidak mau bersikap tegas setelah aturan dilanggar oleh Venezuela selama bertahun-tahun, serta terbukti menolak bertindak terhadap praktek jual-beli berlian yang mendorong terjadinya kekerasan dan korupsi di Zimbabwe.

Kelompok pegiat HAM ini sudah berkali-kali menyampaikan keprihatinan terkait sistem perdagangan berlian dunia selama beberapa waktu. Namun keputusan terakhir terkait kasus Zimbabwe nampaknya membuat mereka memilih mundur.

Pada bulan November lalu, Proses Kimberley secara resmi mengizinkan dua perusahaan mengekspor berlian dari tambang marange di Zimbabwe.

Padahal sebelumnya telah muncul berbagai laporan dari Human Rights Watch serta Global Witness tentang praktek kekerasan yang dilakukan tentara Zimbabwe di wilayah tambang itu.

Muncul juga dugaan bahwa dana dari penjualan berlian ini dipakai untuk mengatur aksi kekerasan dan intimidasi para pemilih dalam pemilu mendatang di negara itu.

"Penolakan Proses Kimberley untuk menghadapi realitas ini sangat menjengkelkan", kata Gooch.

"Konsumen mestinya tak membeli berlian Marange, dan industri mestinya tak menyediakannya."

Uni Eropa dan AS sebelumnya memberlakukan larangan terhadap perdagangan berlian dari wilayah itu.

Larangan diberlakukan tahun 2009 setelah muncul penyelidikan terkait peran militer Zimbabwe dalam operasi tambang berlian ini.

Namun menurut Kepala kantor kebijakan luar negeri Eropa Catherine Ashton, UE mendukung pencabutan larangan karena "komitmen baru Zimbabwe terkait upaya memperbaiki (praktek) di wilayah tak berizin".

Tudingan kelompok HAM terkait praktek kekerasan di pertambangan berlian ini berkali-kali dibantah Zimbabwe.