Banyak PNS Zimbabwe 'tidak bekerja'

Presiden Robert Mugabe bersaing dengan Morgan Tsvangirai di pilpres 2008

Sumber gambar, BBC World Service

Keterangan gambar, Presiden Robert Mugabe bersaing dengan Morgan Tsvangirai di pilpres 2008

Hampir setengah dari pegawai negeri Zimbabwe tidak memiliki kualifikasi kerja atau tidak bekerja, kata bocoran laporan Bank Dunia yang diperoleh oleh BBC.

Serikat buruh memperkirakan uang negara senilai US$15 juta habis setiap bulan untuk menggaji PNS semacam itu.

Petugas audit mendapati salah satu kementerian Zimbabwe mengangkat hampir 7.000 orang PNS baru dalam satu hari menjelang putaran kedua pemilihan presiden tahun 2008.

Wartawan Karen Allen mengatakan temuan audit yang sangat memojokkan itu sudah ada di tangan kabinet Zimbabwe selama beberapa bulan, dan dipastikan belum pernah dibahas.

Audit itu dilaksanakan oleh Enrst and Young India pada tahun 2010 dan mencakup periode 2007-2009.

Itu periode ketika ekonomi Zimbabwe mengalami kesulitan akibat inflasi tidak terkendali.

Akibat laju inflasi tidak terkendali, gaji bulanan seorang guru hampir tidak cukup untuk membayar tiket bis satu kali jalan.

Mungkin ini salah satu sebab pada waktu audit, sebanyak 13.000 dari total 180.000 karyawan sektor publik absen dari tugas.

Audit juga mendapati 75.000 pegawai negeri tidak memiliki kualifikasi yang diperlukan untuk melaksanakan tugas mereka.

Kalangan wartawan di ibukota Zimbabwe, Harare, mengatakan kondisi tidak berubah banyak hingga sekarang.

Tidak berkomentar

Siswa Zimbabwe berbaring di atas bangku sekolah

Sumber gambar, AFP

Keterangan gambar, Sebagian siswa Zimbabwe sering tidak mendapat pelajaran di kelas

Sejak pemerintah bagi-bagi kekuasaan dibentuk pada tahun 2009, sebanyak 40.000 PNS baru direkrut.

Kementerian urusan perekrutan pribumi dan pemuda mempekerjakan hampir 7.000 orang dalam satu hari dalam rentang waktu antara putaran pertama dan kedua pemilihan presiden tahun 2008.

Dalam periode tersebut militer dan kubu pendukung Presiden Robert Mugabe dituduh melakukan penyerangan secara sistematis terhadap orang-orang yang diyakini memberikan dukungan kepada saingan politik Mugabe, Morgan Tsvangirai, di putaran pertama.

Raymond Jongwe, pimpinan Serikat Guru Progresif (PTU), mengatakan masih ada orang-orang yang atas alasan politik ''berusaha habis-habisan untuk menjaga agar orang-orang tersebut masih masuk daftar gaji''.

Isi bocoran laporan itu ditepis oleh partai Presiden Mugabe, Zanu-PF, tapi parpol tersebut tidak bersedia memberikan komentar kepada BBC.

Partai Gerakan untuk Perubahan Demokratis yang mendukung Tsvangirai, yang memperkuat pemerintah persatuan demi menghentikan keruntuhan ekonomi Zimbabwe, dikecam telah lalai untuk angkat bicara mengenai isi laporan Bank Dunia.