Virus corona: Perempuan difabel di Yogyakarta ciptakan masker transparan untuk tunarungu

Kelompok difabel harus berjibaku dengan berbagai kendala di tengah pembatasan dan jaga jarak sosial akibat wabah virus corona, termasuk minimnya akses informasi, kehilangan mata pencaharian, dan kesulitan berkomunikasi.

Dwi Rahayu Februarti, seorang perempuan tunarungu di Sleman, Yogyakarta, berinisiatif membuat masker transparan, guna memudahkan orang-orang seperti dirinya memahami apa yang dibicarakan lawan bicara.

Aksinya didorong oleh kesulitan yang dia alami saat berkomunikasi dengan lawan bicaranya selama wabah virus corona, mengingat hampir semua orang menggunakan masker.

Melalui seorang penerjemah, Dwi Rahayu menuturkan sebelum ada masker transparan yang dibuatnya, dia dan lawan bicaranya harus membuka dan menutup masker untuk berkomunikasi. Namun cara ini membuatnya khawatir terpapar virus corona.

Cara lain untuk berkomunikasi adalah dengan bertukar tulisan. Namun cara ini dianggapnya "agak repot", karena tak semua lawan bicaranya bisa baca dan tulis.

Kemudian, tebersitlah ide membuat masker transparan yang memperlihatkan bagian mulut penggunanya, sehingga memudahkan difabel tuli melihat gerak bibir lawan bicaranya.

"Dengan kewajiban pakai masker itu kita jadi kesulitan untuk komunikasi, jadi harus tukeran tulisan. Itu kadang nggak efektif karena nggak semua tuli bisa baca tulis," ujar Dwi Rahayu ketika ditemui di rumahnya di Mlati, Sleman, Yogyakarta.

"Terus akhirnya buat masker yang transparan seperti itu dan akhirnya bisa jadi pemberdayaan teman-teman untuk bisa membuat masker sendiri biar bisa dipakai buat sendiri juga. Jadi komunikasinya lebih lancar," lanjut Dwi Rahayu, seperti dilaporkan wartawan Yaya Ulya untuk BBC News Indonesia.

Perempuan berusia 41 tahun ini menjelaskan bahan produksi yang dia gunakan untuk pembuatan masker hampir sama dengan masker pada umumnya.

Kain menjadi salah satu bahan utama, sementara di bagian mulut dipasang mika transparan.

Dia mengaku tak mudah ketika awal mula membuat masker ini. Dia harus mencoba berbagai model masker yang tepat.

"Awal-awal masker yang dibikin itu pengap, karena bahan transparan nempel di bibir dan panas. Akhirnya modelnya dimodifikasi agak lebih menjauh dari area wajah, jadi tidak menempel area mulut dan gerak bibirnya tidak terganggu," tutur Dwi.

Setiap harinya, Dwi dibantu oleh suaminya yang juga bisu dan tuli, memproduksi setidaknya lima hingga 10 masker transparan.

Suaminya mendapat tugas membuat dan menggunting pola, sementara Dwi menjahitnya dengan mesin jahit pemberian ibunya.

Keterampilan menjahit didapat Dwi dari sang ibu yang memang doyan menjahit. Sejak kecil, ibunya telah mengajarinya menjahit dan setelah dewasa, dia pun melanjutkan sekolah menengahnya di sekolah kejuruan menjahit.

Meski baru memproduksi masker transparan dengan skala kecil, Dwi berharap nantinya bisa memproduksi maskernya secara massal.

"Utamanya bagi petugas medis yang melayani tak hanya pasien non-difabel, tapi juga pasien tuli dan bisu serta para difabel lain, supaya mereka bisa tetap mendapat informasi dan berkomunikasi dengan baik," tuturnya.

Mulai dilirik peminat

Kini, masker buatan Dwi Rahayu mulai dilirik oleh orang yang memiliki kerabat penyandang tunarungu. Salah satunya, Efi Rolianti, yang putranya merupakan penyandang tunarungu.

"Dengan adanya masker transparan itu sangat, sangat membantu komunikasi. Jadi bukan hanya sesama tuli, tapi justru dengan kita-kita yang normal," ujar Efi.

"Kan mereka hanya bisa melihat dari gerakan bibir, jadi ketika saya berbicara dan anak saya melihat gerakan bibir, otomatis dia akan menangkap apa yang saya sampaikan. Tapi kalau hanya isyarat saja, tidak semua orang bisa menggunakan bahasa isyarat," imbuhnya kemudian.

Suharto, Direktur Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (Sigab), LSM yang mengadvokasi kepentingan difabel, menganggap inovasi yang dilakukan oleh Dwi "signifikan bagi teman-teman tuli".

Pasalnya, mereka sehari-hari berkomunikasi dengan membaca gerak bibir lawan bicaranya. Akan tetapi, keharusan untuk mengenakan masker yang menutup hidung dan mulut, menyulitkan mereka.

Namun keberadaan masker transparan, membuat mereka bisa membaca gerak bibir lawan bicaranya.

Menurutnya, masker transparan tersebut semestinya disosialisasikan secara luas.

"Bahkan harusnya menjadi gerakan, masker [yang digunakan oleh] masyarakat seharusnya seperti itu," kata dia.

"Tidak hanya di masyarakat, tetapi pihak-pihak yang menyediakan layanan publik, kantor-kantor pemerintah. Kemudian, rumah sakit dan puskesmas harus punya masker itu ketika mereka bertemu dengan teman-teman tuli," jelasnya kemudian.

Kemampuan berbeda-beda dalam mengakses informasi

Lebih lanjut, Suharto mengungkapkan, selain kesulitan berkomunikasi, kendala yang dihadapi para difabel di tengah wabah virus corona adalah akses infromasi.

Menurutnya, pemerintah dan media massa ketika memberikan informasi tentang Covid-19, cenderung memberikan informasi secara umum. Sementara, difabel tentu memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam menangkap dan mengakses informasi.

Dia mencontohkan, difabel yang tinggal di daerah pelosok, tentu akan kesulitan mengakses informasi ketimbang mereka yang tinggal di kota.

Selain itu, akses internet mereka juga terbatas sehingga kesadaran terhadap wabah ini sangat kecil.

Kesulitan dalam mendapatkan akses informasi, lanjut Suharto, disebabkan "kebutuhan khusus" para difabel.

Misalnya, difabel dengan disabilitas intelektualitas tentu memiliki kemampuan menangkap informasi yang berbeda dengan difabel lain dan masyarakat pada umumnya.

"Model informasi dengan bahasa sederhana itu belum ada bagi mereka," kata dia.

Sementara, difabel dengan tunarungu membutuhkan penerjemah bahasa isyarat dalam mendapatkan informasi. Sayangnya, menurut Suharto, banyak media televisi yang tidak menyertakan penerjemah bahasa isyarat ketika menyampaikan informasi tentang Covid-19.

"Ini membuat akses informasi teman-teman tuli terhadap Covid-19 sangat terbatas," cetusnya.

Padahal, dalam Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas, pemerintah berkewajiban menyediakan model-model informasi yang dapat diakses oleh difabel terkait bencana yang sedang terjadi.

Namun menurut Suharto, "ternyata itu belum begitu dijalankan".

"Beberapa TV memang sudah punya sign language (bahasa isyarat) tapi khawatirnya hanya diterjemahkan sebagai itu saja," kata dia.

"Sementara, teman-teman tunanetra yang tidak punya akses elektronik, tapi mereka bisa membaca huruf braile, tidak ada informasi yang menggunakan braile. Ini belum disediakan sama sekali oleh pemerintah," lanjutnya kemudian.

Raihan Ukasyah, seorang difabel tuli, mengaku keberadaan penerjemah sangat penting bagi mereka dalam mendapatkan informasi.

"Selama ada penerjemah, teman-teman tuli bisa paham. Soalnya kalau nggak ada penerjemahnya nggak bisa paham, dan malah bisa ngantuk," aku Raihan.

Dwi Rahayu, seorang penyandang tunarungu, mengungkapkan selain penerjemah bahasa isyarat, teks terjemahan dalam tayangan informasi juga diperlukan.

"Karena kalau tidak ada keduanya, kita tidak bisa mengerti informasi yang diberikan, jadi paling tidak ada salah satu dari dua itu," tuturnya.

Merujuk pada Pasal 20 UU No.18/2016 tentang Penyandang Disabilitas, pemerintah berkewajiban untuk menjamin difabel mendapatkan informasi yang mudah diakses akan adanya bencana, mendapatkan pengetahuan tentang pengurangan risiko bencana, mendapatkan prioritas dalam proses penyelamatan dan evakuasi dalam keadaan bencana.

50% difabel di Indonesia terdampak secara ekonomi

Selain akses informasi dan komunikasi, lanjut Suharto, epidemi Covid-19 juga berdampak pada mata pencaharian para difabel.

Sebab, kebanyakan dari mereka bekerja di sektor informal, antara lain sebagai tukang pijat dan membuat kerajinan.

"Dengan adanya Covid-19 ini, penghasilan mereka jadi sangat berkurang. Orang takut datang ke tempat pijat karena takut tertular," kata dia.

Hal yang sama juga dialami oleh para difabel di Yogyakarta yang selama ini bekerja di sektor pariwisata dan bekerja sebagai pengendara ojek roda tiga.

"Dampak ekonomi sangat signifikan bagi teman-teman difabel," tegasnya.

Merujuk pada hasil sementara penelitian yang dilakukan lembaganya, 50% difabel di seluruh Indonesia terdampak secara ekonomi selama wabah virus corona berlangsung, karena penghasilannya menjadi berkurang karena semakin berkurangnya order yang mereka terima.

Dampak ekonomi ini dialami langsung oleh Elfiandi Nain, difabel tuli yang juga merupakan suami Dwi Rahayu.

Dia yang sebelumnya berprofesi sebagai pekerja lepas, yakni buruh angkut barang. Namun karena wabah virus corona, dia terpaksa berhenti dari pekerjaannya.

"Saya harus bekerja tapi pekerjaannya harus diputus, terbatas. Dari pemerintah mewajibkan untuk ditutup," kata dia.

Sementara, hasil penjualan toko kelontong yang dia kelola bersama istrinya di rumah juga semakin berkurang karena orang-orang semakin cenderung menghindari ke luar rumah.

"Toko kelontong sepi, akhirnya nggak ada yang lewat, nggak ada pembeli," ujar pria yang akrab disapa Andi ini. Dwi Rahayu yang juga berkecimpung dalam Gerakan Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia (Gerkatin) mengungkapkan banyak teman-teman tuli lain yang mengalami kemalangan serupa.

"Selama masa karantina ini akhirnya jualan sepi, terus akhirnya menganggur, terus kerjaannya di-PHK, nggak boleh kemana-mana, harus di rumah, akhirnya kesulitan untuk mencari penghasilan," ujar Dwi.

"Makanya kemarin inisiatifnya itu saya bikin masker ini supaya mereka bisa bikin sendiri di rumah, bisa juga dijual," imbuhnya.

Jaga jarak sosial dan fisik menyulitkan difabel yang bergantung orang lain

Suharto dari Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (Sigab) pun mengungkapkan, wabah virus corona juga membawa dampak sosial bagi para difabel.

Suharto mencontohkan, difabel dengan cacat fisik sangat bergantung oleh orang lain ketika beraktivitas sehari-hari. Akan tetapi, penerapan jaga jarak sosial dan fisik, menyulitkan mereka.

"Misalnya, ada yang membutuhkan untuk didorong kursi rodanya di tempat-tempat yang sulit misalnya. Ada difabel dengan tuna netra yang perlu digandeng, dengan adanya Covid-19 jadi kesulitan karena harus physical distancing," jelas Suharto.

Tapi sayangnya, lanjut Suharto, kendala-kendala yang dihadapi oleh para difabel ini "belum diantisipasi pemerintah".

Hingga kini, belum ada jumlah pasti berapa jumlah difabel di seluruh Indonesia. Suharto memperkirakan kini ada sekitar 26 juta difabel di Indonesia.

Merujuk data Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015, ada sekitar 21,84 juta, atau sekitar 8,56% penduduk Indonesia adalah penyandang disabilitas. Hampir setengah dari jumlah itu adalah penyandang disabilitas ganda.

Menurut Suharto, dengan jumlah yang tak sedikit itu semestinya pemerintah memberi perhatian lebih kepada para difabel, yang dikategorikan kelompok rentan di tengah wabah corona.

"Ketika pemerintah sekarang punya skema-skema bantuan sosial, harus menjadi pertimbangan juga bahwa teman-teman difabel ini sebagian besar kerja di sektor informal sangat terdampak Covid-19. Makanya difabel harus menjadi salah satu yang diprioritaskan untuk mendapat bantuan pemerintah ketika di masa tanggap darurat ini," jelas Suharto.

Dia menambahkan, kendala-kendala yang dihadapi para difabel, membuat mereka menjadi salah satu kelompok rentan di tengah wabah virus corona.

"Mereka rentan terinfeksi karena informasi yang terbatas, mereka rentan secara ekonomi, kemudian kalaupun sekarang tidak miskin, mereka menjadi rentan miskin ketika penghasilan mereka menjadi sangat berkurang," pungkasnya.