Menggugat sistem rekrutmen calon legislatif

Sistem rekrutmen calon legislatif yang didasarkan suara terbanyak dianggap sebagai biang keladi penyebab kemunduran kualitas anggota DPR dan calon legislatif.

Kinerja anggota DPR disorot secara negatif oleh masyakarat karena dianggap terlalu mementingkan dirinya dan partainya ketimbang aspirasi masyarakat, demikian hasil survei.

Penelitian Lembaga Survei Indonesia, LSI, pada akhir tahun lalu menyimpulkan, masyarakat memberikan persepsi yang buruk terhadap kinerja perorangan anggota DPR pada periode sekarang.

"Karena mereka dipersepsi mengejar kepentingan sendiri dan kelompok partai, selain karena soal korupsi," kata peneliti senior LSI, Dodi Ambardi dalam wawancara dengan BBC Indonesia, Rabu (05/02) lalu.

"Jadi, mereka lebih mengejar kepentingan sendiri dan tidak begitu peduli dengan kepentingan publik," tambahnya.

Menurutnya, kinerja anggota DPR yang dipersepsi buruk ini antara lain tidak terlepas dari sistem rekrutmen yang tidak berjenjang dan tidak terlembaga secara bagus di hampir semua parpol.

Dia kemudian mencontohkan parpol yang membuka lowongan caleg melalui iklan di surat kabar. "Lah selama ini rekrutmennya bagaimana kok dilakukan seperti itu," katanya.

Dodi mengatakan, sistem rekrutmen caleg ini menjadi "bermasalah" setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi yang mengesahkan sistem terbuka alias "tidak berdasarkan nomor urut".

"Jadi ini yang membikin popularitas dan elektabilitas jauh lebih penting ketimbang track record calon legislatif tersebut," kata Dodi.

Memperbaiki keadaan

Akbar Faizal, kelahiran 1968, adalah politisi yang namanya sempat mencuat karena sikapnya yang "vokal" dalam kasus Bank Century.

Mantan wartawan ini terjun ke dunia politik praktis semula di Partai Demokrat, namun pindah ke Partai Hanura dan belakangan "loncat" ke Partai Nasdem dan menjadi calon legislatif.

Sebagai politisi yang cukup populer, Akbar semula menganggap dirinya sudah dikenal di tingkat akar rumput, sehingga dia tak perlu merogoh kocek dalam-dalam, tetapi ternyata dia keliru.

"Anggaran yang saya keluarkan ternyata lebih banyak daripada pemilu 2009," kata mantan politisi Partai Demokrat dan Partai Hanura ini, saat dihubungi BBC Indonesia awal Februari lalu.

Walaupun angkanya tak sebesar Akbar, caleg Partai Demokrat dari daerah pemilihan satu Muara Enim, Sumsel, Hanief Djohan mesti pula menyiapkan dana antara Rp75 juta hingga Rp100 juta.

"Saya menyadari untuk pencalonan ini, pasti saya membutuhkan dana yang besar," kata Hanief, yang mengaku pernah gagal menjadi caleg Partai Demokrat pada Pemilu 2009 lalu.

Praktek jual-beli suara

Hanief mengaku uang sebesar itu sangat kecil jika dibanding caleg lainnya yang menggelontorkan duit hingga "milyaran Rupiah."

Akbar, dengan uang lebih dari Rp480 juta, mengaku menggunakannya untuk "turun ke bawah" menemui masyarakatnya di daerah pemilihannya di Bulukumba, Sulsel.

Akbar tidak membantah bahwa sebagian caleg yang ada sekarang "gagap dalam menyuarakan suara masyarakat". "Dan menjadi kalap bagaimana caranya menjadi anggota DPR," kata Akbar.

Bisa ditebak, menjadi "kalap" yang dimaksud Akbar adalah cara-cara kotor agar dirinya terpilih menjadi caleg, seperti membeli suara para calon pemilih.

"Itu dengan sendirinya dan yang paling utama," kata peneliti senior LSI, Dodi Ambardi, tentang praktek penggunaan uang selama "kampanye" caleg.

Ditanya tentang motivasinya terjun sebagai caleg, Akbar dan Hanief memiliki jawaban senada, yaitu kecewa terhadap kualitas calon legislatif pada periode sekarang.

"Karena itu saya terpanggil," kata Hanief. "Meskipun barangkali ini bahasa yang basi, saya ingin memperbaiki keadaan," ujar Akbar.

Akbar dan Hanief barangkali harus berjuang keras untuk bersaing dengan para caleg "bermasalah" yang koceknya lebih tebal.

Mengapa caleg artis?

Walaupun dua orang politisi muda ini tidak mengungkap siapa caleg yang tidak memiliki orientasi jelas, tetapi salah-satu yang disorot adalah kehadiran caleg yang berlatar artis.

Pimpinan partai politik mengaku mereka membutuhkan figur dengan nama besar, tetapi kurang sependapat jika sistem rekrutmen calon legislatif dianggap lemah.

"Kita tidak munafik ya, memang partai butuh nama besar. Rekrutmen artis itu juga mengangkat popularitas partai juga," kata Malik Haramain, politisi dan pimpinan DPP Partai Kebangkitan Bangsa, PKB.

Namun demikian, menurutnya, partainya memiliki sistem tertentu untuk menyaring artis. "Jadi, artis tetap harus mengikuti fit and proper test, agar paham soal parlemen," kata Malik.

Peneliti LSI Dodi Ambardi mengatakan, kehadiran calon legislatif yang berlatar artis merupakan dampak langsung dari kelemahan sistem rekrutmen caleg.

Akbar Faizal juga sependapat dengan Dodi Ambardi, bahwa "biang keladi" lahirnya caleg berkualitas buruk adalah pada sistem rekrutmen caleg yang menitikberatkan pada suara terbanyak.

Menurut Akbar dan Dodi Ambardi, selama sistem ini tidak diperbaiki atau diubah, sulit mengharapkan kualitas indivisu anggota DPR akan membaik.

Caranya? "Berarti melakukan pembalikan, porsi partai diperbesar untuk menentukan ukuran dengan segala kemungkian efek negatifnya," kata Dodik.

Dengan kata lain, sistem rekrutmen yang diatur dalam UU yang "lama" yaitu sistem skoring dihidupkan lagi.

Dodik Ambardi juga mengusulkan dibuka caleg independen. "Calon independen bisa dibuka, sehingga partai dan politisi partai merasa punya saingan," katanya.