Hidupkah nilai-nilai KB?

Meski telah dijalankan selama sekitar 30 tahun nilai-nilai keluarga kecil sejahtera tampaknya tidak hidup terbukti dengan fertilitas penduduk Indonesia belakangan cenderung meningkat pada tingkat 2,6 anak per ibu.

Menurut Kepala BKKBN saat ini Sugiri Syarief, kesadaran akan Keluarga Berencana tidak lestari penuh karena program di masa lalu tidak diiringi dengan pembangunan manusia. Adapun penekanan program KB lebih pada pencapaian.

"Program yang dulu kita sangat berorientasi pada target-target yang diberikan oleh pemerintah. Kalau sekarang kita lebih berorientasi bahwa ikut KB itu adalah sebuah kerelaan, bukan sebuah keharusan," jelas Sugiri.

Karena berdasarkan kerelaan dan bukan pemaksaaan seperti di masa lalu, pendekatan program KB ditempuh melalui himbauan dan penyadaran. Perubahan pendekatan ini tercermin pula pada perubahan slogan-slogan KB.

"Dulu Dua Anak Cukup, seolah-olah ada pembatasan kelahiran. Sekarang Dua Anak Lebih Baik, jadi punya anak adalah hak setiap keluarga tapi kalau ingin membantu keluarga marilah mempunyai anak dua saja," tambah Kepala BKKBN.

Tidak segar

Pada awal tahun 1970-an hingga rezim Orde Baru runtuh, program KB dilakukan dengan cara-cara paksaan dengan dalil mengendalikan kelahiran.

Tekanan turun dari tingkat atas sampai pelaksana lapangan di daerah terpencil sekalipun seperti yang dialami oleh seorang Petugas Lapangan KB, Dethan Andreas Eluama.

Dia menjadi PL KB sejak tahun 1982 dan kini menjadi Pengawas PL KB di Kecamatan Kupang Barat, Nusa Tenggara Timur, salah satu provinsi yang mempunyai pertumbuhan paling pesat.

"Hal yang agak menonjol adalah kegiatan manunggal ABRI KB Kesehatan....Dampak dari kesertaan KB ini memang cukup tinggi karena waktu itu ada paksaan-paksaan dari TNI.

Mereka masuk rumah keluar rumah untuk menggiring masyarakat," tutur Dethan kepada BBC Indonesia.

Namun mantan Kepala BKKBN merangkap Menko Kesra yang sering disebut pelopor KB di Indonesia Haryono Suyono, menepis program KB di masa lalu berhasil berkat tekanan.

Logikanya, kata Haryono, jika dulu ada pemaksaan maka warga akan beramai-ramai meminta alat kontrasepsinya dicopot begitu rezim Orde Baru runtuh dan hal itu tidak terjadi.

Haryono juga membantah bahwa nilai KB tidak hidup.

"Bukan tidak hidup tapi tidak segar. Jadi ada perasaan bahwa kita sudah selesai dan sudah selesai itu generasi-generasi yang sekarang menjadi lebih tua dan generasi tua ini tidak diberi rangsangan untuk menurunkannya kepada anak-anaknya. Biarpun anak-anaknya yang tingkat pendidikannya lebih tinggi secara rasional ikut Keluarga Berencana," jelasnya.

Contoh kasus

Oleh karena itu, program KB yang dikelola secara swasta oleh para bidan dan dokter terus berkembang dan keikutsertaan mereka berdasarkan kesadaran.

"Tetapi banyak pula kaum intelektual yang tidak sadar, bahkan ada kaum-kaum intelektual tertentu karena alasan-alasan ideologi dan sebagainya merasa lebih baik banyak anak toh kuat dan mampu," kata Haryono.

Selain faktor ideologi dan tingkat pendidikan, hambatan lain dalam mewujudkan keluarga kecil sejahtera adalah faktor budaya. Misalnya, di Nusa Tenggara Timur sebagian masyarakat masih menganut budaya dualisme.

"Di satu sisi mereka menginginkan anak laki-laki untuk membantu di kebun atau di sawah tapi di sisi lain mereka juga menginginkan anak perempuan karena beilis (mas kawin) yang tinggi," kata Kepala BKKBN NTT Suyono Hadinoto.

Di sebuah kampung Kupang saya bertemu dengan seorang ibu, Helena Kono yang mempunyai lima anak berusia 5-14. Dia pernah menggunakan suntik sebagai alat kontrasepsi tetapi tetap hamil setelah kehamilan anak ketiga.

Dana

Selama lima tahun terakhir Helena tidak mengandung walaupun tidak menggunakan alat kontrasepsi.

"Pakai obat kampung, kubur ari-ari anak terakhir dengan kelapa jadi sekarang sonda (tidak ada) anak lagi,"tuturnya..

Jelas pola pikir seperti ini turut menghambat upaya mewujudkan keluarga kecil sejahtera, kata Kepala BKKBN NTT Suyono Hadinoto.

Di lapangan, kegiatan KB memang tidak segegap-gempita di jaman kejayaannya. Selain beraneka ragam kegiatan dan iklan TVRI, dulu dengan mudah bisa dijumpai baliho, spanduk bahkan tugu gambar bapak ibu dengan dua anak lengkap dengan slogan Dua Anak Cukup.

Dulu sebagian besar dana program KB dibantu oleh badan-badan internasional, kini 99% berasal dari APBN sebesar Rp 1,6 triliun untuk tahun 2010 atau dua kali lipat lebih dari anggaran sebelum pemerintah menetapkan revitalisasi KB tiga tahun silam.