Negosiasi iklim ditangguhkan
Perundingan di pertemuan puncak iklim PBB di Kopenhagen ditangguhkan setelah negara berkembang mencabut kerjasama mereka.
Para utusan marah atas perkembangan yang mereka pandang sebagai langkah oleh pemerintah tuna rumah, Denmark, menyisihkan perundingan mengenai pemangkasan emisi berdasarkan Protokol Kyoto.
Bagaimanapun pembicaraan informal berlanjut dan pimpinan konvensi iklim PBB mengatakan bahwa agenda formal akan diteruskan.
Negara-negara yang membekukan kerjasama adalah anggota blok G77-Cina yang beranggotakan 130 negara.
Mereka termasuk negara kaya seperti Korea Selatan dan sebagian negara termiskin di dunia.
Blok G77-Cina berbicara untuk negara-negara berkembang dalam proses perundingan perubahan iklim.
Tuntut komitmen
Blok-blok yang mewakil negara-negara miskin yang rentan terhadap perubahan iklim bersikukuh bahwa negara-negara kaya harus memiliki komitmen untuk mengurangi emisi selepas tahun 2012 berdasarkan Protokol Kyoto.
Namun Uni Eropa dan negara-negara maju pada umumnya mendukung gagasan untuk perjanjian baru diadakan untuk menggantikan Protokol Kyoto.
Negara-negara berkembang sangat khawatir mereka akan kehilangan banyak peroleh yang mereka telah raih ketika perjanjian Kyoto ditandatangani pada 1997.
Mereka menyoroti bahwa Protokol Kyoto merupakan instrumen yang mengikat secara hukum di tataran internasional dan telah mengerem emisi karbon.
Menurut mereka, protokol tersebut juga memuat mekanisme yang berfungsi untuk mendatangkan manfaat pembangunan bagi negara-negara miskin, seperti dana untuk investasi di proyek energi bersih.
Dalam pertemuan sebelumnya di Kopenhagen, yang nama resminya Conference of the Parties (COP) 15, negara-negara berkembang menuding para pimpinan pertemuan dari Denmark tidak menggubris kekhawatiran mereka.
Kepala perunding G77-Cina Lumumba Di-Aping menjelaskan penyebab blok tersebut memutuskan mencabut kerjasama.
"Jelas bahwa kepemimpinan Denmark -dengan cara yang paling tidak demokratis- mengutamakan kepentingan negara-negara maju dengan mengorbankan keseimbangan kewajiban antara negara maju dan berkembang," kata Di-Aping dalam acara acara The World at One di BBC Radio 4.
"Kekeliruan yang mereka buat kini mencapai kadar yang tidak bisa diterima dari seorang pimpinan yang diharapkan bertindak dan mengawal proses atas nama semua pihak," tambahnya.
Pekan lalu negara pulau Pasifik, Tuvalu, memaksa pembicaraan ditangguhkan setelah bersikukuh menyatakan proposal untuk amandemen konvensi iklim PBB dan Protokol Kyoto harus diperdebatkan menyeluruh.
