Reshuffle kabinet 2022: Penyelesaian minyak goreng dan konflik agraria diragukan meski komposisi menteri diutak-atik

Langkah Presiden Joko Widodo mengganti menteri perdagangan dan menteri ATR/BPN dinilai sejumlah kalangan dimaksudkan demi kestabilan politik, alih-alih menjaga harga minyak goreng tetap terjangkau serta menuntaskan konflik agraria.

Akan tetapi, Presiden Jokowi meyakini menteri perdagangan yang baru dilantik Zulkifli Hasan dan Menteri Agraria Tata Ruang-BPN, Hadi Tjahjanto, mampu menyelesaikan persoalan tersebut dalam sisa masa pemerintahannya.

Baca juga:

Untuk kali ketiga dalam masa jabatannya yang kedua, Presiden Joko Widodo melakukan pergantian menteri.

Rabu kemarin (15/06), Presiden melantik Ketua Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan sebagai menteri perdagangan yang baru serta mantan Panglima TNI Hadi Tjahjanto sebagai menteri ATR/BPN.

Pada saat bersamaan, presiden juga melantik Sekjen Partai Bulan Bintang, Afriansyah Noor, sebagai wakil menteri tenaga kerja; Sekjen Partai Solidaritas Indonesia, Raja Juli Anton, sebagai Wamen ATR/BPN; dan mantan bupati Jayawijaya, Wempi Wetipo, sebagai wakil menteri dalam negeri.

Namun, analis kebijakan publik, Trubus Rahadiansyah, menilai latar belakang menteri dan wakil menteri yang baru dilantik ini kebanyakan tidak terkait pada bidangnya.

Padahal, kata dia, dibutuhkan orang profesional yang bisa mengatasi kenaikan minyak goreng sampai penyelesaian konflik agraria.

"Di sini publik juga akan melihat pada posisi yang tidak melihat ada kemanfaatan yang lebih. Artinya, misal harga minyak goreng terkait dengan kebutuhan sembako itu, berpihak pada rakyat itu sulit. Dengan performa-performa orang yang duduk itu," kata Trubus kepada BBC News Indonesia.

Saat ini, lanjut Trubus, merupakan masa yang genting terkait dengan pemulihan perekonomian Indonesia setelah melewati masa pagebluk. Dengan waktu dua tahun sisa pemerintahan Jokowi, ia meragukan Kabinet Indonesia Maju akan membuat terobosan.

"Menteri-menteri di kabinet ini banyak yang orientasi ke (pemilu dan pilpres) 2024. Tidak berorientasi pada bagaimana menaikkan kinerjanya, atau melakukan inovasi-inovasi… Akhirnya, dari sisi kebijakan publik, kebijakan yang dikeluarkan tidak sinkron atau tidak saling support dengan kehendak publik," kata Trubus.

Was-was di konflik agraria

Terkait dengan persoalan konflik agraria, Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Dewi Kartika menilai Menteri Hadi Tjahjanto tidak akan lebih baik dari menteri sebelumnya.

Dewi justru mengaku was-was dengan terpilihnya mantan panglima TNI ini dalam penyelesaian konflik agraria. Apalagi Presiden Jokowi sudah membenarkan bahwa tugas utama Menteri Hadi adalah urusan lahan dan tanah yang berkaitan dengan Ibu Kota Nusantara atau IKN.

"Sekarang dengan pendekatan atau background orang dari militer ini, tentu ini menjadi harus kita sikapi secara betul-betul hati-hati.

"Sementara, pendekatan militeristik dalam penanganan konflik agraria termasuk mudahnya petani, masyarakat adat dikriminalkan itu kan karena pendekatannya legalistik, hukum positif semata," kata Dewi.

Dalam laporannya, KPA mencatat terjadi 207 konflik agraria selama 2021. Sementara itu, proyek strategi nasional di bawah pemerintahan Jokowi menyumbang 38 konflik. Angka ini meningkat sebesar 123% dari tahun sebelumnya.

Motif politik di balik reshuffle

Dari daftar menteri dan wakil menteri yang baru dilantik, didominasi orang partai politik. Peneliti dari lembaga kajian CSIS, Arya Fernandes, mengatakan, perombakan menteri kali ini lebih dimotivasi menjaga stabilitas politik sampai akhir masa jabatan Jokowi sebagai presiden.

"Ada kecenderungan juga Pak Jokowi menghindari adanya risiko-risiko politik internal terutama di internal partai koalisi, sehingga kemudian tidak melakukan reshuffle kepada partai-partai.

"Karena ke depan akan ada kebijakan-kebijakan strategis, misalnya RKUHP, kemudian reformasi sektor keuangan dan isu-isu lainnya, (termasuk) IKN," jelas Arya.

Pelantikan Zulkifli Hasan terjadi di tengah sengkarut isu minyak goreng yang belum sepenuhnya terurai, setelah beberapa bulan belakangan terjadi kelangkaan dan kenaikan harga.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyatakan persoalan minyak goreng akan menjadi prioritasnya. "Nanti segera menyelesaikan ketersediaan minyak goreng di mana pun dan harga yang terjangkau. Itu yang paling penting," katanya.

Sementara itu, Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto akan menghadapi puluhan konflik agraria yang terjadi hanya pada 2021. Ia berjanji akan menyelesaikan tugas yang diberikan Presiden Joko Widodo.

"Dengan sinergi akan bekerja sama dengan instansi terkait, dalam hal menyukseskan tiga masalah tersebut dalam waktu dekat, kita akan sampaikan target berapa hari itu sudah bisa terealisasi," katanya.

Tugas menteri baru

Presiden Joko Widodo menugaskan menteri perdagangan yang baru dia lantik, Zulkifli Hasan, untuk menjaga kebutuhan pangan di dalam negeri, sedangkan menteri agraria dan tata ruang (ATR) Hadi Tjahjanto diperintahkan menuntaskan konflik agraria terutama yang berkaitan dengan ibu kota Nusantara (IKN).

Jokowi mengatakan Zulkifli Hasan, yang merupakan Ketua Umum PAN, memiliki "pengalaman dan rekam jejak panjang yangakan sangat bagus untuk menteri perdagangan".

"Sekarang ini urusan pangan, yang berkaitan dengan rakyat memerlukan pengalaman lapangan, kerja-kerja yang terjun ke lapangan untuk melihat langsung persoalan yang berkaitan dengan kebutuhan rakyat," kata Jokowi sebagaimana dilaporkan wartawan BBC News Indonesia, Raja Eben Lumbanrau dari Istana Kepresidenan.

Menurut Jokowi, tugas Zulkifli Hasan yang paling penting adalah untuk menjaga kebutuhan pokok di dalam negeri.

Pelantikan Zulkifli terjadi di tengah sengkarut isu minyak goreng yang belum sepenuhnya terurai, setelah beberapa bulan belakangan terjadi kelangkaan dan kenaikan harga.

Sedangkan terkait pelantikan mantan Panglima TNI Marsekal (Purnawirawan) Hadi Tjahjanto, Jokowi menyatakan tugas besarnya adalah menuntaskan sengketa lahan dan urusan sertifikat.

"Beliau (Hadi) dulu sebagai mantan panglima, menguasai teritori. Kita juga tahu Pak Hadi kalau ke lapangan bekerjanya sangat detil. Urusan yang berkaitan dengan sengketa tanah dan sengketa lahan harus sebanyak-banyaknya diselesaikan," papar Jokowi.

Ketika ditanya wartawan apakah tugas utama Hadi terkait dengan proyek IKN, Jokowi membenarkan dan mengatakan, "Termasuk urusan lahan dan tanah yang berkaitan dengan IKN".

Sebelumnya, Presiden Jokowi melantik dua menteri dan empat wakil menteri baru Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Rabu (15/6).

Ini merupakan kali ketiga Jokowi merombak kabinetnya sepanjang periode kedua masa jabatannya yang akan berakhir pada 2024 mendatang.

Kepada pers, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan perombakan kabinet ini dilakukan untuk "penyegaran di tubuh kabinet".

"Dengan pengalaman presiden yang sudah dua periode, presiden cukup memahami persoalan yang ada, termasuk urusan minyak curah, pangan, energi, sehingga itu lah yang jadi prioritas dan ada penyegaran di tubuh kabinet," kata Pramono.

Jamuan makan siang pemimpin partai

Sebelum pelantikan digelar, Jokowi menjamu sejumlah pemimpin partai politik untuk makan siang bersama.

Beberapa tokoh politik yang tampak hadir yakni Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Soebianto, serta Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.

Presiden juga mengundang Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, dan Zulkifli Hasan sebagai Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN).

Menurut Pramono, jamuan makan siang dilakukan karena "ada satu ketua umum baru yang secara formal dikukuhkan". Jamuan makan siang itu pun dilakukan di ruang privat presiden yang belum pernah digunakan untuk menjamu siapa pun.

"Ini ruang privat presiden yang disebut presidential lounge, maka yang pertama diundang adalah ketua umum partai," papar Pramono.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa konsolidasi politik itu diperlukan untuk menghadapi tantangan perekonomian global ke depan, terutama di bidang energi dan pangan.

"Tantangannya tentu di berbagai sektor itu berat dan ini hanya isa ditangani apabila secara politik stabil," ujar Airlangga.

"Dengan situasi politik yang stabil, pemerintah bisa mengambil langkah yang dipimpin oleh bapak presiden, baik Covid, pemulihan ekonomi, maupun menghadapi tantangan energi dan pangan ke depan."

Menteri Perdagangan - Zulkifli Hasan

Zulkifli Hasan akan memulai tugas barunya sebagai Menteri Perdagangan di tengah sengkarut isu minyak goreng.

Dalam keterangan pers usai dilantik, Zulhas menyatakan akan berusaha menyelesaikan persoalan minyak goreng secara cepat.

"Kalau berlama-lama kan kasihan rakyatnya. Saya kira itu [persoalan minyak goreng] prioritas," ujar Zulhas.

Namun Zulhas meminta kesempatan untuk mempelajari tugas barunya, dan berjanji akan "belajar cepat".

Zulhas memulai karir politiknya sebagai anggota DPR pada 2004. Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2009-2014, Zulhas menjabat sebagai Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup.

Namun, namanya pernah terseret dalam kasus suap terkait pengajuan revisi alih fungsi hutan di Riau yang terjadi pada 2014. Pada 2020 lalu, setelah masa jabatannya berakhir, Zulhas pernah diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus tersebut.

Menurut KPK, Zulhas menyerahkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan tentang Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan kepada Gubernur Riau saat itu, Annas Maamun pada 9 Agustus 2014.

Kemudian pada 2015, Ombudsman Republik Indonesia juga pernah menemukan adanya penyimpangan prosedur pada Surat Keputusan yang diterbitkan Zulhas terkait perubahan peruntukan kawasan bukan hutan menjadi kawasan hutan di Kepulauan Riau.

Zulhas juga pernah menjadi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada 2014-2019. Dia didapuk sebagai Ketua Umum PAN sejak 2015 dan masih akan menjabat posisi ini hingga 2025 mendatang.

Belakangan, PAN bersama Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) membentuk Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang ditenggarai sebagai kekuatan politik baru menjelang Pemilu 2024.

Ketika menghadiri perayaan milad Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada awal akhir Mei lalu, Zulhas juga sempat mengajak PKS untuk bergabung dengan koalisi tersebut.

Hadi Tjahjanto - Menteri ATR/BPN

Terkait tugas barunya, Hadi mengatakan tugas pertamanya adalah menyelesaikan persoalan sertifikat masyarakat.

"Saat ini sudah terelisasi 81 juta, target yang ingin kita capai 126 juta," papar Hadi.

Selain itu, Hadi mengatakan juga akan menyelesaikan sengketa tanah yang banyak tumpang tindih antara milik institusi dengan masyarakat.

Tugas prioritas lainnya adalah untuk menyelesaikan persoalan lahan di IKN.

Hadi merupakan mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang purna tugas pada November 2021.

Sebelum menjabat sebagai panglima, Hadi memiliki rekam jejak Sekretaris Militer Presiden serta Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU). Berbeda dengan Zulhas, Hadi sebelumnya tidak pernah memiliki pengalaman sebagai birokrat.

Tiga wakil menteri

Raja Juli Antoni telah dilantik sebagai Wakil Menteri ATR/BPN, menggantikan sesama politisi PSI, Surya Tjandra yang sebelumnya mengisi posisi tersebut.

Menurut Raja, tugas barunya akan fokus pada reformasi agraria, termasuk menuntaskan persoalan mafia tanah, sesuai dengan yang diperintahkan presiden.

"Pak Hadi adalah komandan kita, dan saya bagian dari prajurit di ATR/BPN bersama teman-teman di lapangan bekerja keras mewujudkan visi-misi Pak Jokowi soal reformasi agraria," kata dia.

"Proses yang simpel, transparan, dan melayani itu menjadi pesan Pak Jokowi yang akan dieksekusi pak menteri dan saya akan membantu itu," ujar Raja.

Raja memiliki rekam jejak di dunia politik. Dia sebelumnya pernah menjadi calon legislatif dari PDIP di Kabupaten Sumedang, Subang, dan Majelengka pada Pemilihan Legislatif 2009.

Dia juga pernah menjadi calon Ketua Umum PP Muhammadiyah periode 2005-2010 namun mengundurkan diri lantaran ingin fokus menjalankan tugasnya sebagai Sekjen PSI.

Sementara itu, perombakan kali ini menghadirkan posisi baru, yakni wakil menteri dalam negeri yang dijabat oleh John Wempi Wetipo.

Jokowi akhirnya mengisi jabatan wamendagri, setelah pada Januari 2022 dia meneken Peraturan Presiden yang memungkinkan adanya posisi ini.

Sedangkan satu wakil menteri lainnya yang dilantik ialah Afriansyah Noor sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan yang merupakan Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang (PBB).