PSBB di Jakarta, Presiden Jokowi meminta kepala daerah 'jangan buru-buru menutup wilayah atau kota' dalam menangani penyebaran Covid-19

Presiden Joko Widodo mengatakan intervensi berskala lokal maupun komunitas "penting sekali dilakukan", sehingga kepala daerah "jangan buru-buru menutup wilayah atau kota".

"Intervensi untuk pembatasan berskala lokal penting sekali penting dilakukan, baik manajemen intervensi dalam skala lokal maupun komunitas. Sehingga jangan buru-buru menutup sebuah wilayah, menutup sebuah kota, menutup sebuah kabupaten," kata Jokowi.

"Dan kalau kita kerja berbasis data, langkah-langkah intervensinya berjalan efektif dan bisa segera menyelesaikan masalah-masalah di lapangan," tambahnya.

Presiden kemudian menyarankan setiap daerah mengedepankan pembatasan sosial berskala mikro atau lokal.

Komentar Presiden Jokowi mengemuka dalam rapat terbatas penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi yang disiarkan dalam saluran You Tube Sekretariat Presiden, Senin (14/09).

Pernyataan itu diucapkannya saat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada Senin (14/09) hingga selama dua pekan ke depan.

Dijelaskannya, dalam sebuah wilayah tidak semua berstatus zona merah virus corona. Menurutnya, setiap RT, RW, desa, kelurahan, maupun kecamatan, misalnya, memerlukan perlakuan yang berbeda dalam penanganan virus corona.

"Karena dalam sebuah provinsi, misalnya ada 20 kabupaten/kota, tidak semua dalam posisi merah. Sehingga penanganan jangan digeneralisir, di sebuah kota atau kabupaten sama, tidak semua kelurahan, kecamatan mengalami merah semua. ada yang hijau, kuning. Itu perlu treatment yang berbeda-beda," paparnya.

Dia kemudian meminta kepala daerah memperhatikan persebaran Covid-19 dari tingkat RT, RW, Kelurahan, Kecamatan, kota/kabupaten, hingga provinsi.

Presiden meyakini pengambilan kebijakan berdasarkan data berjenjang seperti itu akan menghasilkan keputusan yang tepat.

Dengan demikian, aktivitas perekonomian di tempat yang tidak berzona merah tetap berjalan sehingga masyarakat tetap bisa mendapat penghasilan.

"Berkali-kali saya sampaikan terapkan strategi intervensi berbasis lokal. Strategi pembatasan berbasis lokal baik di tingkat RT, RW, desa, kampung, sehingga penanganan lebih detail dan bisa lebih fokus karena dalam sebuah provinsi misalnya ada 20 kabupaten dan kota," kata Jokowi.

"Tidak semua berada di posisi merah sehingga penanganannya jangan digeneralisasi. Di satu kota juga tidak semua kecamatan, desa merah semua.

"Ada yang hijau, ada yang kuning, strategi beda-beda, strategi intervensi berskala lokal penting sekali untuk dilakukan," lanjut dia.

'Wisma Atlet Kemayoran masih punya ruang untuk pasien Covid-19'

Dalam bagian lain keterangannya, Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah "terus menambah" tempat isolasi bagi pasien Covid-19 yang "bergejala ringan" atau "tanpa gejala".

"Kita lihat di rumah sakit darurat Wisma Atlet Kemayoran, ini masih kosong untuk bisa menampung 2.581 (pasien)... masih mempunyai ruang untuk yang gejala ringan," kata Jokowi.

Di tower enam Wisma Atlet, menurutnya, masih ada 858 ruang kosong bagi isolasi pasien dengan gejala ringan, sementara di tower tujuh ada 1.723 ruang kosong.

Khusus untuk isolasi mandiri, kata Presiden, Wisma Atlet juga "masih tersedia kapasitas 4.863 di tower empat dan lima.

Selain itu, katanya, Wisma Atlet juga masih mempunyai 858 ruang kosong untuk isolasi pasien dengan gejala ringan di tower 6 dan 1.723 ruang di tower 7. "Saya kira ini yang perlu terus disampaikan," katanya.

"Ada juga di balai pelatihan kesehatan di Ciloto, ada 653 orang yang bisa ditampung di situ," ungkapnya.

Jokowi juga mengungkapkan bahwa di sejumlah daerah, seperti Batam, Semarang dan Makassar, memiliki tempat untuk isolasi pasien Covid-19.