KPU tetapkan Joko Widodo-Ma'ruf Amin sebagai presiden-wakil presiden 2019-2024
Sumber gambar, Antara/NOVA WAHYUDI
Komisi Pemilihan Umum secara resmi menetapkan pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin sebagai presiden-wakil presiden periode 2019-2024.
Penetapan ini tidak dihadiri pasangan calon presiden-calon wakil presiden, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
"Menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Insinyur Haji Joko Widodo dan Profesor Doktor HC Kyai Haji Ma'ruf Amin dengan perolehan suara sebanyak 85.607.362 suara atau 55,50% dari total suara sah nasional sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih periode tahun 2019-2024," sebut Ketua KPU, Arif Budiman, Minggu (30/06).
Keputusan tersebut ditetapkan tiga hari setelah Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pasangan calon presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno terkait gugatan hasil Pilpres 2019.
Dalam pidatonya di KPU, Jokowi mengajak secara khusus kepada pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno "untuk bersama-sama membangun negara ini".
Pasalnya, menurut Jokowi, "Indonesia tidak bisa dibangun hanya dengan satu orang, dua orang, atau sekelompok orang".
Seperti pidatonya di Bandara Halim Perdanakusuma, menjelang keberangkatannya untuk menghadiri KTT G-20 di Jepang, Kamis (27/06), Jokowi mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk bersatu kembali.
"Saya mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk melupakan perbedaan pilihan politik yang sempat membelah kita, 02 dan 01," cetusnya.
Seruan ini dilanjutkan oleh Ma'ruf Amin saat tiba gilirannya berpidato.
"Mari kita semua sekarang kembali rukun. Jangan lagi ada tidak bertegur sapa antara satu dengan yang lain, antar tetangga, antar teman, antar keluarga, hanya karena berbeda pilihan politik."
Sejumlah pakar telah mengkhawatirkan perpecahan masyarakat akibat polarisasi antara pendukung Jokowi dan Prabowo.
Pengamat psikologi politik dari Universitas Indonesia, Hamdi Muluk, misalnya, mendorong agar ketegangan perlu segera diakhiri.
Sosiolog dari Universitas Brawijaya, Malang, I Wayan Suyadnya, mengimbau agar elite politik menyerukan semacam rekonsiliasi nasional.
