Alat deteksi tsunami terbatas, pemerintah bantah anggaran minim

DPR menuding anggaran yang disediakan pemerintah untuk lembaga di bidang mitigasi bencana terbatas. Akibatnya, pembelian alat deteksi tsunami terhambat.

Namun pemerintah menampik tudingan itu dan menyebut sistem peringatan dini bukan soal anggaran yang minim, melainkan pemeliharaan alat deteksi yang telah ada.

"Sebelum majukan rancangan anggaran, lembaga negara dibatasi plafon yang telah ditentukan. Plafon itu tak memungkinkan BPPT membeli peralatan," kata anggota Komisi VII DPR, Ramson Siagian, Senin (01/10).

Pernyataan Ramson itu berkaitan dengan 21 alat deteksi tsunami atau buoy yang tidak lagi beroperasi di berbagai daerah Indonesia sejak 2012. Sebagian buoy merupakan hibah dari Jerman, Amerika Serikat, dan Malaysia.

Alat deteksi yang dikelola Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) itu sedianya mendukung data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk membuat peringatan dini tsunami.

Tanpa data buoy yang mengukur level permukaan air laut sesaat seusai gempa, BMKG memperkirakan potensi tsunami berdasarkan metode pemodelan.

"Pemerintah kurang sensitif. Kita punya potensi gempa dan tsunami. Harus ada preventif, peralatan harus siap," kata Ramson.

Persoalan anggaran yang sama juga disebut Louise Comfort, Direktur Pusat Manajemen Bencana Alam pada Universitas Pittsburgh, Amerika Serikat.

Comfort pada tahun 2013 mendapatkan dana dari National Science Foundation Amerika Serikat untuk membuat sensor bawah laut pendeteksi tsunami di Indonesia.

Kepada BBC, Comfort menyebut proyek yang sedianya akan digelar bersama BPPT itu akhirnya berhenti karena persoalan anggaran.

"Setelah pemilihan presiden 2014 ada pergantian pejabat BPPT. Prioritas pun berubah. Karena situasi ekonomi dan devaluasi rupiah, anggaran yang disediakan Kementerian Keuangan untuk BPPT juga dievaluasi."

"BPPT akhirnya menyebut tak punya cukup dana untuk mendanai instalasi alat deteksi itu di bawah laut," kata Comfort.

Namun Menteri Keuangan, Sri Mulyani, membantah tudingan anggaran sebagai salah satu penyebab yang membuat sistem peringatan dini tsunami tak efektif.

Menurutnya, alat deteksi tsunami rusak atau hilang karena manajemen pemeliharaan dan penjagaan.

"Anggaran yang kami sediakan bagi lembaga negara tidak pernah turun, kecuali tahun 2016, saat kami potong karena kebijakan anggaran ketika itu tidak berkelanjutan."

"Kebijakan itu tidak populer tapi sangat penting saat stabiltas makro ekonomi menjadi taruhan," kata Sri dalam wawancara khusus dengan BBC, Senin kemarin.

Merujuk data Kepala BPPT, Unggul Priyanto, anggaran tahunan untuk institusinya mencapai setidaknya Rp900 miliar. Setengah dari dana itu habis untuk menggaji pegawai serta perawatan gedung dan peralatan.

Adapun dalam laporan tahunannya, anggaran pelaksanaan program BPPT selama 2017 tercatat sebesar Rp1,4 triliun.

"Pemerintah mendukung lembaga yang menyediakan data peringatan dini."

"Kami akan terus mengevaluasi dan meningkatkan anggaran, ini bukan soal pemotongan anggaran yang kecil. Kita tidak sepatutnya mengalihkan perhatian pada hal itu," tutur Sri.

Bagaimanapun, manajemen mitigasi bencana yang dapat mencegah korban jiwa maupun luka dianggap lemah.

Sejumlah pakar geoteknologi sebelum ini telah bertemu pemerintah untuk memaparkan prediksi gempa besar, terutama di Sulawesi Tengah akibat gerakan sesar Palu-Koro.

"Sosialisasi bencana sudah pernah kami lakukan beberapa kali. Peta tsunami juga sudah dibuat," kata Danny Hilman Natawijaya, peneliti utama bidang geoteknologi di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

"Tapi apakah sosialisasi itu diteruskan untuk mendidik masyarakat atau pembuatan jalur evakuasi dan prosedur menghadapi tsunami?"

"Kalau melihat cerita dan foto kejadian tsunami di Palu, saya curiga data dan kajian itu belum dilanjutkan," ujar Danny menambahkan.

Danny menyebut perhitungan potensi tsunami di Palu tak akurat karena tak ada alat pengukur pasang-surut air laut di pesisir kota itu. Padahal, ia menyebut alat itu lebih utama dibandingkan buoy yang mahal.

"Kenapa tidak dipasang buoy, pertanyaan itu aneh karena alat pasang-surut saja tidak punya. Bukan hanya untuk deteksi tsunami, pelabuhan harus punya alat itu untuk perhitungan cuaca dan pelayaran," ucapnya.

Catatan gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah dipaparkan peneliti LIPI, Mudrik Rahmawan Daryono, dalam disertasinya yang berjudul Paleoseismologi Tropis Indonesia.

Mengacu pada catatan geolog dan sosiolog terdahulu, Mudrik menyebut gempa di kawasan itu berpotensi berulang setiap 130 tahun, terhitung sejak 1909.

Mudrik berkata, sejumlah kelompok masyarakat adat di Sulawesi Tengah, salah satunya Kaili, saat itu telah mengembangkan rumah berarsitektur tahan gempa.

"Saat itu ada korban meninggal dan banyak rumah rusak berat. Desa hancur, saking dampak yang luar biasa, masyarakat meninggalkan pemukiman mereka."

"Tapi kemudian muncul pendatang, tanpa mengetahui kejadian gempa 1909. Sekarang wilayah itu dihuni kembali," kata Mudrik.

Hingga pukul 13.00 WIB, 1 Oktober kemarin, korban jiwa akibat bencana alam di Sulawesi Tengah tercatat 844 orang. Angka itu diperkirakan akan bertambah karena pencarian dan identifikasi korban masih terus berlangsung.