Clinton menggunakan email pribadi untuk data rahasia

Sumber gambar, AP
Biro Investigasi Federal (FBI) Amerika Serikat telah memastikan bahwa bakal calon presiden dari Partai Demokrat, Hillary Clinton, memang menggunakan akun email pribadinya untuk menerima data rahasia pemerintah ketika dia menjadi menteri luar negeri.
Direktur FBI, James Comey, mengatakan dia mengacu pada penyelidikan Kementerian Kehakiman, tetapi dirinya tidak meyakini temuan ini cukup untuk menjadi dasar tuduhan melakukan kejahatan terhadap Clinton.
- <link type="page"><caption> Email pribadi Clinton mungkin melanggar aturan</caption><url href="http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/03/150303_clinton_email" platform="highweb"/></link>
- <link type="page"><caption> Ribuan email Hillary Clinton dirilis, sebagian disensor</caption><url href="http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/09/150901_dunia_clinton_emails_release" platform="highweb"/></link>
Hillary telah menyangkal melakukan kesalahan. Comey mengatakan dia tidak menemukan bukti jelas terjadinya kesalahan bertindak, tetapi Clinton sangat ceroboh terkait email-nya.
Dia menggambarkan penyelidikan FBI sebagai sesuatu yang memakan waktu dan tenaga karena telah menghabiskan ribuan jam.
Dari 2009 hingga 2013, Clinton tidak memiliki email resmi pemerintah, seperti disampaikan Departemen Luar Negeri AS kepada koran The New York Times.

Sumber gambar, EPA AFP
Undang-undang Pencatatan Federal mengharuskan email-email disimpan karena korespondensi pejabat pemerintah ditentukan sebagai catatan pemerintah.
Kecaman Trump
Kepastian bahwa Clinton menggunakan email pribadinya saat dia masih menjabat menteri luar negeri menuai kecaman dari Donald Trump, bakal kandidat presiden dari Partai Republik.
Menurutnya, Clinton tidak becus dan "membahayakan negara".
"Penilaiannya amat buruk. Dia akan menjadi presiden yang payah, saudara-saudara," ujar Trump di hadapan peserta kampanye di North Carolina.
Lebih jauh, Trump menilai langkah FBI yang tidak merekomendasikan hukuman pidana kepada Clinton membuktikan bahwa sistem hukum di AS telah disabotase.
Kritik juga disuarakan Ketua DPR AS, Paul Ryan, dari Partai Republik.
"Penolakan untuk menghukum Clinton dengan tuduhan kelalaian dan mengirimkan informasi keamanan nasional akan menyebabkan preseden buruk," katanya.
Sejak kasus ini mencuat tahun lalu, Clinton telah mengutarakan permintaan maaf. Namun, dia membantah tudingan bahwa ia telah melanggar hukum atau aturan pemerintah.
"Tak satu pun email yang saya kirim waktu itu yang digolongkan rahasia," tulis Clinton.











