Anggota senior Partai Konservatif menyerang PM Cameron

Sumber gambar, EPA
Beberapa pekan menjelang referendum tentang keanggotaan Inggris di Uni Eropa, Perdana Menteri David Cameron mendapat tekanan politik.
Beberapa anggota senior Partai Konservatif pimpinannya menyerang dia karena dianggap gagal mengurangi jumlah migran yang masuk ke Inggris.
Mereka menuduh perdana menteri telah merusak kepercayaan umum.
- <link type="page"><caption> Perdana Menteri Inggris beli mobil bekas murah untuk sang istri</caption><url href="http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/05/160524_majalah_mobil_istri_cameron" platform="highweb"/></link>
- <link type="page"><caption> David Cameron ungkap dokumen pembayaran pajak</caption><url href="http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/04/160410_dunia_pajak_cameron" platform="highweb"/></link>
- <link type="page"><caption> Migrasi Inggris mencapai angka tertinggi</caption><url href="http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2015/11/151126_majalah_inggris_migrasi" platform="highweb"/></link>
Namun kantor perdana menteri menyatakan komentar itu merupakan 'upaya untuk mengalihkan perhatian' dari kenyataan bahwa ke luar dari Uni Eropa merupakan 'bencana'.

Sumber gambar, Getty
Imigrasi merupakan isu yang penting dalam referendum tanggal 23 Juni, yang akan memutuskan apakah Inggris akan tetap bersama Uni Eropa atau memisahkan diri.
Menteri Muda Tenaga Kerja, Priti Patel, mengatakan tahun lalu manifesto pemilihan umum Partai Konservatif adalah berjanji menurunkan migrasi bersih di bawah 100.000 per tahun, yang tidak tercapai.

Sumber gambar, PA
Berdasarkan statisik pemerintah yang diumumkan pekan lalu, migrasi bersih -selisih antara jumlah yang datang ke Inggris dengan yang ke luar Inggris- naik menjadi 333.000 sepanjang tahun 2015.
"Hal ini hanya mengurangi kepercayaan dalam politik dan menggarisbawahi bagaimana Uni Eropa merusak demokrasi," kata Patel.
PM Cameron bergabung dengan kubu yang ingin Inggris tetap menjadi anggota Uni Eropa namun beberapa anggota Partai Konservatif -termasuk mantan wali kota London, Boris Johnson, dan Menteri Kehakiman, Michael Gove- berkampanye agar Inggris keluar dari Uni Eropa.
Johnson dan Gove menulis di koran Sunday Times edisi 29 Mei bahwa janji untuk menurunkan tingkat imigrasi tidak akan tercapai selama Inggris masuk Uni Eropa.
"Janji ini jelas tidak bisa dicapai selama Inggris Raya menjadi anggota Uni Eropa dan kegagalan akan merusak kepercayaan umum pada politik."









