Obama ambil langkah soal masalah senjata AS
Sumber gambar, Getty
Presiden Amerika Serikat Barack Obama akan memperketat aturan pemeriksaan latar belakang calon pembeli senjata api, dalam serangkaian langkah untuk mengatasi kekerasan bersenjata.
Hal tersebut akan ditetapkan hari Selasa (05/01) oleh presiden, meskipun Kongres menentang upaya pembuatan undang-undang baru terkait senjata.
Semua penjual senjata, baik yang beroperasi secara online atau di pameran senjata akan dipaksa untuk melakukan pemeriksaan latar belakang para calon pembeli.
Calon presiden dari Partai Republik Rand Paul mengatakan ia akan melawan langkah eksekutif tersebut "dengan segala cara".
Tapi Obama mengatakan langkah-langkah baru ini tetap sesuai kewenangan hukumnya dan sejalan dengan Amandemen Kedua, yang memberikan Amerika hak untuk memiliki senjata.
Walau langkah ini tidak akan bisa menyelesaikan setiap kejahatan dengan kekerasan di AS, Obama mengatakan ketentuan ini akan berpotensi "menyelamatkan nyawa dan menjauhkan keluarga dari duka" karena kehilangan anggota keluarga.
Ketetapan yang terdiri dari 10 langkah yang diumumkan pada Senin malam oleh Gedung Putih antara lain:
- Semua penjual harus memiliki izin dan melakukan pemeriksaan latar belakang, membatalkan berbagai pengecualian selama ini yang diberlakukan untuk berapa penjualan online dan pameran senjata
- Negara harus memberi informasi mengenai orang yang tidak diperbolehkan membeli senjata karena gangguan mental atau kekerasan dalam rumah tangga
- FBI akan meningkatkan jumlah petugas pemeriksaan latar belakang sebanyak 50% dan mempekerjakan lebih dari 230 penguji baru
Presiden Obama mengatakan hal ini setelah mendapat rekomendasi dari Jaksa Agung Loretta Lynch, Direktur FBI James Comey dan pejabat aparat penegak hukum lainnya.
Dia mengatakan kepada <link type="page"><caption> BBC tahun lalu</caption><url href="http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/01/160102_dunia_obama_senjata" platform="highweb"/></link> kegagalannya untuk meloloskan undang-undang senjata yang efektif adalah penyesalan terbesar dalam kepresidenannya.
