PBB usulkan peleburan satu pemerintahan Libia

Utusan PBB untuk Libia telah mengajukan usulan pembentukan satu pemerintahan nasional setelah melakukan perundingan yang sulit selama berbulan-bulan.

Sejak 2014, Libia terbelah menjadi dua pemerintahan—pemerintahan yang didukung kelompok militan Islam di Tripoli dan pemerintahan yang diakui secara internasional di bagian timur.

Dalam konferensi pers di Maroko, Duta PBB Bernardino Leon mengatakan bahwa Fayez Sarraj akan diangkat sebagai perdana menteri.

Namun kedua pihak harus menyetujui kesepakatan itu dan beberapa anggota parlemen meragukan rencana PBB.

Abdulsalam Bilashahir, dari Kongres Nasional Umum atau GNC yang berbasis di Tripoli, mengatakan pada BBC, “Kami bukanlah bagian dari pemerintahan yang diusulkan ini. Bagi kami, (pemerintahan ini) tidak berarti apa-apa dan kami tak pernah diajak berunding.”

Ibrahim Alzaghiat, anggota dewan perwakilan rakyat di Tobruk, mengatakan, “Usulan pemerintahan ini akan berakibat pada perpecahan Libia dan akan membuat negara jadi bahan tertawaan. Pilihan Leon kurang bijak.”

Leon berkata dia percaya bahwa menteri-menteri yang diusulkan untuk satu badan pemerintahan tersebut “bisa berfungsi”.

Dari kota Skhirat di Maroko, tempat perundingan dilaksanakan, Leon mengatakan, “Setelah proses yang berjalan selama setahun, setelah bekerja dengan lebih dari 150 tokoh Libia dari semua daerah, akhirnya kami dapat mengajukan pemerintahan nasional yang satu.”

“Semuanya akan bekerja sebagai tim,” tambahnya.

Posisi lain dalam struktur pemerintahan yang diusulkan termasuk tiga wakil perdana menteri untuk mengurusi Libia timur, barat, dan selatan.

Salah satu calon wakil perdana menteri yang diajukan, Mussa al-Kouni mengatakan, “Bagian tersulit baru saja dimulai.”

Aliansi yang terdiri dari sejumlah milisi, termasuk kelompok militan Islam, menduduki ibu kota Tripoli, pada Agustus 2014 dan mendirikan GNC. Langkah ini memaksa pemerintahan yang aktif dan diakui dunia internasional melarikan diri ke kota Tobruk di selatan.

Politisi Libia terus menerima tekanan dari Barat untuk menerima kesepakatan yang melebur dua pemerintahan.

Libia telah mengalami kerusuhan selama bertahun-tahun sejak digulingkannya diktator Muammar Gaddafi pada tahun 2011.

Kekerasan dan kekacauan politik telah membuka kesempatan buat kelompok militan Islam untuk menancapkan kukunya di Libia. Para pedagang manusia pun memanfaatkan celah ini untuk <link type="page"><caption> mengirimkan puluhan ribu migran melalui pesisir Libia</caption><url href="http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/10/151007_dunia_ue_operasi_sophia" platform="highweb"/></link>, melintasi Laut Tengah menuju Eropa.