Presiden-oposisi Ukraina teken perjanjian

Sumber gambar, AFP
Presiden Ukraina, Viktor Yanukovych, dan sejumlah pemimpin oposisi pada hari Jumat (21/02) menandatangani perjanjian yang ditujukan untuk mengakhiri krisis politik di negara tersebut.
Berdasarkan perjanjian yang ditengahi perwakilan Uni Eropa ini, satu pemerintahan sementara akan dibentuk dalam dua hari, pemilihan umum dimajukan ke bulan Desember, dan akan dilakukan amandemen konstitusi.
Menurut Kementerian Kesehatan Ukraina, sejak Selasa (18/02), 77 orang meninggal akibat kerushan dan lebih dari 500 lainnya terluka.
Menteri Luar Negeri Polandia, Radoslaw Sikorski, yang juga salah satu penengah Uni Eropa, mengatakan bahwa <link type="page"><caption> perjanjian pemerintah dan oposisi</caption><url href="http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2014/02/140221_ukraina_yanukovych.shtml" platform="highweb"/></link> ini merupakan jalan tengah ideal yang memungkinkan dilaksanakannya reformasi dan melapangkan jalan Ukraina menuju Eropa.
Dalam perkembangan lain, ribuan orang masih berada di Lapangan Kemerdekaan di ibukota Kiev.
Wartawan BBC di lapangan ini mengatakan lokasi yang menjadi pusat demonstrasi antipemerintah ini mirip seperti medan pertempuran.
Beberapa pemrotes mengatakan mereka tidak percaya dengan Presiden Yanukovych dan meragukan efektifitas perjanjian.
Suasana Lapangan Kemerdekaan hingga Jumat sore (21/02) waktu setempat relatif tenang namun sejumlah pihak mengatakan demonstran makin militan menyusul jatuhnya korban jiwa di tangan aparat keamanan pada hari Kamis.
Krisis politik pecah di Ukraina sejak November 2013 ketika pemerintah menolak perjanjian dagang dengan Uni Eropa dan memilih menjalin hubungan yang lebih dekat dengan Rusia.









