Ditolak pembubaran partai pemerintah Thailand
Mahkamah Konstitusi Thailand menolak permintaan partai oposisi untuk membubarkan partai yang berkuasa, Partai Pheu Thai, yang berupaya menempuh reformasi politik.
Namun mahkamah juga menolak usulan Partai Pheu Thai untuk memperbesar majelis tinggi parlemen atau senat dan membuat semua anggotanya dipilih dan bukan ditunjuk.
Partai Pheu pimpinan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra ingin mengubah aturan dalam konstitusi yang disusun di bawah pemerintahan militer setelah kudeta atas Thaksin Shinawatra pada tahun 2006.
Wartawan BBC di Bangkok, Jonathan Head, melaporkan bahwa jika permohonan partai oposisi dikabulkan maka harus digelar pemilihan umum.
Sidang Mahkamah Konstitusi diwarnai dengan aksi unjuk rasa pendukung partai oposisi di luar gedung pengadilan.
<link type="page"><caption> Sebelumnya Senat Thailand menolak Rancangan</caption><url href="http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2013/11/131112_thailand_amnesti_ruu_thaksin.shtml" platform="highweb"/></link><link type="page"><caption> Undang-Undang Amnesti</caption><url href="http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2013/11/131112_thailand_amnesti_ruu_thaksin.shtml" platform="highweb"/></link> yang sudah disetujui oleh majelis rendah.
Majelis rendah parlemen Thailand dikuasai oleh partai pemerintah sementara setengah anggota Senat ditunjuk sehingga sejak awal diduga RUU Amnesti tidak akan mudah lolos di Senat.
RUU tersebut mengundang kontroversi karena dianggap memungkinkan mantan Thaksin bisa kembali dari pengasingan tanpa harus diadili.
Pemerintah pimpinan Yingluck -yang merupakan adik Thaksin- berpendapat RUU diperlukan guna mewujudkan rekonsiliasi setelah terjadi pergolakan politik selama beberapa tahun terakhir.
