Mahkamah PBB putuskan wilayah sengketa
Sengketa perebutan lahan wilayah sekitar berdirinya kuil Preah Vihear di perbatasan Thailand dan Kamboja diharapkan akan segera menemui titik damai karena Pengadilan tertinggi PBB (ICJ) akan memutuskan untuk mengatur wilayah di lokasi sengketa ini.
Keputusan ICJ tidak dapat diganggu-gugat serta tak bisa diubah lagi dengan pengajuan banding.
Persengketaan atas hak atas lahan di sekitar kuil berusia sekitar 900 tahun ini telah lama menyebabkan bentrokan antara kedua negara yang masing-masing mengklaim sebagai pemilik sah lahan tersebut.
Pada tahun 1962 sebuah putusan Mahkamah Internasional memang menyatakan bangunan kuil adalah bagian dari wilayah Kamboja, namun keputusan ini tidak mencakup siapa yang berhak atas area di sekitar kuil.
Keputusan ini mengecewakan Thailand, terlebih ketika wilayah tempat kuil berada ini ditetapkan sebagai Situs Warisan Budaya Dunia oleh Unesco pada 2008. Kedua pihak pun mulai menempatkan pasukan di wilayah sengketa itu.
Pada 2011 silam, pihak Kamboja berusaha mengklarifikasi putusan <link type="page"><caption> mengenai tanah di sekitar kuil</caption><url href="http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2011/07/110718_thailandcambodiatemple.shtml" platform="highweb"/></link> setelah meletusnya kekerasan di bulan April yang menewaskan 18 orang dan memaksa puluhan ribu warga lainnya mengungsi.
Kedua belah pihak sepakat untuk <link type="page"><caption> menarik pasukan dari wilayah sengketa</caption><url href="http://www.bbc.co.uk/indonesia/multimedia/2011/07/110718_preah_vihear_icj.shtml" platform="highweb"/></link> pada Desember 2011.
Namun pada Sabtu (09/11) kemarin, kepala pasukan militer Kamboja di perbatasan Thailand mengadakan pertemuan darurat setelah pesawat Thailand terlihat terbang rendah di sekitar daerah sengketa di dekat kuil.
Komandan wilayah regional Kamboja, Jenderal Srey Deuk, mengatakan kepada BBC dia mengharapkan tidak akan ada masalah dengan militer Thailand setelah adanya keputusan PBB pada hari ini, Senin (11/11).
Ia mengatakan Kamboja tidak berencana mendatangkan pasukan tambahan untuk berjaga di wilayah kuil.
Namun demikian masyarakat tetap khawatir dengan adanya kemungkinan terjadinya kekerasan terutama di desa-desa perbatasan mengingat wilayah ini telah menjadi titik pertikaian selama lebih dari satu abad.
