Pendukung Morsi tetap menggelar protes
Pendukung Presiden Mesir, Mohammed Morsi, yang terguling tetap melanjutkan aksi protes untuk menuntut pemulihan jabatannya.
Ribuan orang mengabaikan peringatan dari pemerintah sementara, agar pengunjuk rasa membubarkan diri dari dua perkemahan utama di luar Masjid Rabaa al-Adawiya dan di Lapangan Nahda.
Sejak <link type="page"><caption> militer menggulingkan Presiden Morsi pada tanggal </caption><url href="http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2013/07/130703_militer_morsi.shtml" platform="highweb"/></link><link type="page"><caption> 3 Juli,</caption><url href="http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2013/07/130703_militer_morsi.shtml" platform="highweb"/></link> ratusan orang <link type="page"><caption> -sebagian besar pendukung Morsi- </caption><url href="http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2013/07/130727_bentrokan_maut_mesir.shtml" platform="highweb"/></link><link type="page"><caption> tewas dalam aksi kekerasan.</caption><url href="http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2013/07/130727_bentrokan_maut_mesir.shtml" platform="highweb"/></link>
Hari Rabu (31/07) pemerintah, yang khawatir dengan berlanjutnya kekerasan, meminta pengunjuk rasa bubar atau akan dibubarkan oleh aparat keamanan.
Mereka menyebut unjuk rasa pendukung Morsi mencerminkan 'ancaman terhadap keamanan nasional <link type="page"><caption> Mesir</caption><url href="http://www.bbc.co.uk/indonesia/topik/mesir/" platform="highweb"/></link> dan tindakan teror kepada warga yang tidak bisa diterima'.
Namun hingga hari ini, Jumat 2 Agustus, ribuan orang tetap meneruskan aksinya.
Tekad unjuk rasa
Aliansi Prodemokrasi Antikudeta, yang merupakan kelompok para pendukung Morsi yang dipimpin Ikhawanul Muslimin, sudah bertekad akan meneruskan protes sampai Morsi ditetapkan kembali sebagai presiden.
"Semua kelompok revolusioner, termasuk aliansi, mengumumkan mereka tidak mengakui pemerintahan kudeta dan juga keputusanya maupun perundingannya," tulis pernyataan mereka.
Sementara itu kelompok pegiat hak asasi manusia internasional, Human Rights Watch, mendesak agar aparat keamanan tidak membubarkan aksi unjuk rasa.
"Untuk menghindari pertumpahan darah, penguasa sipil Mesir harus menjamin hak para pengunjuk rasa untuk berkumpul secara damai dan mencari alternatif dari pembubaran massa dengan kekuatan," tegas HRW.
<link type="page"><caption> Sebelumnya Kementerian Dalam Negeri sudah meminta aksi unjuk </caption><url href="http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2013/08/130801_mesir_aksi_duduk.shtml" platform="highweb"/></link><link type="page"><caption> rasa diakhiri</caption><url href="http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2013/08/130801_mesir_aksi_duduk.shtml" platform="highweb"/></link>, dengan menawarkan jalan keluar yang aman dan janji untuk tidak diajukan ke pengadilan.
