TI: Satu dari empat orang mengaku menyuap
Korupsi di dunia makin parah ditandai dengan pengakuan bahwa satu dari empat orang mengatakan melakukan suap dalam dua tahun ini.
Kesimpulan ini didapat dari survei global yang dilakukan organisasi Transparency International di 107 negara dengan melibatkan 114.00 responden.
Barometer Korupsi Global tahunan menemukan 27% responden mengatakan membayar suap ketika mengakses layanan dan institusi publik tahun lalu.
Wartawan BBC Tim Franks mengatakan mungkin saatnya sekarang untuk menantang persepsi tentang korupsi.
Bukti-bukti yang ditemukan mengindikasikan adanya pandemi global, penyakit yang menyebabkan infeksi, karat dan pembusukan.
Sebagian besar orang tampaknya berpikir hal itu menjadi semakin buruk dan reaksi orang biasanya hanya sekedar mengangkat bahu karena berpikir bahwa itu adalah masalah orang lain.
Korupsi parpol
Dari survei TI terungkap bahwa Anda cenderung membayar suap di <link type="page"><caption> negara miskin</caption><url href="http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2013/07/130709_peta_korupsi_dunia.shtml" platform="highweb"/></link> dibandingkan di negara kaya.
Di satu dari tiga negara, suap terbanyak diterima oleh polisi. Di satu dari lima, institusi peradilan. Secara keseluruhan, satu dari empat orang di jajak pendapat mengaku mereka pernah melakukan suap.
Korupsi bukan hanya tentang menyelipkan uang ke tangan pejabat. Partai politik, "mesin pendorong demokrasi," demikian TI menyebutnya, dianggap sebagai institusi publik terkorup.
Hal itu dikarenakan korupsi bukan cuma tentang suap. Hampir dua dari tiga orang mengatakan mereka percaya hubungan pribadi adalah apa yang membantu urusan di sektor publik lancar, satu dari dua orang mengatakan pemerintah mereka dijalankan oleh kelompok-kelompok dengan kepentingan tertentu.
Dan aroma korupsi tidak hanya menggantung di sekitar demokrasi atau ekonomi.
Satu kalimat di Boston Globe dua bulan lalu cukup mengagetkan, anggota Demokrat yang baru terpilih di DPR AS diperintahkan oleh partai mereka untuk "mendedikasikan sedikitnya empat jam sehari untuk mengumpulkan uang".
Anda bisa saja berargumen bahwa itu bukan korupsi. Ini adalah perangkap terbuka.
Ada peraturan yang melarang praktek quid pro quo. Tetapi survei TI menemukan bahwa masyarakat AS, dan juga Inggris, percaya bahwa korupsi semakin merajalela.
Dan di Inggris, media dianggap sebagai sektor terpenting dari kehidupan publik. Mereka berada nomor dua setelah partai politik.
'Kain sosial'
Ada pula beberapa hal yang menyejukkan. Rakyat di Azerbaijan, Kamboja, Georgia, Sudan dan Sudan Selatan melaporkan bahwa korupsi menurun dalam dua tahun terakhir.
TI menyatakan bahwa jika korupsi ingin diberantas, "pemerintah harus membuat mekanisme akuntabilitas" dan "orang harus menolak membayar suap, kapan saja diminta dan dimana saja".
Orang lain boleh saja berargumen bahwa di balik figur politisi kotor, wartawan dengan kredibilitas diragukan dan polisi yang tidak taat aturan, korupsi lebih abstrak dan lebih luas.
Ahli filsafat Harvard, Michael Sandel, menggambarkan korupsi sebagai "kain sosial" ketika ia menulis tentang narapidana yang harus membayar untuk sel yang lebih baik, atau pasien membayar agar tidak perlu antre di rumah sakit publik atau sekolah membayar murid uang saku untuk membaca buku.
Mungkin, masyarakat harus mengubah konsep yang ada di benak kita tentang tempat, situasi dan moral bahkan bahasa korupsi.
Hal itu bukan sesuatu yang dilakukan orang lain atau itu bukan sesuatu yang dilakukan semua orang bahwa "ini bukan suap tapi ongkos," ketika Anda membayar atau menerima.
Lebih dari 200 tahun silam, pemikir politik Edmund Burke memperingatkan bahwa "kebebasan tidak akan terwujud pada masyarakat yang korup".
Jika hal itu benar, maka korupsi layak mendapat reaksi serius lebih dari sekedar mengangkat bahu.
BBC akan mempublikasikan laporan dan artikel khusus pekan ini yang mengupas mengapa suap menjadi bagian sistem di banyak negara di dunia, termasuk laporan tentang negara-negara yang berusaha memberantas korupsi dan menjelaskan bagaimana praktik korupsi dilakukan.
