Lebih dari 1,5 juta tenaga ilegal ikut pemutihan di Saudi
Kementerian tenaga kerja Saudi mengatakan lebih dari 1,5 juta tenaga ilegal telah mendaftarkan diri untuk melegalkan status mereka di negara kerajaan itu.
Warga asing yang menyalahi izin tinggal memiliki waktu sampai tanggal tiga Juli untuk melakukan pemutihan.
Langkah ini dilakukan Saudi untuk menangani meningkatnya pengangguran di negara itu, khususnya anak-anak muda.
Arab Saudi berupaya mengurangi pasar gelap tenaga kerja yang diperkirakan mencapai sembilan juta warga asing.
Pengangguran di Arab Saudi diperkirakan mencapai 12% dan angka ini lebih tinggi lagi di kalangan anak muda.
Bulan April lalu, Raja Abdullah mengumumkan masa tenggang tiga bulan untuk pemutihan tenaga kerja ilegal.
Menyusul pengumuman ini, ribuan tenaga kerja asing termasuk Indonesia, Yaman, Filipina, Sri Lanka, India dan Pakistan antre di konsulat negara masing-masing.
Antrean panjang
Di KJRI Jedah, keributan akibat antrean tenaga kerja sempat <link type="page"><caption> menyebabkan satu orang meninggal</caption><url href="http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2013/06/130610_jedah_rusuh.shtml" platform="highweb"/></link> minggu pertama Juni lalu.
Menyusul peristiwa ini, <link type="page"><caption> Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengirim</caption><url href="http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2013/06/130611_tki_jeddah_wamen_denny_indrayana.shtml" platform="highweb"/></link><link type="page"><caption> Wakil Menteri Hukum dan HAM</caption><url href="http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2013/06/130611_tki_jeddah_wamen_denny_indrayana.shtml" platform="highweb"/></link>, Denny Indrayana untuk mengawasi pelaksanan pemberian dokumen perjalanan kepada TKI ilegal.
Mereka yang tidak melakukan pemutihan sebelum batas waktu 3 Juli akan menghadapi risiko deportasi atau denda.
Berdasarkan undang-undang Saudi, para warga asing harus mendapatkan sponsor dari majikan dan bekerja di bidang yang didaftarkan.
