Pemerintah interim Mali didesak hentikan krisis

Para pemimpin negara-negara Afrika Barat mendesak pemerintahan sementara Mali untuk segera menyelesaikan krisis politik yang menjerat negeri itu sejak kudeta Maret lalu.

Selain itu, organisasi negara-negara Afrika Barat (Ecowas) juga mendesak Presiden Mali Dioncounda Traore untuk meminta bantuan militer demi merebut kembali wilayah utara yang dikuasai pemberontak.

Wilayah utara Mali yang seluas Prancis itu dikuasai pemberontak Islam dan Tuareg ketika kudeta militer menggulingkan pemerintahan.

Meski setelah kudeta Maret, pemerintahan interim yang rapuh sudah terbentuk namun pasukan pemberontak tetap berkuasa di kawasan utara itu.

Tak hanya itu, Ecowas juga menyerukan agar Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) untuk menyelidiki dugaan kejahatan perang yang dilakukan pemberontak di wilayah utara Mali.

Pernyataan ini dikeluarkan dalam KTT Ecowas di Ougadougou, Burkina Faso yang dihadiri enam kepala negara Afrika Barat, keduali Presiden Mali Dioncounda Traore.

Tidak stabil

Setelah pemberontak Islam, Ansar Dine dan pemberontak Tuareg menguasai lebih dari separuh wilayah Mali, pemimpin kudeta militer Kapten Amadou Sanogo sepakat menyerahkan kekuasaan ke tangan pemerintahan sipil.

Namun, penyerahan kekuasaan ini tidak kunjung membuat situasi politik di Mali membaik.

Belakangan, aliansi antara kedua kelompok pemberontak ini mulai merenggang karena perbedaan pandangan dalam menerapkan ideologi.

Pemberontak Ansar Dine bahkan kini memukul mundur para pemberontak Tuareg di beberapa kota dan menerapkan Syariat Islam di kota-kota yang mereka kuasa.

Ansar Dine juga menarik perhatian internasional dengan merusak salah satu peninggalan Islam di kota Timbuktu, yang mereka anggap tidak Islami.

Dengan kondisi seperti ini dikhawatirkan wilayah utara Mali akan menjadi tempat berkembang kelompok militan Islam yang baru.