'Lanjutkan perundingan'
Presiden pertemuan puncak iklim PBB di Kopenhagen mendesak delegasi untuk "melanjutkan perundingan" setelah kecaman negara berkembang memaksa perundingan dihentikan selama beberapa jam.
Perundingan dilanjutkan Senin malam setelah presiden KTT, menteri Denmark Connie Hedegaard, memperhatikan kekhawatiran sejumlah negara berkembang.
Tuntutan utama mereka - perundingan terpisah mengenai Protokol Kyoto - dipenuhi.
Beberapa delegasi mencemaskan waktu yang tersisa sebelum KTT berakhir.
Sebelumnya, kelompok G77-Cina, yang berbicara mengatasnamakan negara berkembang mengatakan tuan rumah Denmark melanggar proses demokratis.
Tetapi Hedegaard mengatakan berkali-kali kepada negara berkembang bahwa Protokol Kyoto tidak dikesampingkan.
"Mereka sudah diberikan jaminan," katanya kepada BBC News.
"Kemarin saya bertemu 48 delegasi, sebagian besar dari negara G77.
"Saya berunding dengan mereka hari ini untuk melangkah maju, dan saya tidak menerima penolakan. Karena itulah agak mengejutkan kami menghabiskan waktu hampir satu hari untuk membicarakan masalah prosedur."
Blok G77-Cina mewakili 130 negara pada perundingan iklim PBB. Kelompok ini beranggotakan negara kaya seperti Arab Saudi disamping negara miskin.
Tuntut komitmen
Blok-blok yang mewakil negara-negara miskin yang rentan terhadap perubahan iklim bersikukuh bahwa negara-negara kaya harus memiliki komitmen untuk mengurangi emisi selepas tahun 2012 berdasarkan Protokol Kyoto.
Namun Uni Eropa dan negara-negara maju pada umumnya mendukung gagasan untuk perjanjian baru diadakan untuk menggantikan Protokol Kyoto.
Negara-negara berkembang sangat khawatir mereka akan kehilangan banyak peroleh yang mereka telah raih ketika perjanjian Kyoto ditandatangani pada 1997.
Mereka menyoroti bahwa Protokol Kyoto merupakan instrumen yang mengikat secara hukum di tataran internasional dan telah mengerem emisi karbon.
Menurut mereka, protokol tersebut juga memuat mekanisme yang berfungsi untuk mendatangkan manfaat pembangunan bagi negara-negara miskin, seperti dana untuk investasi di proyek energi bersih.
Dalam pertemuan sebelumnya di Kopenhagen, yang nama resminya Conference of the Parties (COP) 15, negara-negara berkembang menuding para pimpinan pertemuan dari Denmark tidak menggubris kekhawatiran mereka.
Kepala perunding G77-Cina Lumumba Di-Aping menjelaskan penyebab blok tersebut memutuskan mencabut kerjasama.
"Jelas bahwa kepemimpinan Denmark -dengan cara yang paling tidak demokratis- mengutamakan kepentingan negara-negara maju dengan mengorbankan keseimbangan kewajiban antara negara maju dan berkembang," kata Di-Aping dalam acara acara The World at One di BBC Radio 4.
"Kekeliruan yang mereka buat kini mencapai kadar yang tidak bisa diterima dari seorang pimpinan yang diharapkan bertindak dan mengawal proses atas nama semua pihak," tambahnya.
Pekan lalu negara pulau Pasifik, Tuvalu, memaksa pembicaraan ditangguhkan setelah bersikukuh menyatakan proposal untuk amandemen konvensi iklim PBB dan Protokol Kyoto harus diperdebatkan menyeluruh.
