Disebut terkait Sumber Waras, elektabilitas Ahok malah naik

Diperiksanya Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, oleh KPK terkait kasus dugaan korupsi pembelian lahan RS Sumber Waras, dan ramainya pembahasan kasus suap reklamasi di Teluk Jakarta, diklaim tidak berpengaruh pada elektabilitas Ahok.

Berdasarkan hasil survei terhadap 400 responden oleh lembaga Populi Center pada 15 hingga 21 April 2016, elektabilitas Ahok meningkat tipis dari 49,5% pada Februari 2016, menjadi 50,8% pada April 2016.

“Berarti tudingan terhadap dua kasus ini, Sumber Waras dan Reklamasi, tidak terlalu kuat dasar subtantif yang memperlihatkan kesalah Ahok. Publik itu kan berpikirnya sederhana, apakah salah atau tidak salah,” ungkap pengamat psikologi politik, Hamdi Muluk, saat menghadiri rilis survei Populi Center di Jakarta, Senin (25/04).

Selain itu, peneliti Populi Center, Nona Evita, menyebut naiknya elektabilitas Ahok karena masyarakat menilai 'kinerja', bukan 'kontroversi'.

Dugaan korupsi pembelian sebagian lahan RS Sumber Waras oleh Pemerintah Provinsi DKI mulai diselidiki KPK pada 20 Agustus 2015. Kasus tersebut pertama kali mencuat dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jakarta atas laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta pada 2014.

Pada kasus pembelian lahan RS Sumber Waras, BPK menganggap prosedur pembelian tersebut menyalahi aturan, karena harga lahan yang dibeli dinilai jauh lebih mahal, 'sehingga merugikan keuangan daerah sebesar Rp 191 miliar'.

Ahok telah diperiksa BPK pada 23 November 2015, yang kemudian menyerahkan kasus ini kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, yang juga telah memeriksa Ahok terkait kasus tersebut pada 12 April silam.

Dan dia bersikukuh tidak ada kerugian negara dalam pembelian lahan tersebut.

Sementara dalam kasus reklamasi teluk Jakarta, KPK telah menangkap Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta M Sanusi dan Direktur PT Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja, dalam kasus dugaan suap sebesar Rp2 miliar terkait izin reklamasi Teluk Jakarta membuka kembali kontroversi mengenai proyek tersebut.

Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat meminta Ahok diperiksa terkait kasus ini, menyusul telah diperiksanya staf khusus Ahok, Sunny Tanuwidjaja, Rabu (13/04).

Hamdi menilai, malah naiknya elektabilitas Ahok saat berbagai kasus ramai di sekitarnya, “karena publik menyimpulkan, ini adalah serangan yang dibuat untuk menjatuhkan Ahok menjelang Pilkada. justru publik bersimpati. Apalagi kalau (nanti) terbukti tidak benar.”

“Jika memang ada yang menyerang Ahok untuk tujuan politik, hentikanlah, percuma. Jangan-jangan kalau digempur terus malah naik terus,” tegas Hamdi.

Ahok anjlok

Berbeda dengan Populi Center, hasil kajian lembaga survei lain, Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (Kedai KOPI), menyebut kedua kasus tersebut telah membuat elektabilitas mantan bupati Belitung Timur itu anjlok.

Dalam survei yang melibatkan 400 responden di 40 kelurahan di lima wilayah DKI Jakarta pada 18 hingga 21 April 2016, elektabilitas Ahok turun menjadi 45,5%, dari sebelumnya 51,8% pada Maret 2016.

Turunnya elektabilitas ini disebut juru bicara Kedai KOPI, Hendri Satrio, kepada wartawan, Minggu (25/04) berpengaruh pada 'turunnya tingkat kepuasan publik terhadap kinerja petahana tersebut, dari sebelumnya 71,2% menjadi 68,5%'.

Hasil serupa di sisi tingkat kepuasan, juga diperoleh Populi Center. Jika tingkat kepuasan masyarakat DKI atas kinerja Ahok pada Februari 2016 berada di level 85,5%, tingkat kepuasan pada April 2016 turun menjadi 81,5%.

Pengamat politik Hamid Basyaib menilai, meskipun elektabiltas Ahok tinggi, tetap perlu ada kritik yang disampaikan kepada orang nomor satu di DKI Jakarta itu, apalagi tingkat kepuasan masyarakat menurun.

“Karena jelas sekali beberapa hal yang dia (Ahok) lakukan itu keliru”, ungkap Hamid.

Hamid menyasar pada sentimen negatif yang diingat masyarakat saat mendengar nama Ahok. “Berdasarkan survei, lebih dari 20% itu mengingat Ahok sebagai figur yang kasar, pemarah, arogan, penggusuran, kejam dan emosional.”

“Itu perlu dikritisi,” tandasnya.