Pelaku usaha tanggapi rencana moratorium lahan sawit

Pelaku usaha yang tergabung dalam asosiasi pengusaha kelapa sawit mengatakan akan menerima keputusan pemerintah Indonesia yang berencana tidak akan lagi mengeluarkan izin pengelolaan lahan sawit.

Namun, asosiasi juga akan memberikan masukan-masukan kepada pemerintah terkait kebijakan ini, karena ekspansi lahan untuk sawit dalam beberapa tahun terakhir "sudah pada tahap minimal".

Hal ini disampaikan juru bicara Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Tofan Mahdi, menanggapi rencana moratorium lahan sawit yang disampaikan Presiden Joko Widodo, hari Kamis (14/04).

"Tentunya kami akan mematuhi dan mendukung semua peraturan yang dikeluarkan pemerintah ... kalau kami diizinkan menambah lahan, ya akan kami lakukan, tapi kalau tak dibolehkan, maka kami akan meningkatkan produktivitas," kata Tofan, hari Jumat (15/04).

"Masih ada ruang-ruang untuk meningkatkan produktivitas," tambahnya.

Sebelumnya Presiden Jokowi mengatakan bahwa lahan kelapa sawit yang telah ada saat ini dinilai mencukupi.

Lahan yang ada juga dapat ditingkatkan lagi kapasitas produksinya dengan memaksimalkan potensi, kata Presiden Jokowi. Presiden tidak menjelaskan kapan moratorium ini akan dimulai dan bentuk peraturan seperti apa yang akan dipakai.

Tofan Mahdi mengatakan, "Kami tengah melakukan komunikasi dengan pihak-pihak terkait untuk mendapatkan penjelasan yang lebih detail dari rencana ini."

Ada yang beroperasi 'tanpa izin'

Tofan menjelaskan bahwa kelapa sawit adalah sektor strategis yang memberikan sumbangan ekspor hingga US$19 miliar pada 2015, jauh lebih tinggi dari devisa dari ekspor migas yang bernilai sekitar US$12 miliar.

Sektor sawit juga adalah salah satu penggerak utama perekonomian Indonesia.

Rencana moratorium lahan kelapa sawit ini disambut baik oleh organisasi linkungan Greenpeace.

Pegiat kampanye hutan organisasi ini, Teguh Surya, mengatakan pihaknya berharap Presiden Jokowi segera melaksanakan rencana tersebut, karena pengelolaan lahan sawit di Indonesia masih perlu perhatian besar.

"Jangan hanya memberi janji-janji saja," kata Teguh.

"Dalam catatan KPK dan pemerintah sendiri ada kerugian bernilai triliunan rupiah karena ada lahan-lahan sawit yang dioperasikan tanpa izin lengkap atau bahkan tanpa izin sama sekali," katanya.

Dengan adanya moratorium yang dibarengi dengan peningkatan tata kelola, diharapkan sektor ini membawa keuntungan kepada negara dan rakyat, bukan hanya kepada sekelompok kecil orang, kata Teguh.

Beberapa waktu lalu bintang Hollywood, Leonardo DiCaprio, memunculkan kembali perdebatan mengenai kelapa sawit, dengan mengatakan lahan sawit merusak hutan dan mengancam kelangsungan satwa liar di Sumatera.

Catatan GAPKI, menurut Tofan Mahdi, luas lahan sawit di Indonesia sekitar 10,5 juta hektar atau sekitar 8% dari total luas lahan/hutan di Indonesia.