BNPT: Warga Batam yang bergabung ISIS dilatari 'faktor ideologi'

Terungkapnya dugaan keterlibatan sebuah keluarga kelas menengah di Batam, Provinsi Kepulauan Riau, yang bergabung dengan kelompok militan Negara Islam atau ISIS di Suriah, menunjukkan bahwa masalah ekonomi bukanlah satu-satunya faktor yang menjadi daya tarik.

Juru bicara Badan nasional penanggulangan terorisme, BNPT, Irfan Idris, mengatakan, latar belakang keluarga berinisial DJW yang menjabat sebagai salah-satu direktur di Badan Pengusahaan Kawasan Batam, semakin menguatkan dugaan bahwa "yang direkrut ISIS bukan orang-orang bodoh". .

"Apa yang terjadi di Batam, merupakan contoh bahwa mereka bergabung ISIS lebih didasari ideologi. Jadi motif ekonomi tidak sepenuhnya benar," kata Irfan Idris kepada wartawan BBC Indonesia, Heyder Affan, Jumat (06/11) petang.

DJW bersama istri dan anak-anaknya dilaporkan diduga telah bergabung dengan kelompok militan ISIS melalui Turki.

Sejumlah keterangan yang mengutip keterangan pejabat di Badan Pengusahaan Kawasan Batam mengatakan, DJW tidak pernah masuk kerja semenjak mengambil cuti pada Agustus lalu.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mengatakan dirinya sudah mengetahui informasi bahwa Direktur pelayanan terpdadu satu pintu (PTSP) Badan Pengusahaan kawasan Batam, DJW diduga bergabung dengan ISIS di Suriah.

"Sudah ditelusuri, dari Densus 88 Mabes Polri sudah turun. Beberapa orang sudah diambil keterangan," kata Badrodin kepada wartawan, Kamis (05/11) di Jakarta.

Terjadi di tempat lain

Lebih lanjut Irfan Idris mengatakan, dugaan bergabungnya sebuah keluarga di Batam dengan kelompok militan ISIS di Suriah "tidak menutup kemungkinan terjadi di daerah lain" di Indonesia.

Cuma saat ditanya berapa jumlah WNI yang diperkirakan telah bergabung dengan kelompok militan tersebut, Irfan tidak berani berspekulasi.

"Angkanya bisa lebih besar atau kurang dari angka 500 orang WNI yang diungkap Badan Intelijen Nasional (BIN)," kata Irfan.

Hal ini dia tekankan karena jalan masuk yang dipergunakan WNI untuk berangkat ke Suriah atau Irak tidak satu pintu.

"Terungkapnya bergabungnya Wildan Mukhollad dari Jatim yang bergabung dengan ISIS, ternyata dia masuk lewat Mesir. Selama ini 'kan yang disebut pintu masuknya lewat Turki," katanya.

Wildan Mukhollad, warga Lamongan, Jatim, diketahui telah tewas di Irak dalam peristiwa bom bunuh diri pada awal 2014 silam.

Kelemahan hukum

Irfan Idris kembali menegaskan bahwa otoritas hukum Indonesia tidak bisa menindak WNI yang mendukung ISIS karena tidak ada dasar hukum yang mengaturnya.

Dia kemudian memberikan contoh ketika aparat keamanan tidak dapat melakukan upaya hukum terhadap seorang pria bernama Cep Hemawan di Cianjur, Jawa Barat, yang mengaku "ditunjuk sebagai pimpinan ISIS di Indonesia."

"Dia mengaku sudah mengumpulkan banyak uang lalu merekrut ratusan orang untuk dikirim ke Suriah atau Irak. Tapi kita tidak menindaknya secara hukum, karena tidak ada dasar hukumnya," tandasnya.

Pada Juli 2015 lalu, otoritas Australia juga mengungkap dugaan keterlibatan satu <link type="page"><caption> pilot Indonesia yang mendukung dan bergabung dengan ISIS</caption><url href="http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/07/150710_indonesia_pilot_isis" platform="highweb"/></link> di Suriah, tetapi aparat Indonesia hanya bisa "mengawasinya".

"Karena itulah, BNPT saat ini lebih memperkuat upaya pencegahan, dengan prioritas kepada generasi muda agar tidak mengikuti ideologi ISIS," kata Irfan.

Walaupun demikian, saat ini di Pengadilan negeri Jakarta Barat <link type="page"><caption> sedang digelar persidangan terhadap sejumlah warga Indonesia</caption><url href="http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/10/151020_indonesia_isis" platform="highweb"/></link> yang diduga sebagai simpatisan atau anggota ISIS.

Mereka dijerat dengan UU anti terorisme dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun pidana penjara. Mereka diketahui antara lain berasal dari Malang, Solo dan Tulungagung.