Jokowi akan kunjungi Papua lagi
Sumber gambar, AFP
Presiden Joko Widodo, Jumat 8 Mei, akan memulai kunjungan kerja di Papua dengan mengunjungi pasar Sentani serta beberapa proyek-proyek lainnya.
Dalam kurun sekitar lima bulan, <link type="page"><caption> sudah dua kali Presiden Joko Widodo mengunjungi Papua.</caption><url href="http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2014/12/141227_jokowi_papua_kunjung" platform="highweb"/></link>
Dalam kunjungan kali ini presiden memusatkan kegiatan di bidang ekonomi seperti meninjau proyek jaringan serat optik, pembangunan sarana olahraga untuk Pekan Olahraga Nasional 2020 dan pembangunan jembatan Halltekamp di Jayapura.
Menjelang kunjungan ini, sempat beredar kabar presiden akan ada memberikan grasi kepada aktivis Papua yang ditagan, namun Pangdam XVII Cenderawasih, Mayjen TNI Fransen Siahaan, belum bisa memastikannya.
"Pengurangan tahanan remisi itu tiap tahun, namun dari tahanan politik ada yang menolak. Jadi, saya bersama dengan Polda, bersama Kementerian Hukum dan HAM hanya memberikan informasi-informasi itu saja," kata Fransen kepada wartawan BBC Alice Budisatrijo.
Beberapa pihak sudah lama berpendapat bahwa masalah Papua merupakan masalah ketertinggalan pembangunan -antara lain di bidang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan- jika dibanding dengan daerah-daerah lain di Indonesia.
Sumber gambar, Getty Images
Fokus pembangunan
Bagaimanapun Papua juga masih menghadapi berbagai masalah politik, yang berimbas dengan munculnya gerakan bersenjata dan dugaan pelanggaran hak asasi manusia.
Dan peneliti LIPI, Adriana Elisabeth, menjelaskan masalah Papua harus diselesaikan secara komprehensif dengan pembangunan menjadi fokusnya.
"Karena tanpa fokus terhadap pembangunan, itu pasti tidak akan ada perbaikan-perbaikan yang signifikan. Karena terlalu banyak, misalnya elit-elit politik di daerah di Papua itu yang lebih banyak bicara politik," kata Adriana kepada Rizki Washarti.
Meski demikian, tidak semua kalangan puas dengan langkah yang diambil Jokowi.
Sorong Jocke Isir, ketua dewan adat di Manokwari mengatakan kecewa terhadap pemerintah Indonesia, setelah sebelumnya menaruh harapan pada kepemimpinan Jokowi-Jusuf Kalla.
"Sampai hari ini, program Pak Jokowi belum ada yang kami lihat. Harapan? Bagaimana dengan kekerasan yang terjadi? Kekerasan besar-besaran itu. Kita mau harap apa lagi?" ujar Sorong.
