Dikalahkan KMP, PDIP harus ubah strategi?
Koalisi Indonesia Hebat (KIH) terancam kalah menjelang pemilihan ketua Majelis Pemusyarakatan Rakyat.
Pemilihan ketua MPR sedianya dilakukan Senin namun disepakati untuk ditunda Selasa (07/10).
Pengamat politik Maswadi Rauf mengatakan KIH harus merubah cara mereka berpolitik.
"Jadi seharusnya itu, PDIP membuka peluang bernegosiasi untuk bisa memperbesar koalisi. Jadi apa yang dikatakan Jokowi mengenai koalisi ramping, itu tidak sesuai dengan kaidah demokrasi. Prinsipnya itu, harusnya sebesar mungkin koalisinya itu," kata Maswadi.
Meski demikian, Maswadi berpendapat untuk <link type="page"><caption> melobi partai lain</caption><url href="http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2014/10/141005_perebutan_kursi_ketua_mpr.shtml" platform="highweb"/></link> bergabung dengan KIH sebenarnya sudah terlambat.
"Sebab Partai Demokrat tidak akan punya kesempatan lain untuk bergabung dengan Koalisi Indonesia Hebat karena kita tahu bahwa undangan SBY untuk bertemu dengan Megawati itu tidak dipenuhi oleh Megawati," kata Mawardi.
"Dan saya pun berpendapat, sampai kapan pun Megawati tidak mau menerima SBY atau Partai Demokrat bergabung dengan koalisi mereka," tambah Maswadi.
Politikus Partai Demokrat Ruhut Sitompul juga meragukan hal itu akan terjadi, meski tidak ingin menutup kemungkinan.
"Kan kita penyeimbang, netral. Ini kan politik," kata Ruhut kepada wartawan BBC Indonesia Rizki Washarti.
Mega ''ingin" bertemu SBY
Sementara itu, politisi PDIP Eva Kusuma Sundari menepis anggapan Megawati tidak ingin bertemu SBY.
"Bu Mega kan sudah memerintahkan Mbak Puan dan Jokowi untuk membuka diri yah, kan mendekat ke Pak SBY sudah dari sebelum pencoblosan. Ditunggu gak ada respon.
"Dan memang Bu Mega siap kok ketemu, tapi SBY ingin bertemu sebelum pemilihan DPR sedangkan Bu Mega setelah pemilhan DPR sehingga cara pandang tidak ketemu," ungkap Eva.
Eva juga tidak setuju jika dikatakan harus merubah cara mereka berpolitik karena sudah dikalahkan oleh Koalisi Merah Putih.
"Kita kan sudah diakali dan dizholimi, di mana ada peraturan baru, setelah pertandingan selesai. Pemenang sudah ditentukan, tinggal menunggu mahkota tiba-tiba yang kalah merapat dan mengatakan mahkota jangan diberi kepada PDIP," ujar Eva.
Karenanya, jika yang menjadi Ketua MPR tetap perwakilan dari Koalisi Merah Putih, Eva mengatakan KIH tidak keberatan.
"Ya ndak apa-apalah itu realistas. Tapi kan resources ada di pemerintah, dan ini adalah presidensial. Tidak bisa legislatif menjatuhkan eksekutif seperti sistem parlementer. Ya sudah selesai. Pak Jokowi mengatakan tidak ada tempat buat KMP di kabinet. KMP tempatnya di parlemen. Kalau check and balances-nya full yah tak apa," tutup Eva.
