SBY akan ajukan Perppu ke DPR hari ini

sby
Keterangan gambar, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengaku tidak bersandiwara dan tidak memiliki agenda politik tersembunyi.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dijadwalkan melayangkan dua peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pada Jumat (03/10).

Presiden menandatangani kedua Perppu itu di Istana Negara, pada Kamis (02/10) malam. Keduanya sengaja dibuat untuk merevisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

“Yang kita persiapkan dua. Satu, penggantian UU Pilkada oleh DPRD. Harus kami ganti dengan pilkada langsung namun dengan perbaikan. Yang kedua adalah perubahan UU Pemerintahan Daerah yang didalamnya juga mencantumkan pilkada oleh DPRD,” ujar presiden dalam wawancara yang dilansir ke Youtube.

Meski demikian, dua Perppu yang diajukan presiden tidak serta-merta berlaku. Keduanya harus mendapatkan persetujuan DPR dalam 30 hari.

Jika badan legislatif itu menerima, UU Pilkada dan UU Pemerintah Daerah akan diubah sesuai dengan isi Perppu. Sebaliknya, jika ditolak, isi UU Pilkada dan UU Pemerintah Daerah akan tetap digunakan.

Skenario politik

Dalam wawancara yang dirilis ke <italic>Youtube</italic>, dia mengaku tidak setuju dengan pemilihan kepala daerah oleh <link type="page"><caption> Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)</caption><url href="http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2014/09/140925_jokowi_sby_pilkada" platform="highweb"/></link>.

“Saya tidak setuju kalau pilkada ini berubah dari yang semula pilkada langsung, rakyat yang memilih pemimpinnya masing-masing, kemudian yang memilih DPRD…Satu-satunya opsi yang tersedia bagi saya adalah menerbitkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang,” kata presiden.

SBY—julukan bagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono—juga menekankan bahwa dia menghendaki pilkada langsung dengan berbagai perbaikan.

Lewatkan Paling banyak dibaca dan terus membaca
Paling banyak dibaca

Akhir dari Paling banyak dibaca

“Tapi opsi itu kan kandas, ditolak di mana-mana. Jadi saya pikir, oke saya mengerti mereka <link type="page"><caption> (rakyat yang menginginkan pilkada langsung) marah</caption><url href="http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2014/09/140930_sby_ratas_pilkada" platform="highweb"/></link>. Saya juga marah kok, mengapa opsi ini tidak diterima sama sekali.”

SBY kemudian mengatakan tidak ada skenario politik dalam pengajuan Perppu.

“Saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan rakyat Indonesia mengetahui bahwa saya serius, saya tidak bersandiwara, tidak bermain-main. Politik yang saya jalankan selama 10 tahun memimpin negeri ini, ya politik yang terang, politik yang tidak ada agenda tersembunyi. Barangkali itu yang mereka lihat, ‘Jangan-jangan SBY merekayasa’. Merekayasa bagaimana? Dan untuk apa?”