TNI selidiki penembakan di Batam

Tentara Nasional Indonesia (TNI) tengah melakukan penyelidikan internal terkait dengan peristiwa penembakan terhadap empat anggotanya di Batam, pada Minggu (21/09) malam. Pada saat bersamaan, TNI melarang personelnya keluar dari barak untuk mencegah aksi balasan.

Demikian dikatakan juru bicara Markas Besar TNI, Mayor Jenderal Fuad Basya, kepada BBC Indonesia, Senin (22/09). Penyelidikan tersebut, tambahnya, akan bekerja sama dengan kepolisian RI.

“Kami telah membentuk tim untuk memeriksa ke sana. Kalau salah akan kita proses dan kalau anggota kita tidak salah, kita akan tuntut. Hal-hal begini kalau tidak ditindaklanjuti dengan benar dan transparan akan menimbulkan emosi prajurit-prajurit yang lain, ini yang tidak kita kehendaki. Kita inginkan antara prajurit TNI dan Polri itu bahu membahu. Ini dapat dilakukan jika Polri melakukan itu," kata Fuad.

Menurut Fuad, penembakan empat anggota TNI terjadi pada Minggu (21/09) malam ketika mereka melihat operasi penggerebekan penimbunan bahan bakar minyak. Dua anggota TNI ditembak di lokasi kejadian dan dua lainnya di markas Brimob. Keempat personel TNI, kata Fuad, tidak bersenjata.

Identitas mereka adalah Pratu AK, Prada HS, Praka EB, Pratu ES. Dua di antara mereka dalam perawatan, sedangkan dua lainnya menjalani operasi untuk mengeluarkan proyektil peluru di bagian kaki.

Fuad mengatakan keempat anggota TNI itu tak terkait dengan penimbunan BBM.

Sementara itu, dalam keterangan pers yang dikutip sejumlah media lokal, juru bicara Mabes Polri, Brigadir Jenderal Boy Rafli Amar, menduga penembakan empat anggota TNI tersebut terjadi karena kesalahan komunikasi.

Menurut Boy, tim gabungan Kepolisian Daerah Kepulauan Riau dan Brimob tengah melakukan upaya penangkapan terhadap tersangka penimbun BBM, tetapi upaya itu gagal karena adanya provokasi warga.

Konflik berulang

Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran, Muradi, menduga kasus penembakan anggota TNI di Batam terkait dengan konflik ekonomi antara TNI dan Polri.

Menurut dia, aparat keamanan kerap mengelola bisnis ilegal karena kurangnya anggaran negara untuk kedua institusi tersebut.

"Selama negara belum memenuhi anggaran sebesar Rp8,5 juta per bulan untuk pangkat terendah, ancaman bentrok TNI dan Polri yang berkaitan dengan tali uang itu akan menjadi masalah terus. Khusus di Batam itu berkaitan dengan penimbunan BBM. Itu memang melibatkan anggota TNI yang luar biasa, bahkan level perwira yang tidak tersentuh," kata Muradi.

Berdasarkan data Pusat Studi Politik dan Keamanan Unpad, konflik TNI-Polri pada 2014 tercatat terjadi sebanyak 8 kali. Bila dihitung dalam kurun 1999-2014, jumlah insiden hampir mencapai 200 kasus dengan korban tewas sebanyak 20 orang.

Sebagian besar konflik, kata Muradi, disebabkan oleh pengelolaan bisnis ilegal.