Mengajak warga pedesaan pergi ke bank

Bank Indonesia mulai mendorong bank umum untuk memperluas akses layanan ke pelosok desa.

Dikenal dengan nama inklusi finansial, sejumlah skema baru diperkenalkan agar warga di desa lebih mudah menabung, menarik uang, dan melakukan transfer. Salah satunya dengan memberdayakan toko kelontong sebagai perpanjangan tangan bank.

Lalu, seberapa efektif perbankan bisa membantu peningkatan ekonomi pedesaan?

Berikut laporan Wartawan BBC Indonesia, Christine Franciska, tentang program inklusi finansial di Desa Argopeni, Kebumen, Jawa Tengah.

Bantuan bank untuk warga desa

Kemiskinan bukanlah keadaan yang statis. Sekelompok orang bisa miskin hari ini, tetapi tidak untuk besok.

Bulan depan? Dia bisa jadi miskin lagi.

Inilah yang mungkin dialami Sumedi, nelayan musiman yang tinggal di Desa Argopeni, Kebumen selatan, Jawa Tengah. Beberapa bulan terakhir, tangkapan lobster di pesisir pantai Kecamatan Ayah sepi. Kadang dapat, kadang juga tidak.

“Bulan bagus mulai Juli, Agustus, September, Oktober,” kata pria berusia 45 tahun itu. “Sekarang gelombang sih, tiga hari empat hari, ombak (bisa) empat lima meter.”

Pagi itu di bulan April, Sumedi dan dua orang temannya memutuskan untuk melaut saja walau hasil tak menentu. Padahal puluhan nelayan lain hari itu tampak tak melaut dan nongkrong-nongkrong di warung kopi. Puluhan perahu berwarna biru yang berderet di pesisir tampak parkir saja, dan nelayan pasrah.

Mengenakan baju lengan panjang dan topi hitam, Sumedi mendorong perahu, melompat ke atas, dan mendayung. Dia mengaku sudah siap mental jika hasil melautnya nihil hari itu. Toh, ketika pulang melaut siang hari, bapak dua anak ini punya pekerjaan cadangan, yaitu menyadap air nira untuk diolah menjadi gula merah.

Nderes, begitu istilahnya, adalah pekerjaan utama warga ketika masa paceklik datang. Satu kilogram gula merah kini dihargai Rp6.000. Pendapatan tak seberapa memang, tetapi masih lebih baik dari pada tak dapat apa-apa.

“Ngerjainnya maro (dibagi dua), hasilnya satu buat yang punya pohon, satu lagi buat yang manjat,” katanya yang mengaku tidak punya pohon kelapa sendiri.

Sumedi mungkin tak mau dianggap miskin. Buktinya, anak pertama juga sudah bisa dia kuliahkan hingga masuk semester delapan. Tapi di bulan-bulan sulit, penghasilannya bisa turun drastis dan makan seadanya.

Bagi peneliti INDEF Eko Listiyanto, beginilah tipikal orang miskin yang menurut data Badan Pusat Statistik jumlahnya mencapai 28,5 juta pada September 2013 lalu.

Dia mengkategorikan miskin menjadi dua. “Satu adalah miskin absolut, yang kalau mau dibantu sebagaimana pun tetap tidak bisa terangkat ekonominya. Dan yang kedua adalah miskin yang jika diberi stimulus, pendapatannya bisa terangkat,” jelasnya di kantor INDEF, 16 April lalu.

Untuk si miskin yang nomor dua inilah, menurut Eko, layanan perbankan bisa mengubah takdir. Terbukanya akses keuangan (seperti simpan, pinjam, transfer) yang dibarengi dengan edukasi dianggap bisa membantu warga miskin untuk keluar dari lingkaran hidup susah.

Data Bank Dunia pada 2011 memperlihatkan tiga perempat penduduk miskin di seluruh dunia (sekitar 2,5 miliar orang) tidak memiliki terjamah oleh layanan lembaga keuangan formal dengan kurang dari 25% orang dewasa hanya memperoleh penghasilan di bawah Rp20.000 per hari.

Tidak teraksesnya layanan finansial ini disebabkan banyak hal, bukan hanya soal orang miskin yang tidak punya uang untuk menabung, tetapi juga tentang ketersediaan layanan yang biasanya sangat jauh dari pedesaan dan mahalnya ongkos menabung di bank.

“Tidak adanya akses perbankan berkaitan erat dengan ketidaksetaraan pendapatan,” kata Bank Dunia.

Di Indonesia sendiri, sangat banyak warga yang belum tersentuh layanan keuangan formal. Data Bank Dunia pada 2011 menyebut hanya 20% orang dewasa yang memiliki akun di bank, sementara sisanya lainnya tidak. Angka ini jauh di bawah Thailand, Malaysia, Filipina, dan Vietnam yang akses finansialnya berturut-turut 77,7%, 66,7%, 26,5%, dan 21,4%.

Data lain yang dimiliki Bank Indonesia pada tahun yang sama mengungkap bahwa hanya 48% rumah tangga yang memiliki tabungan di lembaga finansial formal dan non formal.

“(Dari dua data itu) angkanya memang cukup tinggi, lebih dari setengah penduduk belum punya akses keuangan.” kata Direktur Eksekutif Departemen Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM Bank Indonesia, Eni V Panggabean menyimpulkan.

Komitmen

Alliance for Financial Inclusion

Inklusi finansial kemudian marak diperbincangkan sebagai wacana dalam beberapa tahun terakhir hingga memunculkan konsep bank tanpa kantor atau branchless banking. Sebagai realisasinya, pada April 2014, BI mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No 16/8/PBI/2014 - tentang uang elektronik - yang salah satu semangatnya adalah memperluas akses finansial di pedesaan.

Uang elektronik dianggap mampu menjadi jawaban untuk menyelesaikan masalah karena sebelumnya sudah sukses dilakukan di negara-negara lain. Dengan eMoney, nasabah bisa diperkenalkan dengan layanan menabung, tarik tunai, dan kirim uang hanya dengan menggunakan ponsel.

Berbeda dengan tabungan di bank, layanan ini tidak ada potongan administrasi dan tidak berbunga, tapi dipercaya bisa membuat orang miskin bisa belajar menabung sedikit demi sedikit, Rp10.000 atau sekedar Rp5.000 sehari.

Bank Indonesia mengaku uji coba yang dilakukan berjalan sangat baik. Dari Mei hingga November 2013 lalu, lima bank di lima provinsi berhasil mencatatkan pertumbuhan nasabah uang elektronik sebesar 2.395 rekening.

“Paling banyak transaksi setor tunai dan pembayaran tagihan, jadi memang kemudahan pembayaran sangat diminati. Transaksi kecil-kecil tapi frekuensi cukup besar,” kata Direktur Eksekutif Departemen Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM Bank Indonesia, Eni V Panggabean.

Minat masyarakat yang diklaim cukup tinggi ini salah satunya juga disebabkan oleh peran sistem keagenan individu. Dalam keagenan ini, sejumlah orang yang memiliki usaha warung, kios pulsa, atau toko kelontong bisa menjadi penyalur layanan uang elektronik dan nasabah tidak perlu jauh-jauh pergi ke bank.

Pada uji coba, agen individu ini bertambah signifikan dari 15 agen individu pada Mei, menjadi 159 pada November.

Sistem keagenan bagi Eni dianggap bisa menjadi jalan tengah karena perbankan masih enggan membuka unit ketika potensi perputaran uang di desa belum menjanjikan. Di sisi lain, masyarakat desa masih bisa terlayani dan terbuka akses layanan keuangannya.

Eni mengatakan agen juga dapat meluluhkan hambatan budaya yang sampai hari ini masih membuat warga desa enggan masuk ke bank.

“Masyarakat mudah bertransaksi tanpa perlu dalam jumlah besar dan dekat dengan rumahnya, yang dulunya canggung pergi ke bank, sekarang tidak karena tetangganya sendiri menjadi agen.

“Diharapkan mindset-nya berubah, tidak perlu jauh, dan nyaman karena mereka kenal. Efisien, tidak perlu naik ojek atau angkot, bisa mengurangi hambatan-hambatan itu. Layanan bisa lebih baik untuk pedesaan, kami yakin sebagaimana uji coba, itu akan cukup membantu financial inclusion bagi pedesaan.”

Banyak hambatan

Walau diharapkan dapat membantu warga miskin menabung, penerapan uang elektronik sebagai bagian dari inklusi finansial nyatanya banyak hambatan di pedesaan.

Di Kebumen, Jawa Tengah misalnya, salah satu lokasi uji coba program bank tanpa kantor Bank Rakyat Indonesia, produk uang elektronik yang kurang diminati karena kendala teknologi.

“Dulu padahal yang ingin dijual itu, tapi sekarang nasabahnya cuma satu,” kata Agus Saptanudin, agen yang memasarkan produk e-money bernama T-bank, hasil kerjasama BRI dengan Telkomsel.

Agus justru lebih sering menggunakan mesin electronic data capture (EDC) untuk melayani urusan setor, tarik, dan transfer bagi nasabah yang sudah memiliki rekening bank. Layanan macam ini oleh BRI disebut BRILinks.

Masyarakat pun tampaknya lebih tertarik untuk membuka rekening langsung bank dibandingkan T-bank, walaupun harus menempuh jarak sekitar 15 hingga 20 kilometer dari rumah.

Seperti diketahui, saat ini pembukaan rekening bank masih harus dilakukan di unit bank, berbeda dengan uang elektronik yang bisa didaftarkan melalui ponsel masing-masing di agen.

“Sebelum saya menjadi agen, banyak yang belum kenal perbankan dan belum punya rekening bank, tapi setelah jadi agen, banyak masyarakat yang ingin buka rekening langsung ke unit bank dan banyak juga yang tanya-tanya tentang pinjaman bank,” kata Agus.

Keengganan warga menggunakan rekening ponsel diakui oleh Pimpinan Kantor Cabang BRI Gombong, Kebumen, Satria Alexander. Para petani dan nelayan, meskipun banyak yang sudah memiliki ponsel, suka takut untuk bertransaksi sendiri sehingga lebih nyaman dibantu oleh orang lain.

“Di daerah (pelosok) itu, saya melihatnya begini, T-bank dan agen itu saling melengkapi. Di kota, produk uang elektronik mungkin gampang sosialisasinya, tapi di desa ini perlu waktu.”

“Masyarakat (desa) lebih suka dilayani transaksinya, kenapa? Karena mereka takut. Iki piye? Piye? Produk T-bank itu kan mereka pakai ponsel sendiri, registrasi sendiri. Karena itu menurut saya yang lebih cocok di desa adalah agen BRILink ini (dengan mesin EDC) dibandingkan T-bank,” jelasnya.

Peneliti INDEF Eko Listiyanto sependapat. Uang elektronik mungkin bisa digunakan untuk warga miskin perkotaan tetapi kurang efektif bagi warga pedesaan. “Ada ketertinggalan di desa yang menjadi hambatan besar.

Eko pesimistis jika dampaknya akan terasa cepat. “Kita tidak akan lihat dalam lima tahun ke depan. Ini akan menjadi sebuah layanan yang mungkin ke depan meningkat, tetapi kalau basisnya pedesaan akan lambat.”

“Karena kita masih cash based society, masyarakat yang masih senang pegang duit.”

Solusi ekonomi si miskin?

Lalu bagaimana upaya-upaya yang dilakukan sektor perbankan ini akhirnya bisa memberikan dampak bagi peningkatan ekonomi desa dan mengangkat warga dari lingkaran kemiskinan?

Sayangnya, dampak nyata agaknya masih belum terasa dalam waktu dekat. Selain hambatan dalam edukasi, inklusi finansial yang dilakukan saat ini masih berfokus pada edukasi dan belum menyentuh layanan kredit.

Padahal Ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan, Winarno Tohir mengatakan kredit adalah nyawa petani dan nelayan, yang dapat menjadi stimulus bagi perekonomian pedesaan.

“Kesulitan memperoleh akses kredit adalah hal yang paling utama,” ujarnya.

Jika kesetaraan ekonomi adalah salah satu tujuan program inklusi, Eko mengatakan layanan keuangan wajib diberikan dua arah, yaitu simpan dan pinjam.

“Kalau hanya menabung saja, bank nantinya akan lebih banyak menarik likuditas pedesaan, dari sisi simpanan memang bisa bertambah besar. Tapi bank itu kan sebagai lembaga intermediasi bagaimanapun dana harus disalurkan.

“Kalau bicara ideal untuk mengatasi kemiskinan, berarti harus disalurkan ke daerah itu lagi, tapi kalau dana dari sana dan dipakai di Jakarta kan repot.”

Riset yang dilakukan INDEF menyebut bahwa penyaluran kredit perbankan saat ini masih tergolong kecil. Sejak 2000 hingga 2010, memang terjadi peningkatan loan to deposit ratio (LDR) dari 37% menjadi 76%, tetapi peningkatatan kredit ini terjadi lebih banyak pada sektor padat modal yang minim berkontribusi pada peningkatan ekonomi rakyat kecil.

Pada 2000, sektor padat karya masih menyerap 48% total kredit perbankan namun angkanya terus menyusut menjadi 24% pada 2010 lalu, dengan rata-rata penurunan sebesar 2,37% per tahun. Lebih spesifik, INDEF mencatat ada penurunan kredit rata-rata sebesar 0,19% di sektor pertanian per tahun.

Padahal jika dilihat dari sisi bank, perkembangan kredit macet atau non performing loan terus menunjukan tren penurunan pada 2000 hingga 2010. Ini sangat positif bagi pengembangan bisnis perbankan dan seharusnya mereka bisa lebih berani memberikan kredit.

Direktur Eksekutif Departemen Pengembangan Akses Kuangan dan UMKM, Eni V Panggabean mengakui mereka saat ini belum memiliki target yang jelas dalam memperluas akses perbankan.

Perpindahan sebagian wewenang Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan juga membuat mereka tampak meraba-raba apa yang bisa dilakukan BI dan mana yang bisa dilakukan OJK. OJK sendiri kini mengaku juga tengah menggodok konsep bank tanpa kantor dan peraturannya diharapkan akan keluar segera.

“Kita belum sampai ke sana. Tetapi yang jelas masalah peningkatan ekonomi, pengentasan kemiskinan dan penambahan lapangan kerja merupakan kerja bersama. Tidak hanya bank saja tapi semua pihak,” kata Eni.

Eni berharap keluarnya peraturan uang elektronik bisa menjadi awal pengembangan program inklusi keuangan sehingga nantinya bisa juga dipakai untuk pinjaman dan asuransi bagi si miskin.

Pada akhirnya, inovasi apapun yang dilakukan sektor perbankan idealnya memang menciptakan solusi tidak hanya bagi sektor perbankan sendiri, tetapi juga menjadi jawaban atas hambatan keuangan bagi 240 juta masyarakat Indonesia.

Toh, Bank Indonesia juga menjadi bagian dari penyelenggara negara yang didaulat tidak hanya mengurusi moneter saja tetapi berdasarkan UUD 1945 juga harus ikut “mensejahterakan kehidupan bangsa.”

Akhirnya memang, masih banyak pertanyaan apakah program inklusi finansial BI bisa berpengaruh pada pengentasan kemiskinan. Pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa terjawab beberapa tahun ke depan, setelah program ini sudah banyak dilakukan oleh bank-bank umum di Indonesia.