Kisah para perempuan India yang diarak dalam kondisi telanjang – Berakar pada konflik kasta dan keluarga, tubuh perempuan jadi 'medan pertempuran'

Pada awal Desember, seorang perempuan ditelanjangi dan diarak telanjang di India, sehingga memicu kemarahan publik. Ini adalah berita utama yang menyedihkan, namun para pakar hukum dan pegiat hak perempuan mengatakan bahwa undang-undang yang ada belum mampu menangani kejahatan keji terhadap perempuan.

Peringatan: Artikel ini memuat rincian yang mungkin mengganggu bagi sebagian pembaca.

Pada 11 Desember pukul 1 dini hari, belasan orang menerobos masuk ke rumah Saskala – bukan nama sebenarnya.

Perempuan berusia 42 tahun itu diseret keluar, ditelanjangi dan diarak dalam kondisi telanjang keliling desa. Dia kemudian diikat ke tiang listrik dan dipukuli selama berjam-jam.

Saskala adalah penduduk desa Hosa Vantamuri di distrik Belagavi, yang berlokasi negara bagian Karnaka di India bagian selatan.

Dia mengalami perlakuan tak mengenakkan tersebut karena putranya yang berusia 24 tahun kawin lari dengan pacarnya yang berusia 18 tahun.

Remaja perempuan itu telah dijodohkan dengan pria lain oleh keluarganya dan akan dinikahkan keesokan harinya. Keluarganya yang marah karena remaja itu dibawa pergi oleh kekasihnya ingin mengetahui keberadaannya.

Polisi tiba di desa itu sekitar pukul 4 pagi setelah mendapat laporan. Mereka lalu menyelamatkan Saskala dan membawanya ke rumah sakit. Dia dilaporkan menderita trauma yang parah.

Suaminya kemudian mengatakan kepada pejabat pemerintah yang mengunjungi istrinya, bahwa “saya dan istri saya bahkan tak tahu tentang hubungan tersebut”.

Belasan orang telah diamankan dan seorang aparat kepolisian setempat telah diskors karena “kelalaian dalam bertugas”.

Insiden tersebut menjadi berita utama nasional dan pihak berwenang menaruh perhatian pada kasus ini.

Kepala Menteri Karnaka, Siddaramaiah menyebutnya sebagai “tindakan tak manusiawi” dan menjanjikan keadilan bagi Saskala.

Pemerintah juga memberinya lahan pertanian dan sejumlah uang, kendati pihak berwenang mengakui tak ada kompensasi atas penghinaan yang dialaminya.

Ketua Pengadilan Tinggi Karnataka Prasanna Varale dan Hakim MGS Kamal yang memanggil polisi dan menggelar sidang, mengatakan mereka “terkejut” bahwa insiden semacam itu bisa terjadi di India di zaman modern.

Namun, kejadian di Belagavi bukanlah kejadian langka dan beberapa kejadian serupa telah menjadi berita utama di India dalam beberapa tahun terakhir.

Salah satu yang memicu kemarahan global adalah insiden yang terjadi di negara bagian Manipur di timur laut India pada Juli silam.

Sebuah video yang memperlihatkan dua perempuan diarak dan diraba-raba oleh segerombolan pria sebelum salah satu dari mereka diduga diperkosa beramai-ramai viral di media sosial.

Serangan terhadap kedua perempuan ini memiliki sudut pandang politik – Manipur dilanda konflik etnis yang melibatkan komunitas Kuki dan Meitei.

Akan tetapi, laporan dari negara-negara bagian lain menunjukkan bahwa insiden serupa kerap kali berakar pada konflik kasta atau keluarga, dan tubuh perempuan kerap menjadi medan pertempuran.

Pada Agustus silam, seorang perempuan berusia 20 tahun yang tengah hamil ditelanjangi dan diarak di Rajasthan oleh suami dan mertuanya setelah dia dilaporkan meninggalkan suaminya demi pria lain.

Seorang perempuan di Gujarat dihukum dengan cara serupa karena kawin lari dengan pria lain pada Juli 2021.

Pada Mei 2015, lima perempuan Dalit diarak dalam keadaan telanjang dan dicambuk oleh anggota kasta yang lebih tinggi di Uttar Pradesh, setelah salah satu anak perempuan dari kasta tersebut kawin lair dengan seorang pria Dalit, yang merupakan kasta paling rendah.

Pada 2014, seorang perempuan berusia 45 tahun di Rajasthan diarak dalam keadaan telanjang di atas seekor keledai setelah dituduh membunuh keponakannya.

Ini hanyalah beberapa kasus yang menjadi berita utama, namun secara umum data terkait jumlah insiden yang sebenarnya masih kurang.

Beberapa kasus kemudian dipolitisasi dan partai oposisi mengangkat kasus tersebut untuk mempermalukan pemerintah di negara bagian.

Akan tetapi para pegiat mengatakan perempuan seringkali tak melaporkan kejahatan ini karena takut akan pemeriksaan yang tidak sensitif oleh polisi dan pengadilan.

Baca juga:

“Kasus yang melibatkan penyerangan terhadap perempuan jarang dilaporkan karena rasa malu. Keluarga enggan melapor karena ini adalah masalah kehormatan dan sistem yang ada tak mendukung para penyintas atau memberi mereka ruang yang aman untuk melaporkan kejadian ini,” kata pengacara dan pegiat hak asasi manusia (HAM) di India, Sukriti Chauhan.

Dalam database Biro Catatan Kejahatan Nasional penelanjangan dicatat dalam deskripsi luas yang mengelompokkan kejahatan tersebut dengan kasus pelecehan di jalanan, voyeurisme dan penguntitan.

Tahun lalu, tercatat 83.344 kasus serupa dan 85.300 perempuan terkena dampaknya.

Kasus semacam ini diatur dalam pasal 354 KUHP India dengan ancaman hukuman penjara hanya tiga hingga tujuh tahun penjara – yang menurut Chauhan, “sangat tidak layak”.

“Saat ini undang-undang tersebut tidak memberikan efek jera dan merugikan perempuan. Undang-undang ini perlu diamandemen untuk meningkatkan hukumannya,” ujarnya.

Di pengadilan tinggi Karnataka, para hakim juga mencatat bahwa penyerangan di Belagavi disaksikan oleh “kerumunan 50-60 penduduk desa”, seraya menambahkan bahwa “hanya satu orang yang mencoba campur tangan dan dia juga dipukuli”.

Menyoroti perlunya “tanggung jawab kolektif” untuk menghentikan kekejaman tersebut, para hakim mengutip sebuah kasus dari tahun 1830-an – ketika India diperintah oleh Inggris – yang menunjukkan bahwa seluruh desa diwajibkan membayar atas sebuah kejahatan yang terjadi.

“Semua masyarakat desa harus bertanggung jawab... seseorang bisa saja menghentikan hal itu,” ujar para hakim.

Hakim Agung Varale mencontohkan kisah Drupadi dari epos Mahabharata, yang diselamatkan oleh dewa Hindu Krishna ketika pakaiannya dilucuti dan menasihati para perempuan “untuk mengangkat senjata karena tak ada dewa yang akan datang untuk melindungi Anda”.

Nasihat tersebut, menurut Chauhan, tidak praktis.

“Kami bukan Drupadi dan tak ada senjata yang bisa kami bawa. Selain itu, tanggung jawab tidak boleh ditanggung oleh perempuan. Hukum harus berbicara dengan pihak yang melakukan kesalahan, namun tetap memberi tahu perempuan bahwa mereka harus menemukan cara agar tetap aman,” ujar Chauhan.

Baca juga:

“Pesan yang perlu kami sampaikan adalah berhenti berperang melawan etnis, kasta, dan keluarga di tubuh kami, itu bukan medan perang Anda,” tambahnya.

Maumil Mehraj, seorang analis riset yang bekerja dengan kaum muda di bidang kesetaraan gender, mengatakan alasan mengapa tubuh perempuan diperlakukan sebagai medan perang adalah karena tubuh perempuan berhubungan dengan dirinya – dan juga kehormatan keluarga, kasta, dan komunitasnya.

“Itulah sebabnya perempuan harus menanggung beban paling berat selama konflik,” katanya.

Kejadian seperti itu, katanya, juga mengandung unsur voyeurisme karena dilihat, difoto, dan difilmkan.

Di Belagavi, katanya, salah satu dari mereka yang ditangkap adalah anak di bawah umur, yang menunjukkan bahwa kejahatan semacam itu telah dinormalisasi sedemikian rupa sehingga generasi berikutnya pun tumbuh dengan gagasan soal gender yang sudah mengakar.

"Jadi, apakah undang-undang cukup untuk menangani kasus-kasus seperti ini? Saya pikir satu-satunya solusi adalah membesarkan anak laki-laki yang lebih baik. Penting untuk mengajari mereka bahwa menghubungkan tubuh perempuan dengan kehormatannya adalah sebuah masalah," katanya.

“Ini adalah tugas yang sangat besar, namun harus dimulai sejak dini. Jika tidak, kekerasan keji terhadap perempuan ini akan terus berlanjut.”