Lebih dari 11.000 pekerja proyek tidak bisa mencoblos di IKN – Apa penyebabnya?

Lebih dari 11.000 pekerja konstruksi proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, tidak bisa mencoblos saat pemungutan suara Pemilu 2024 pada Rabu (14/02).

Menurut Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Penajam Paser Utara, Irwan Syahwana, para pekerja mengaku baru mendapat informasi dari atasan mereka ketika batas waktu untuk pindah memilih akan ditutup pada 7 Februari 2024.

Alhasil KPU hanya bisa mengakomodasi 3.266 pekerja IKN untuk mencoblos di tempat pemungutan suara (TPS) di sekitar wilayah IKN. Padahal, menurut data yang diterima KPU dari Otorita IKN, jumlah pekerja mencapai 15.000 orang.

“Kami bersurat lebih dari tujuh kali, kami sosialisasi luar biasa intensnya bahkan kami difasilitasi oleh Polda untuk bertemu dengan empat balai besar di bawah kementerian agar segera memberikan data," kata Irwan kepada BBC News Indonesia, Minggu (11/02).

"Mereka menyampaikan akan segera memberikan data itu, tapi kami tunggu-tunggu ternyata data itu tidak diberikan dan tidak dilengkapi kekurangannya,” lanjutnya.

Hal senada juga diutarakan oleh salah satu pekerja konstruksi di IKN yang ditemui oleh BBC News Indonesia pada Senin (12/02). Dia terpaksa merelakan hak pilihnya meski “sangat ingin” menyalurkan suaranya.

Akan tetapi, Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara, Achmad Jaka Santos Adiwijaya, mengatakan kecilnya jumlah pekerja yang terdata untuk mencoblos karena banyak yang bimbang hendak memilih di IKN atau di kampung halaman mereka.

“Sebetulnya bukan terlambat menyerahkan data, kami dari awal sudah mengimbau, karena pemilu ini hak ya jadi orang bebas memilih mau di mana,” kata Jaka dalam wawancara dengan BBC News Indonesia di Ibu Kota Nusantara.

“Sebetulnya yang terlambat memutuskan orang-orangnya kalau mereka dari awal, ‘saya pak, daftar di sini’, terus mereka ngomong sama pimpinannya, mandor, manajer, sampai pemberi kerja, lalu data yang kita minta ke pemberi kerja diberikan, kita sampaikan ke KPU,” sambung Jaka.

‘Enggak ada pengumuman sama sekali’

Salah satu pekerja, Joko – yang identitasnya kami samarkan demi alasan keamanan – mengaku “kecewa” tidak bisa mencoblos pada pemilu pertama yang digelar sejak proyek IKN dibangun.

Dia berasal dari Jawa Tengah dan telah bekerja di proyek ini selama delapan bulan.

“Kecewa. Harusnya bisa nyoblos, kan kami juga warga Indonesia. Harus bisa ikut nyumbang suara. Teman-teman juga banyak nih yang belum bisa ikut nyoblos itu,” kata Joko kepada BBC News Indonesia.

Sejak awal, dia sudah memutuskan ingin memilih di IKN. Namun ketika dia atau teman-temannya bertanya kepada mandor, jawaban yang mereka terima adalah “tidak tahu”.

“Enggak ada yang dapat info soalnya. Dari sini pun enggak ada pengumuman, sama sekali,” sambungnya.

Menurut Joko, dia juga tidak mungkin bisa pulang kampung ke Jawa Tengah hanya untuk mencoblos. Apalagi dengan penghasilannya sebesar Rp130.000 per hari.

“Enggak ada di sini [yang pulang untuk mencoblos]. Kalau teman-temanku enggak bakal ada, soalnya berat di ongkos sih, kejauhan. Pasrah enggak bisa apa-apa ini,” ujar dia.

Sejauh yang Joko tahu, puluhan teman-temannya yang satu kampung. dengannya juga bernasib sama.

Padahal, Joko mengaku sangat ingin menyalurkan hak suaranya.

"Saya menyimpan harapan pada presiden baru, pilihanku harus jadi kalau bisa," kata dia.

Apa penyebabnya?

Ketua KPU Penajam Paser Utara mengeklaim pihaknya telah menyosialisasikan perihal ini kepada perusahaan-perusahaan yang menaungi para pekerja di IKN sejak 2022.

Mereka bahkan juga telah membentuk satuan tugas bersama Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Otorita IKN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan perusahaan-perusahaan konstruksi.

KPU mengaku juga pernah membuat posko-posko di hunian pekerja di kawasan IKN, namun menurutnya banyak yang memberikan data tidak lengkap, dan tidak melengkapi kekurangan itu.

Namun menjelang batas akhir pendaftaran untuk pindah memilih pada 7 Februari 2024, baru lah banyak pekerja yang datang untuk mengurusnya.

“Ketika kami tanya kenapa baru mengurus sekarang, mereka menyampaikan kami juga baru diinfokan oleh pimpinan-pimpinan untuk mendaftar sekarang, ternyata informasi dari Satgas MKI dan Otorita [IKN] itu baru mereka terima,” jelas Irwan.

Pada akhirnya hanya 3.266 pekerja yang bisa diakomodasi untuk memilih di TPS di sekitar kawasan IKN. Itu pun KPU menyebarnya ke tiga kecamatan dengan memanfaatkan surat suara cadangan yang telah disiapkan.

Beberapa di antara pekerja tersebut mendapat undangan untuk memilih dari TPS yang jaraknya mencapai 80 kilometer dar IKN.

Sementara itu, hak pilih 11.000 pekerja sisanya tidak bisa diakomodasi karena jumlah surat suara yang tidak mencukupi. KPU juga tidak bisa menerima pendaftaran setelah melewati batas waktu yang ditetapkan.

“Kami tidak berani membuka layanan karena itu melanggar regulasi. Karena waktu yang diatur oleh Peraturan KPU itu sudah berakhir,” ujar Irwan.

Bagaimana dampaknya?

Ketua KPU Penajam Paser Utara, Irwan Syahwana, mengatakan situasi ini dapat menyebabkan tingkat partisipasi pemilu menjadi lebih rendah yang diharapkan. Sebab banyak pemilih yang tidak bisa pulang kampung ke luar Kalimantan karena jarak yang jauh dan ongko yang mahal.

Bagi pekerja yang sudah terdaftar pun, Irwan mengatakan ada kekhawatiran mereka urung menempuh puluhan kilometer.

Sementara itu, Achmad Jaka Santos Adiwijaya dari Otorita IKN mengatakan bahwa kecilnya jumlah pekerja yang terdaftar di TPS sekitar IKN bukan berarti akan mengurangi tingkat partisipasi memilih.

“Bahwa yang tidak memilih di sini bukan berarti mereka tidak memilih, tapi mereka bisa kembali ke tempat asalnya,” kata Jaka.

Namun pada akhirnya, ada pekerja-pekerja yang tidak punya pilihan untuk pulang seperti Joko dan harus merelakan hak pilihnya di tengah pemilu pertama yang digelar sejak ada proyek IKN.