Soeharto resmi jadi pahlawan nasional – Mengapa Prabowo menetapkannya di awal pemerintahannya?

Presiden Prabowo Subianto disebut sengaja mempercepat penetapan Soeharto sebagai pahlawan nasional supaya tidak merusak citra pemerintahannya di akhir masa jabatan. Sebab di awal kepemimpinan ini pula sokongan kekuasaan dari partai politik masih bisa dikendalikannya, kata pengamat.

Tapi lebih dari itu, Direktur Eksekutif yang juga peneliti senior di Populi Center, Afrimadona, memaparkan penganugerahan Soeharto sebagai pahlawan nasional sebetulnya berkelindan dengan persepsi di kalangan mayoritas masyarakat kelas bawah yang memandang positif sosok Soeharto dan rezim militer-otoriter Orde Baru.

Mereka menganggap Soeharto dan Orde Baru identik dengan pemimpin yang kuat, memiliki pemerintahan yang stabil, dan mampu menciptakan inflasi yang rendah.

Bahkan, hasil penelitiannya menunjukkan sebagian besar dari setiap generasi—entah itu baby boomer, X, millennial, hingga Z—mempunyai pandangan baik terhadap Soeharto.

Di sisi lain, penetapan Soeharto sebagai pahlawan terus mendapat penolakan dari sejumlah kalangan. Di sejumlah kota muncul unjuk rasa.

Lantas, apa yang akan terjadi setelah Soeharto ditetapkan sebagai pahlawan nasional?

Presiden Prabowo Subianto secara resmi menganugerahkan status pahlawan nasional kepada Soeharto, presiden Indonesia kedua sekaligus mantan mertuanya, Senin (10/11).

Dalam seremoni di Istana Negara, Jakarta, status pahlawan nasional diserahkan secara simbolis kepada dua anak Soeharto, yaitu Siti Hardiyanti Rukmana alias Mbak Tutut dan Bambang Trihatmodjo.

Tutut dan Bambang berdiri di barisan terdepan perwakilan penerima anugerah pahlawan nasional. Nama Soeharto disebut kedua, setelah presiden ketiga Indonesia Abdurrahman Wahid, yang juga diberi status pahlawan nasional.

Di barisan terdepan, terdapat pula keluarga Marsinah, buruh perempuan yang tewas dibunuh saat bekerja di PT Catur Putra Surya, Sidoarjo, pada 1993.

Merujuk keputusan Prabowo, Soeharto mendapat status pahlawan nasional di bidang perjuangan dan politik.

"Soeharto menonjol sejak era kemerdekaan sebagai wakil komandan BKR Yogyakarta. Soeharto memimpin pelucutan senjata Jepang di Kota Baru pada 1945," begitu ujar pemandu seremoni.

Delapan nama lain yang ditetapkan yaitu mantan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), aktivis buruh Marsinah, mantan Menteri Hukum Mochtar Kusumaatmadja, Rahman el Yunusiyyah, dan mantan Komandan Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD) Sarwo Edhie Wibowo.

Lalu, ada Sultan Muhammad Salahuddin, Syaikhona Muhammad Kholil, Tuan Rondahaim Saragih, dan Sultan Tidore Sultan Zainal Abidin Syah.

Setelah pembacaan itu, Prabowo yang mengenakan setelan jas abu-abu dengan dari biru dan peci hitam menyalami perwakilan keluarga pahlawan.

Apa respons keluarga Soeharto?

Usai seremoni, Tutut berkata bahwa pro-kontra yang menyertai pemberian status pahlawan untuk ayahnya sebagai hal yang wajar.

"Kami melihat apa yang sudah dilakukan Bapak saya sejak muda sampai beliau wafat, semua perjuangannya untuk bangsa Indonesia," ujarnya.

"Jadi boleh-boleh saja kontra, tapi juga jangan ekstrem. Yang penting kita jaga persatuan dan kesatuan," kata Tutut.

Lebih dari itu, Tutut juga berkata "untuk yang kontra, kami keluarga tidak merasa dendam atau kecewa." Menurutnya, publik dapat memberi penilaian apapun tentang sosok Soeharto.

"Rakyat sudah makin pintar, apalagi wartawan, bisa melihat apa yang Bapak lakukan. Bisa menilai sendiri," ujarnya.

"Kami tidak perlu membela diri, semua sudah terlihat, tidak ada yang ditutupi."

Secara khusus, tutut bilang keluarganya berterima kasih kepada Prabowo dan kelompok masyarakat yang mendukung pencalonan Soeharto menjadi pahlawan nasional.

"Karena beliau [Prabowo] tentara, mungkin tahu yang sudah dilakukan Bapak sejak dulu kala," kata Tutut.

"Tapi beliau melakukan itu juga berdasarkan aspirasi dari masyarakat," ujarnya membuat klaim.

Apa alasan Istana memberi gelar pahlawan kepada Soeharto?

Juru bicara Istana, sekaligus Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, mengatakan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto merupakan bagian dari menghormati para pemimpin terdahulu bangsa.

Ia menyebut Soeharto memiliki jasa yang luar biasa terhadap bangsa dan negara di masa kepemimpinannya.

"Itukan bagian dari bagaimana kita menghormati para pendahulu. Terutama para pemimpin bangsa yang apapun sudah pasti memiliki jasa yang luar biasa terhadap bangsa dan negara," ucapnya di Jalan Kertanegara IV, Minggu (09/11).

Dia mengatakan sebelum resmi diberikan gelar pahlawan nasional, Presiden Prabowo juga sudah menerima masukan dari pelbagai pihak termasuk pemimpin MPR dan DPR.

'Batalkan gelar pahlawan nasional Soeharto'

Namun pemberian status pahlawan nasional kepada Soeharto dan Sarwo Edhie dikecam keras oleh Amnesty International Indonesia dan Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia (AKSI).

Mereka menuntut agar pemberian gelar itu dibatalkan.

Keputusan ini, disebut sebagai "pemutarbalikan sejarah, pengkhianatan cita-cita reformasi 1998 serta penghinaan jutaan korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) selama 32 tahun pemerintahan Orde Baru".

"Pemberian gelar pahlawan tersebut bertentangan dengan mandat konstitusi dan keadilan yang diamanatkan Reformasi 1998," ungkap mereka dalam rilis tertulis yang diterima BBC News Indonesia, Senin (10/11).

Menurut mereka, negara seharusnya berpihak kepada korban, bukan pada pelaku pelanggaran HAM.

Lebih lanjut dikatakan, pemberian gelar pahlawan ini tidak dapat dipisahkan dari upaya sistematis untuk menulis ulang sejarah Indonesia dengan menghapus jejak kekerasan negara.

"Gelar pahlawan untuk Soeharto harus dibatalkan segera sebagai bentuk tanggung jawab moral dan politik terhadap sejarah bangsa dan masa depan Indonesia," tulis mereka.

Unjuk rasa tolak gelar pahlawan Soeharto

Sejumlah unjuk rasa menolak pemberian gelar pahlawan bagi mantan Presiden Soeharto berlangsung di beberapa daerah, Senin (10/11).

Unjuk rasa di Yogyakarta berlangsung di perempatan Jalan Sudirman, tak jauh dari Museum TNI AD Dharma Wiratama dan kantor perwakilan daerah Partai Golkar.

Aksi ini diinisiasi kelompok 'Jogja Memanggil' dan diikuti puluhan orang.

"Secara historis pada 1998, rakyat tumpah ruah di berbagai kota, termasuk di Yogya, protes besar untuk menuntut Soeharto turun dari jabatannya. Ini [pemberian gelar pahlawan] artinya, penguasa hari ini yakni rezim Prabowo-Gibran sedang menantang rakyat," katanya.

Bung Koes pun menyoroti gelar pahlawan pada Soeharto yang diberikan berbarengan dengan presiden ke-4 Gus Dur serta aktivis buruh perempuan Marsinah.

Marsinah yang getol memperjuangkan nasib buruh dibunuh pada Mei 1993. Sebelum ditemukan meninggal dunia di sebuah hutan di Nganjuk, Jawa Timur, ia sempat ditangkap dan dibawa ke markas Kodim 0816 Sidoarjo.

Sementara Gus Dur adalah salah seorang yang giat mendesak mundurnya Soeharto pada era Orde Baru.

"Marsinah diduga dibunuh militer, militernya orde baru milik Soeharto. Gus Dur waktu itu mendesak agar Soeharto turun karena banyak pelanggaran yang dilakukan. Artinya, ini sangat mengkhianati reformasi," lanjut Bung Koes.

"Bisa dikatakan reformasi telah mati. Gongnya adalah Soeharto menjadi pahlawan "

Selain di Yogyakarta, demonstrasi menolak gelar pahlawan Soeharto juga berlangsung di Gorontalo, yang diinisiasi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gorontalo.

Puluhan mahasiswa itu berunjuk rasa di depan kantor DPRD Gorontalo, dengan membentangkan beragam poster bernada penolakan.

Presiden BEM Universitas Gorontalo, Erlin Adam, dalam orasinya menyebut pemberian gelar pahlawan bagi Soeharto sebagai bentuk pengaburan sejarah bangsa Indonesia.

Ia pun menilai pemberian gelar pahlawan itu tidak mencerminkan nilai keadilan sejarah serta melukai perasaan keluarga korban akibat pelanggaran HAM di era pemerintahan Soeharto.

"Sebagaimana diketahui, masa kepemimpinan Soeharto banyak terjadi pelanggaran HAM, praktik KKN, hingga sikap otoriter dalam memimpin bangsa," kata Erlin.

Apa arti pemberian gelar pahlawan nasional ini?

Sejarawan, yang juga akademisi dari Universitas Nasional (Unas), Andi Achdian menilai penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada Soeharto seperti memadamkan semangat Reformasi secara perlahan-lahan.

Ini karena, di masa Reformasi lah Indonesia menanamkan nilai-nilai baru yang turut melahirkan banyak institusi baru pula.

Semisal, Mahkamah Konstitusi yang dibentuk sebagai hasil dari Reformasi 1998 untuk memperkuat demokrasi dan menegakkan supremasi konstitusi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga didirikan pada era Reformasi. Pembentukannya adalah respons terhadap maraknya korupsi selama masa Orde Baru yang puncaknya terlihat pasca-krisis ekonomi 1998, sehingga dibutuhkan lembaga independen yang lebih kuat untuk memberantas korupsi.

"Semua lembaga itu merupakan produk hasil koreksi terhadap Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto," ucap Andi kepada BBC News Indonesia.

"Tapi sekarang Soeharto menjadi pahlawan. Reformasi seperti menjadi tiada [arti]," sambungnya.

Mengapa Prabowo menetapkan gelar pahlawan untuk Soeharto saat ini?

Sejumlah pengamat menduga Presiden Prabowo Subianto sengaja mempercepat penetapan gelar pahlawan nasional kepada Soeharto—tidak di akhir masa pemerintahannya—supaya tidak merusak citra pemerintahannya, menurut Direktur Eksekutif yang juga peneliti senior di Populi Center, Afrimadona.

Di masa-masa awal pula, menurut dia, Prabowo merasa masih bisa membuat "kebijakan yang kontroversial" sehingga punya cukup waktu lama yakni empat tahun untuk "membersihkan dosa-dosanya".

Terlebih, jika Prabowo bisa mencetak sejarah pertumbuhan ekonomi di angka 8%, kata pengamat.

"Kalau dia [Prabowo] sukses dengan cita-cita pertumbuhan ekonomi 8%, siapa lagi yang akan ingat bahwa Soeharto menjadi pahlawan nasional? Tidak akan ada yang ingat dan mau tahu," kata Afrimadona kepada BBC News Indonesia.

"Karena kalau mendekati pemilu, politisi harus berhati hati-hati dalam melangkah."

Sejarawan Andi Achdian, sependapat.

Dia menilai, penetapan Soeharto sebagai pahlawan nasional saat ini tidak akan menggoyang kekuasaannya lantaran sokongan dari partai politik masih di pihaknya dan bisa dikendalikannya.

Beda cerita, kalau diputuskan di akhir-akhir jabatannya.

"Dia [Prabowo] enggak bisa menjamin sampai kapan dukungan partai politik tetap berada di pihaknya. Menjelang akhir, partai-partai mungkin sudah lompat dari kapal. Karena kekuasaan ada batasnya," papar Andi.

Tapi lebih dari itu, Afrimadona, mengatakan penganugerahan Soeharto sebagai pahlawan nasional sebetulnya berkelindan dengan persepsi di kalangan mayoritas masyarakat kelas bawah yang memandang positif sosok Soeharto dan rezim militer-otoriter Orde Baru.

Mereka menganggap Soeharto dan Orde Baru identik dengan pemimpin yang kuat, memiliki pemerintahan yang stabil, dan mampu menciptakan inflasi yang rendah, serta kehidupan yang tertib.

Bahkan, hasil penelitiannya yang diterbitkan pada 2024 menunjukkan sebagian besar dari setiap generasi—entah itu baby boomer, X, milenial, hingga Z—mempunyai pandangan baik terhadap Soeharto.

"Secara umum, hampir rata-rata sebagian besar di setiap generasi itu [pandangan] mereka positif [terhadap Soeharto]," katanya.

"Dan, tingkat positifnya terhadap Soeharto itu tinggi."

Pada generasi Baby boomer, misalnya, angkanya menunjukkan 54,1% berpandangan positif terhadap Soeharto.

Generasi X sebanyak 59,9% berpandangan positif kepada Soeharto; kemudian generasi milenial 41,1%; dan generasi Z sebesar 39,1%.

Survey yang dilakukan Populi Center ini dilakukan pada 2022 dan 2023 kepada 1.200 responden di Indonesia, baik di perkotaan maupun pedesaan.

Metode analisis termasuk analisis statistik regresi untuk menguji hubungan nostalgia otoriter dengan variabel-variabel seperti dukungan terhadap demokrasi dan pemimpin berlatar belakang militer.

"Tapi harus dicatat pandangan itu hanya terjadi pada masyarakat kelas bawah. Memang di kelompok masyarakat kelas menengah terdidik, mereka cenderung lebih kritis. Tapi, kekritisan itu terjadi di kelompok-kelompok dengan sosial ekonomi yang lebih mapan," jelasnya.

"Ketika masalah perut, masalah kehidupan dan sebagainya sudah beres, makanya mereka mulai kritis."

Afrimadona menduga, temuan-temuan itulah yang turut dijadikan "alat pembenaran" bagi pengusul gelar pahlawan nasional untuk mengajukan nama Soeharto.

Apalagi, sambungnya, generasi baru relatif tidak terlalu peduli dengan isu-isu pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu.

"Kita bahkan melakukan survey, banyak di antaranya terutama pemilih Prabowo yang merasa tidak keberatan dengan pendekatan militeristik untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di masa lalu, seperti G30S PKI," jelasnya.

Apa yang akan terjadi setelah keputusan Soeharto menjadi pahlawan nasional?

Sejarawan Andi Achdian mengatakan setelah penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada Soeharto, hal yang sudah jelas pasti terjadi adalah penulisan ulang sejarah baru akan dimulai.

Sejarah baru yang diciptakan oleh pemerintah itu, klaimnya, akan memuat narasi yang seakan mewajarkan tindakan kekerasan Soeharto dalam menjalankan roda kekuasaannya selama 32 tahun.

Malahan, dugaan keterlibatan Soeharto dalam genoside politik 1965 yang menyebabkan jutaan orang hilang, tewas, serta dibui tanpa melewati proses peradilan tercatat dalam sejumlah dokumen dan uraian berjudul: Laporan Ringkas Tim Pengkajian HAM Berat Soeharto Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, yang diterbitkan tahun 2003.

Di situ tertera temuan Komnas HAM tentang pelanggaran HAM yang terjadi pada masa pemerintahan Soeharto, dengan memberi perhatian khusus pada peristiwa genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

"Merujuk pada temuan-temuan tersebut, bisa diduga kuat Soeharto yang berada pada posisi presiden telah terlibat tindak pelanggaran HAM berat baik yang bersifat by commission maupun by omission," kata Komnas HAM dalam laporannya.

Pelanggaran by commission adalah situasi di mana negara secara aktif melakukan tindakan yang bertentangan dengan HAM.

Kemudian pelanggaran by omission adalah situasi di mana negara tak melakukan apa-apa, melakukan pembiaran, atau mengabaikan kewajibannya dalam memenuhi dan/atau melindungi HAM.

"Dengan sejarah baru itu, artinya apa yang menjadi problem mendasar dalam politik Indonesia seperti kekerasan, korupsi, kolusi, dan nepotisme menjadi semacam hal yang normal," ujar Andi Achdian.

Andi juga menyimpan khawatir keputusan gelar pahlawan nasional terhadap Soeharto ini bakal "dijadikan modal" untuk mempersekusi para aktivis, pembela HAM, dan pegiat sejarah alternatif yang bersuara kritis.

"Hal itu mungkin saja [terjadi]. Di setiap negara demokratis bagaimanapun adalah hak warga menyatakan pendapat kan," ungkapnya.

Namun, peneliti senior di Populi Center, Afrimadona, menyebut persekusi tersebut kecil kemungkinan akan terjadi.

Pemerintah yang berkuasa saat ini, menurutnya, sepertinya akan membiarkan narasi-narasi kritis itu hadir di ruang-ruang publik selama tidak memicu aksi besar seperti pada Agustus lalu.

"Pemerintah sepertinya sudah belajar dari pengalaman masa lalu, ketika protes itu sekadar protes, ya mereka akan tebal telinga saja. Sampai kemudian hilang dengan sendirinya."

Siapa pahlawan nasional baru lainnya dan apa kontroversi mereka?

Laki-laki kelahiran 7 September 1940 ini merupakan cucu pendiri Nahdlatul Ulama, Hasyim Asy'ari, yang pada 1964 lebih dulu mendapat status pahlawan nasional.

Gus Dur lekat dengan pro-kontra. Dia pernah mengeluarkan Dekrit Presiden 23 Juli 2001 "untuk menjaga stabilitas negara dari gejolak politik". Melalui regulasi itu, dia membekukan MPR dan DPR.

Regulasi itu menjadi bagian dari dinamika politik yang berujung putusan MPR untuk memakzulkan Gus Dur.

Bagaimanapun, menurut lembaga riset Center For Strategic International Studies, Gus Dur meninggalkan jejak politik sebagai figur kunci upaya mereformasi Indonesia usai 1998.

Sementara itu, isu kontroversial yang melekat dengan Gus Dur adalah perihal hubungan diplomatik antara Indonesia dan Israel.

Gus Dur pernah terbang ke Israel pada Oktober 1994. Dia saat itu diundang menyaksikan penandatangan perjanjian damai Israel dengan Yordania.

Catatan peristiwa ini ditulis Greg Barton, profesor ilmu politik di Deakin University dalam buku Abdurrahman Wahid: Muslim Democrat, Indonesian President.

Usai kunjungan itu, Gus Dur mendorong pemerintah Indonesia saat untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel—yang memicu kecaman dari sebagian kelompok Islam di Indonesia.

Baca artikel lain terkait Gus Dur:

Dalam seremoni di Istana Negara, Marsinah disebut sebagai simbol keberanian, moral dan perjuangan hak asasi manusia dari kalangan rakyat biasa.

"Dia tumbuh dalam keluarga petani miskin yang menanamkan nilai kerja dan keadilan sosial," ujar pemandu seremoni.

Baca artikel lain terkait Marsinah: Kontradiksi gelar pahlawan nasional untuk Marsinah dan Soeharto – 'Ini manipulasi politik dan sejarah yang luar biasa'

Rahmah adalah ulama, pendidik, dan pejuang kemerdekaan. Dedikasinya yang paling menonjol diklaim adalah mempelopori pendidikan perempuan Islam.

Sarwo Edhie adalah mertua Presiden Indonesia ketiga, Susilo Bambang Yudhoyono sekaligus kakek dari Agus Harimurti Yudhoyono yang kini menjabat Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

Sama seperti Soeharto, Sarwo Edhie punya jejak dalam Tragedi 1965. Merujuk laporan jurnalistik Majalah Tempo pada Oktober 2012, Sarwo Edhie memimpin pasukan RPKAD (kini Kopassus) untuk menumpas orang-orang yang dianggap bagian dari PKI.

Mengutip Guru Besar Politik dan Sejarah dari Australian National University, Robert Cribb, Sarwo Edhie pernah menyebut orang yang tewas dalam rentetan penumpasan orang-orang yang dianggap kiri berjumlah tiga juta orang.

Dalam buku yang ditulisnya, berjudul Kepemimpinan Militer: Catatan dari Pengalaman, Prabowo berkata Sarwo Edhie "dekat" dengan orang tuanya.

"Sebelum saya formal menjadi anak buahnya Pak Sarwo Edhie, saya pun sudah banyak dengar cerita-cerita tentang Pak Sarwo dari orang tua saya. Bagaimana Pak Sarwo memimpin RPKAD pada saat-saat kritis Oktober 1965," tulis Prabowo.

Sarwo ditugaskan menjadi Panglima Kodam Cenderawasih di Jayapura pada 1968 hingga 1970. Dia merupakan puncak pimpinan militer di Tanah Papua saat Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) yang kontroversial menyatakan orang asli Papua memilih berintegrasi ke Indonesia.

Jelang dan saat Pepera berlangsung, Sarwo mengepalai Operasi Wibawa, yang bertujuan "memenangkan Pepera untuk Indonesia", menurut buku Sejarah Proses Integrasi Irian Jayayang disusun Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional pada 1992.

Zainal adalah orang pertama yang diangkat pemerintah Indonesia menjadi Gubernur Irian Barat, nama yang diberikan rezim Orde Lama untuk Tanah Papua. Dia memegang jabatan itu pada 1956, periode ketika kedaulatan Tanah Papua masih diperebutkan Indonesia dan Belanda.

Karena saat itu Indonesia tak memiliki hak kedaulatan atas Tanah Papua, Zainal Abidin Syah menjalankan perannya sebagai gubernur dari kampung halamannya di Soasiu, Tidore.

Penunjukan Zainal menjadi Gubernur Irian Barat saat itu merupakan bagian dari siasat propaganda pemerintah Indonesia, menurut Robert Bone Jr, pakar politik yang menulis The Dynamics of The Western New Guinea Problempada tahun 1958.

Pada akhir dekade 1950-an itu, menurut catatan Bone, Soekarno berkeliling dunia untuk mendapat dukungan PBB dalam sengketa kedaulatan Irian Barat dengan Belanda.

Artikel ini akan terus diperbarui, termasuk dengan analisis para pakar dan berkas atau dokumen resmi sejarah