TNI bantah tembaki dan mengebom warga sipil di Papua

Tim BBC News Indonesia bertemu dengan tiga orang yang mengaku sebagai warga Nduga, yang menuduh TNI/Polri menembaki warga sipil hingga ada yang tewas, namun TNI membantah.

Warga tersebut mengaku melihat sendiri penembakan dan 'pengeboman' yang dilakukan oleh aparat.

"Tentara menembak ayah saya. Saya kaget, setelah itu saya melompat. Lalu saya juga ditembaki tapi meleset. Hanya kena baju saya ini sampai sobek," ujar seorang anak berusia 14 tahun yang identitasnya dirahasiakan karena masih di bawah umur.

Orang kedua yang kami temui berinisial S, yang juga meminta BBC untuk merahasiakan identitasnya.

Dia mengaku melihat sendiri aparat melepaskan bom, meski dia tidak menjelaskan secara rinci apakah bom tersebut meledak ataukah hanya penjelasan benda yang mirip peledak seperti bom.

Namun, pihak TNI, Polri hingga Menkopolhukam Wiranto membantah klaim bahwa aparat keamanan 'menembaki dan mengebom warga sipil'.

"Tidak ada yang namanya bom. Tetapi kalau pelibatan TNI, iya. Karena mereka memang sudah merupakan kekuatan yang tidak setuju dengan negara," tegas Wiranto dalam jumpa pers di Jakarta.

"Soal (tuduhan) penggunaan bom, saya sudah cek langsung, tidak ada (penggunaan bom)," tambah Wiranto.

Wiranto kemudian menegaskan bahwa tuduhan itu merupakan "propaganda mereka (OPM)".

Simak juga:

Tim BBC News Indonesia juga menemui Kepala Penerangan Kodam XVII Cenderawasih Kolonel Inf Muhammad Aidi di Jayapura. Kapendam Aidi membantah tegas semua tuduhan tersebut.

Dia menjelaskan, saat ini para prajurit di lapangan masih fokus mengevakuasi dan mencari empat pekerja Trans Papua yang selamat dari 'pembantaian' yang dilakukan oleh kelompok bersenjata di Distrik Yigi 2 Desember lalu.

Meski begitu dia tak menampik sempat ada kontak senjata, yang menurutnya terjadi karena aparat terlebih dahulu diserang oleh para anggota kelompok bersenjata.

"Pada saat kita melakukan evakuasi pada tanggal 4 Desember, kita juga diserang," kata Muhammad Aidi. "Pada saat kita diserang, kita melakukan perlawanan."

Aidi memastikan, mereka hanya menyasar anggota kelompok bersenjata, yang bertanggung jawab atas tewasnya 19 pekerja pembanynan jembatan dan seorang anggota TNI..

"Kalau misalnya dalam kontak tembak tersebut, ada jatuh korban, ya, kita pastikan bahwa yang jatuh korban adalah bukan masyarakat sipil, tetapi dari kelompok mereka yang menyerang, karena itu jauh dari pemukiman masyarakat sipil," papar Aidi.

Dalam sebuah proses evakuasi di lokasi berbeda, Aidi mengaku terjadinya juga kontak tembak setelah pihaknya "diganggu".

"Terjadi beberapa kali kontak tembak. Kita aman, selamat. Tetapi kita tidak bisa memastikan di pihak mereka, apakah ada jatuh korban atau tidak," ujarnya.

"Kalau menurut anggota (TNI/Polisi) yang melakukan kontak tembak, kemungkinan besar dari pihak mereka ada yang jatuh korban. Hanya saja tidak ditemukan jenazahnya dan tidak ada buktinya," tambah Aidi.

Aidi kemudian menegaskan kembali bahwa tidak ada korban di pihak masyarakat sipil.

"Adapun yang diklaim oleh masyarakat lewat media, katanya, ada ekses terjadinya kontak tembak tersebut, terjadi korban, saya pastikan bahwa korbannya bukan warga sipil biasa, pasti bagian dari pelaku," tegasnya.

Lagipula, menurutnya, klaim jatuhnya korban sipil itu "laporannya satu arah, tidak bisa diklarifikasi, dia tidak bisa konfirmasi ke pasukan keamanan TNI-Polri, dan tidak bisa juga dicari siapa orangnya yang laporan."

"Apalagi (pihak pelapor) tidak bisa menunjukkan jenazah yang disebutnya bahwa ada warga sipil (yang menjadi korban). Artinya, itu laporan sepihak yang tidak bisa diklarifikasi," tandasnya.

Sementara itu, Raga Kageya, seorang aktivis HAM di Papua, meminta aparat TNI dan Polri yang kini berada di wilayah Nduga untuk segera meninggalkan lokasi tersebut.

Dia khawatir apabila 'operasi' itu dilanjutkan, akan lebih banyak lagi warga sipil yang menjadi korban.

Betapa pun, Menkopolhukam Wiranto dalam jumpa pers di Jakarta juga memastikan bahwa tidak ada pengeboman yang dilakukan aparat di Nduga sebagaimana yang disebutkan Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan beberapa kelompok akhir-akhir ini.