Unjuk rasa pegiat perempuan berlangsung di depan pengadilan di ibukota Tunis.
Ratusan pegiat perempuan di Tunisia menggelar aksi unjuk rasa mendukung seorang perempuan yang dituduh berperilaku tidak senonoh.
Tragisnya perempuan itu sebenarnya melaporkan bahwa dia menjadi korban dari pemerkosaan oleh polisi.
Para pendukungnya menggelar aksi di ruang pengadilan di ibukota Tunis, tempat korban sedang diperiksa oleh penyidik untuk memutuskan apakah dia akan didakwa secara resmi atau tidak.
Pengacaranya, Ahlem Belhadj, mengatakan korban berada dalam kondisi psikologis yang ringkih namun tetap bertekad untuk melawan.
"Ini kasus yang mempermalukan Tunisia. Di dalam budaya kita, dan bahkan dalam sistem hukum kita, ada kecenderungan untuk menjadikan korban yang bertanggung jawab dalam pemerkosaan yang dilakukan atasnya" tutur Belhadj kepada kantor berita AFP.
Jika didakwa dan dinyatakan bersalah maka ancaman hukuman maksimal berupa enam bulan penjara.
Isu hak perempuan
"Ini kasus yang mempermalukan Tunisia. Di dalam budaya kita, dan bahkan dalam sistem hukum kita, ada kecenderungan untuk menjadikan korban yang bertanggung jawab dalam pemerkosaan yang dilakukan atasnya."
Ahlem Belhadj
Para kelompok pegiat perempuan menuduh pemeriksaan yang dilakukan merupakan upaya untuk membujuknya agar mencabut pengaduan pemerkosaan.
Perempuan berusia 27 tahun itu mengatakan tiga polisi menghentikan mobilnya pada tanggal 3 September dan salah seorang polisi memegang tunangannya sementar dua polisi lain memperkosanya.
Namun ketiga polisi itu membantah pengakuannya dan mengatakan mereka sedang melakukan perbuatan tidak bermoral ketika mobilnya dihentikan.
Ketiganya juga sudah ditangkap dan sedang diperiksa. Tindakan pemerkosaan diancam dengan hukuman mati di Tunisia walau media melaporkan tidak ada yang dieksekusi dalam kasus itu dalam waktu 20 tahun belakangan.
Kasus ini menarik perhatian meluas di Tunisia di tengah upaya pemerintah koalisi Tunisia -yang dipimpin partai beraliran Islam, Ennahda- menyusun konstitusi baru setelah jatuhnya pemerintahan Presiden Zine El Abidine Ben Ali, yang memicu unjuk rasa antipemerintah di kawasan Timur Tengah.
Laporan-laporan menyebutkan hak perempuan menjadi isu yang sensitif dalam proses penyusunan konstitusi Tunisia yang baru tersebut.
