You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
'Gagal cabut' materi ekstrem, perusahaan media sosial dikecam
Perusahaan raksasa media sosial, termasuk Facebook, Twitter, dan Google -induk perusahaan YouTube- dianggap 'gagal secara memalukan' dalam menangani bahan-bahan ekstrem ilegal di internet.
Penilaian ini disampaikan para anggota parlemen Inggris yang mengangkat kasus-kasus penerbitan materi seperti perekrutan teroris, ujaran kebencian, dan pelecehan anak yang tak langsung dicabut meski sudah dilaporkan secara resmi.
Para anggota parlemen mengatakan para perusahaan tersebut 'cukup besar, cukup kaya dan cukup pintar' untuk mengatasi masalah yang terkait dengan keselamatan publik.
Yvette Cooper, ketua komite parlemen Inggris yang menangani masalah ini mengatakan kegagalan tersebut memalukan.
Menurut para anggota parlemen, adalah hal yang tak bisa diterima jika perusahaan-perusahaan sosial media sangat menggantungkan pengguna untuk melaporkan konten-konten ilegal atau ekstrem.
Ini sama saja dengan 'alih daya' yang tanpa 'memerlukan dana operasional sama sekali'. Ditambahkan bahwa pendekatan semacam ini 'sama sekali tak bisa diterima'.
Di sisi lain, akibat-akibat yang ditimbulkan oleh materi-materi ekstrem harus dihadapi oleh polisi, yang dalam operasionalnya memerlukan dana negara.
Denda Rp757 miliar
Beberapa hal yang menjadi rekomendasi parlemen Inggris:
- Konsultasi pemerintah dan perusahaan sosial media mengenai kemungkinan perusahaan sosial media menanggung biaya operasional polisi yang terkait dengan kegiatan penanganan terorisme
- Konsultasi besaran denda bagi perusahaan yang gagal mencabut konten ekstrem, seperti yang dibahas di Jerman, dengan perusahaan bisa didenda hingga £44 juta atau sekitar Rp757 miliar
- Perusahaan media sosial diminta melakukan kajian standar komunitas mereka
Menteri Dalam Negeri, Amber Rudd, mengatakan diharapkan perusahaan-perusahaan media sosial mengambil 'tindakan secara dini dan efektif' dan berjanji untuk membahas rekomendasi para anggota parlemen.
Perusahaan-perusahaan yang dikecam membela diri namun mengakui ada hal-hal lain yang bisa mereka lakukan untuk mengatasi masalah keselamatan dalam jaringan ini.
"Kami setuju dengan komite parlemen bahwa ada hal-hal yang bisa kami lakukan untuk menangani orang-orang yang ingin menyebarkan kebencian dan ekstremisme di internet," kata Simon Milner, direktur kebijakan Facebook.
Google dan Twitter belum memberikan jawaban ketika dihubungi BBC.
Sebelumnya, Google dan Twitter mengatakan kepada komite parlemen bahwa mereka bekerja keras untuk memastikan kebebasan berpendapat berada dalam koridor hukum.
