Anggaran yang tidak pernah cukup

asrama PSIM

Sumber gambar, bbc

Keterangan gambar, Dana sekitar empat miliar rupiah tidak cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan tim seperti PSIM.

Hampir sebagian besar klub sepakbola profesional di Indonesia mengandalkan dana operasional untuk mengikuti kompetesi di Liga Super Indonesia, Divisi Utama atau liga dibawahnya.

Di Liga Super Indonesia sebuah klub rata-rata membutuhkan dana diatas Rp10 miliar untuk bisa mengikuti kompetisi tersebut.

Sementara di divisi utama sejumlah klub yang bergantung pada APBD mendapat suntikan dana mulai dari Rp4 miliar hingga lebih dari Rp10 miliar.

Klub asal Kota Yogyakarta, PSIM adalah salah satu klub yang mendapat dana bantuan dari APBD.

Klub yang berlaga di Divisi Utama ini mendapat dana APBD sekitar Rp5,8 miliar.

Dana itu terdiri dari Rp4,8 miliar untuk operasional sedangkan Rp1 miliar untuk pembinaan klub muda.

Dengan dana ini Ketua Dewan Pembina PSIM yang juga Walikota Yogyakarta, Herry Zudianto mengatakan klub itu menetapkan tidak menggunakan pemain asing.

Menurutnya penggunaan dana APBD tidak boleh untuk membiayai pembelian pemain asing.

"Bagi saya liga utama PSIM kebijakan saya itu benar-benar berbicara soal pembinaan. Soal pembinaan ini saya tidak akan memakai pemain asing. saya menyayangkan jika APBD digunakan untuk pemain asing," kata Ketua Dewan Pembina PSIM yang juga Walikota Yogyakarta Herry Zudianto.

Pembatasan dana APBD untuk sepakbola di Yogyakarta memang belum lama diberlakukan seiring kebijakan Herry Zudianto untuk membatasi dana untuk cabang ini.

Sebelumnya dana untuk cabang besaranya tidak menentu.

"Penganggaran dana untuk PSIM ini memang fluktuaktif, pernah dana sebesar Rp11,8 miliar dianggarkan untuk PSIM," kata anggota DPRD Kota Yogyakarta, Ardianto.

Dia mengatakan DPRD sendiri tidak mempermasalahkan penganggaran untuk klub profesional seperti PSIM selama anggaran untuk kesehatan dan pendidikan lebih tinggi.

"Tidak ada masalah penganggaran untuk klub sepak bola namun kebutuhan dasar harus dipenuhi dulu. Kami tahu untuk langsung ditiadakan akan ada respon cukup keras karena merupakan hiburan masyarakat. Sehingga kami minta dana jaminan kesehatan dan pendidikan harus lebih tinggi dari PSIM," kata Ardianto.

Saat ini anggaran pendidikan Kota Yogyakarta mencapai 35 miliar rupiah sementara anggaran kesehatan mencapai Rp18 miliar.

Selalu kurang

Manajemen PSIM mengatakakan dana miliaran rupiah yang telah diberikan oleh pemerintah daerah saat ini memang belum ideal untuk bisa mengikuti kompetesi di level Divisi Utama.

General Manager PSIM Hans Purwanto,mengatakan idealnya dana untuk mengikuti kompetesi seperti ini sekitar Rp6 hingga Rp8 miliar.

Klub amatir PS GAMA
Keterangan gambar, PSIM mengandalkan klub amatir seperti PS GAMA untuk mendapatkan pemain berharga murah.

Hans mengakui tidak ada yang bisa diperbuat oleh manajemen klub itu sekarang selain bergantung sepenuhnya pada dana APBD.

Dia mengaku pernah mencoba untuk mencari sponsor untuk membantu operasional klub itu namun hasilnya tidak memuaskan.

"PSIM memang hanya mengandalkan APBD karena Jogja tidak punya perusahaan gede. Sangat sulit sponsor dari perusahaan didapat dari Jogja kecuali ada dukungan dana dari luar yang intens," kata Hans Purwanto. Dengan dana sebesar itu prestasi klub berjuluk Laskar Mataram ini pada akhir kompetesi bertengger di peringkat kelima grup 2 Divisi Utama dari 13 klub.

Dengan sistem kompetesi yang dinilai masih belum sehat seperti saat ini dana tampaknya memang tidak akan pernah mencukupi bagi kiprah sebagian besar klub.

"Pernah suatu ketika kita membahas penganggaran muncul pernyataan kita ingin PSIM menang apa tidak, kalau ingin menang dananya harus besar karena ada dana non teknis, yang kemudian beredar di masyarakat dana non teknis adalah dana untuk mengatur skor dan sebagainya," kata Ardianto.

Sekarang seperti klub profesional lainnya di Indonesia yang mengandalkan APBD kepastian PSIM berlaga di masa depan menjadi tidak jelas.

Pasalnya Menteri Dalam Negeri berencana untuk mengeluarkan kebijakan menghentikan penyaluran APBD kepada klub profesional di daerah tahun depan.

Pemerintah Daerah yang masih berniat untuk membantu klub profesional lokal memang tinggal berharap kebijakan itu dikaji ulang.

Sejumlah pemerhati sepak bola menilai PSSI dan pemerintah harus mampu menciptakan iklim kompetisi yang sehat.

Selain mampu mendorong klub untuk mandiri, kompetesi yang sehat akan mampu mendatangkan investor dan membuat industri sepak bola yang berputar.