PPKM Darurat untuk luar Jawa-Bali: 'Perlu diterapkan' sebelum jumlah kasus Covid meledak

Pakar kesehatan publik mendorong PPKM Darurat juga diberlakukan di luar Jawa dan Bali, terutama di daerah dengan penyebaran virus corona tinggi dan yang fasilitas kesehatannya hampir penuh.

Bukan cuma di Jawa, awal pekan ini tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit di 10 provinsi lain sudah melewati standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Di Kota Padang, Sumatera Barat, misalnya, saat ini tidak tersisa lagi ruang perawatan untuk pasien Covid-19.

Meski begitu, pemerintah daerah menyebut tidak memiliki anggaran bantuan sosial jika PPKM Darurat diterapkan. Lantas apa solusinya?

Kepala Dinas Kesehatan Padang, Feri Mulyani, berkata bahwa tidak tersedia lagi tempat tidur untuk isolasi dan perawatan intensif (ICU) di kotanya.

Padahal, menurut WHO, batas aman pelayanan kesehatan adalah jika tempat tidur rumah sakit terisi 60%.

"Tempat karantina sudah penuh. Rumah sakit penuh. Kami susah mencari rumah sakit untuk isolasi, harus menunggu pasien pulang, baru pasien lainnya bisa masuk," ujarnya via telepon, Kamis (08/07).

"Pemerintah kota berusaha menambah tempat tidur jadi 60 unit, sekarang baru 23 tempat tidur. Kami imbau swasta juga menambah kapasitas tempat tidurnya.," kata Feri.

Merujuk data Satgas Penanganan Covid-19, provinsi yang tingkat keterisian tempat tidur rumah sakitnya awal pekan ini melewati 60% adalah Lampung, Papua Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, Kepulauan Riau, dan Bengkulu.

Lima provinsi lain dengan status yang sama adalah Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Sumatera Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

'Jumlah kematian bisa lebih besar dibandingkan Jawa'

Kondisi ini semestinya mendorong pemerintah pusat mmberlakukan PPKM Darurat di luar Jawa-Bali, kata Windhu Purnomo, epidemiolog dari Universitas Airlangga.

Dia menyebut kondisi mendesak bukan cuma dilihat dari keterisian tempat tidur yang penuh, tapi juga kualitas dan kuantitas fasilitas kesehatan di luar Jawa lebih buruk ketimbang kota-kota di Jawa.

Baca juga:

Windhu menyarankan agar PPKM Darurat diberlakukan di daerah luar Jawa yang kondisi pandeminya masuk level 4 dalam perhitungan Kementerian Kesehatan.

Daerah level 4 adalah daerah dengan penularan virus corona sangat tinggi dan kapasitas fasilitas kesehatannya sangat terbatas.

"Jadi kalau di sana tiba-tiba mengalami tekanan berat karena penularan tinggi, jumlah kematian bisa lebih besar dibandingkan Jawa," kata Windhu saat dihubungi.

"Bagaimana jika daerah luar Jawa kekurangan oksigen, padahal produsen dan penyalurnya ada di Jawa.

"Kasus di Jogja kemarin saat kekurangan oksigen, bantuan baru datang setelah 12 jam. Padahal produsennya di Kendal. Bayangkan kalau itu terjadi di luar Jawa. Jadi respons di luar Jawa harusnya lebih ketat," ucapnya.

Merujuk data Kemenkes, sebanyak 24,7% kasus Covid-19 di Indonesia terjadi di luar Jawa-Bali.

Namun Pemprov NTT berharap PPKM Darurat tidak akan diterapkan di daerah mereka, walau kasus positif terus naik dibandingkan beberapa bulan sebelum ini.

Juru Bicara Pemprov NTT, Marius Ardu Jelamu, menyebut pihaknya tak memiliki anggaran untuk membantu masyarakat jika PPKM Darurat digulirkan.

"Dari sisi pendapatan daerah, APBD kami sangat terbatas. Pertumbuhan ekonomi NTT turun jadi 0,12% dari yang sebelumnya 5,2%.

"Kalau NTT berlakukan PPKM Darurat, sangat sulit memenuhi kebutuhan ekonomi dengan APBD. Tidak harus PPKM darurat, tapi bagaimana PPKM mikro dilakukan secara lebih disiplin," ujar Marius.

Baca juga:

Dimulai 6 Juli lalu, pemerintah pusat mewajibkan 43 kabupaten dan kota di luar Jawa-Bali untuk menerapkan PPKM Mikro dengan pengetatan.

Ketentuan ini diklaim lebih mengontrol mobilitas masyarakat ketimbang PPKM Mikro yang berlangsung di seluruh wilayah Indonesia, tapi dalam derajat yang lebih rendah ketimbang PPKM Darurat.

Pemerintah siapkan triliunan rupiah untuk bansos

Sementara itu, Kementerian Keuangan disebut sudah menambah anggaran sebesar Rp6,1 triliun untuk program bantuan sosial selama Juli dan Agustus mendatang, kata Fadjroel Rachman, Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi.

"Pemerintah juga sudah menyiapkan anggaran Rp7,5 triliun untuk menanggung diskon listrik bagi sekitar 32 juta pelanggan yang dalam kondisi PPKM Darurat, sampai September 2021," ujar Fadjroel dalam keterangan tertulis.

Bantuan sosial sangat diharapkan Nalle Anggi, warga Kabupaten Malaka, NTT, terutama jika PPKM Darurat diterapkan di wilayahnya dan membatasi mobilitas penduduk.

"Semoga ada bantuan karena kebanyakan warga di kampung saya bekerja sebagai petani," ucapnya.

"Selama ini bantuan sepertinya lebih terasa di kota seperti Kupang. Saudara saya di sana mendapat bantuan sembako selama pandemi, tapi saya belum pernah dapat," kata Nalle.

Bagaimanapun, kebijakan PPKM Darurat di Jawa-Bali harus dievaluasi pada hari keenam dan ketujuh, menurut epidemolog Windhu Purnomo.

Indikator penilaian kebijakan ini, kata dia, seharusnya adalah positivity rate atau persentase jumlah kasus positif yang dibandingkan total orang yang dites.

Windhu menganggap evaluasi ini penting karena PPKM Darurat tidak benar-benar melarang mobilitas orang.

"Kalau ada pelambatan kenaikan positivity rate, berarti PPKM Darurat menampakkan hasil baik. Tapi kalau malah naik terus, berarti kebijakan ini tidak efektif," kata Windhu.

"Kalau tidak efektif, pemerintah harus berani merevisi. Saat ini tidak ada larangan mobilitas.

"Orang mau naik kereta api harus bawa sertifikat vaksinasi minimal dosis pertama dan hasil tes negatif. Tapi kalau Anda belum vaksin, Anda bisa vaksin di stasiun. Berarti tujuan kebijakan ini untuk vaksinasi, bukan mencegah penularan," ujarnya.

Adapun Pemprov NTT berharap pengetatan aktivitas masyarakat diikuti dengan kepastian distribusi vaksin.

Dari total 5,4 juta penduduk, baru sekitar 600.000 warga NTT yang tuntas divaksin karena jumlah vaksin yang terbatas, kata Marius Jelamu.

"Distribusi vaksin dari Jakarta sangat terbatas. NTT provinsi kepulauan, jadi distribusi dari satu pulau ke pulau lain tidak mudah," ujarnya.

" Ada kendala, maskapai yang mambawa vaksin membatalkan penerbangan dengan alasan jumlah penumpang kurang.

"Kami harapkan ada terobosan agar pemerintah mengirim vaksin menggunakan pesawat hercules milik TNI.

Bencana nonalam ini perlu dilihat seperti bencana alam, yang serba darurat," kata Marius.

Wartawan di Padang, Halbert Chaniago, berkontribusi untuk liputan ini.