Polisi tetapkan Siaga Satu di Borobudur hingga Sabtu

Kepolisan Daerah Jawa Tengah memperpanjang Siaga Satu di kawasan Candi Borobudur hingga Sabtu (09/09) untuk mengantisipasi agar massa tidak menggelar aksi unjuk rasa di kawasan tersebut.

"Siaga Satu sampai besok. Bodobudur itu tidak hanya milik satu agama, itu warisan dunia," kata Kapolres Magelang, AKBP Hindarsono.

Dengan status tersebut maka polisi akan menjaga sejumlah jalan masuk menuju Candi Borobudur, namun wisatawan masih tetap boleh untuk mengunjungi candi Buddha yang merupakan salah satu tujuan wisata internasional.

Penetapan Siaga Satu sudah diumumkan sejak Kamis (07/09) untuk menanggapi rencana sekelompok umat Islam menggelar aksi unjuk rasa mengecam kekerasan atas umat Islam Rohingya di negara bagian Rakhine, Myanmar.

Hari Jumat (08/09), sekitar 5.000 demonstran solidaritas Rohingya dari berbagai kelompok Islam, batal berunjuk rasa di kawasan Borobudur yang dijaga ketat berlapis, dan melakukan salat Jumat dan beraksi di masjid berjarak sekitar lima kilometer dari candi.

Sejak pagi, ratusan petugas polisi melakukan penjagaan ketat dan berlapis: pintu-pintu masuk dipasangi alat pendeteksi logam, dan kios-kios cendera mata tutup, lapor Furqon Ulya Himawan, seorang wartawan setempat yang melaporkan untuk BBC Indonesia.

Para pengunjung dan wisatawan tetap bisa masuk seperti biasa.

Massa datang dengan berbagai atribut, umumnya mengenakan busana putih. Sebagian dengan tulisan lembaga mereka, antara lain Front pembela Islam (FPI) dan Forum umat Islam (FUI).

Khutbah Jumat di Masjid An-Nur, dan orasi sesudahnya diwarnai kecaman terhadap kekerasan di negara bagian rakhine, Myanmar, yang mengakibatkan ratusan ribu minoritas Muslim rohingya menyelamatkan diri ke Bangladesh.

Namun lewat tengah hari, massa meninggalkan An-Nur, sambil sesekali meneriakan yel-yel dan takbir.

Polda Jawa Tengah memang menetapkan status siaga satu untuk kawasan Candi Borobudur di Kabupaten Magelang, menyusul rencana demonstrasi sejumlah ormas terkait krisis Rohingya di Myanmar.

Pemuka agama menyebut unjuk rasa apapun tidak seharusnya digelar di candi yang merupakan tempat peribadatan pemeluk Buddha itu.

Sebelumnya, kepada BBC indonesia, Kabid Humas Polda Jateng Kombes Djarod Padakova, mengatakan, "Kami siaga satu mulai hari (Kamis. 7/9) ini.

Kapolda dan asisten operasi Kapolri ada di lokasi untuk memantau. Kami jaga masyarakat yang berwisata agar mereka tidak terganggu."

Djarod menuturkan, UU 9/1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum menyebut tempat ibadah sebagai satu dari delapan kategori lokasi terlarang untuk demonstrasi.

Kepolisian, kata Djarod, akan memantau pergerakan massa sejumlah ormas yang terlibat rencana unjuk rasa krisis Rohingya.

"Sudah kami tegaskan demo itu dilarang. Tidak akan diberi izin. Akan kami tindak tegas karena dilarang Kapolri. Undang-undang juga melarang," ujar Djarod.

Dalam kesempata lain, Kapolres Magelang AKBP Hindarsono menyebut koordinator unjuk rasa telah sepakat mengurungkan niat berdemo di Borobudur. Dalam Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, rencana unjuk rasa itu dialihkan ke Masjid An Nur Sawitan, sekitar 5 kilometer dari Borobudur.

"Agendanya, salat Jumat berjamaah, doa bersama dan penggalangan dana untuk Muslim Rohingya. Panitia penyelenggara aksi juga sudah menyetujui," kata Hindarsono kepada pers.

Adapun, Jumat ini, kegiatan pariwisata Borobudur hanya dibuka untuk wisatawan yang datang secara berkelompok, bukan perorangan. Pengelola mengambil keputusan itu untuk mempermudah pengawasan terhadap pengunjung.

'Bukan isu lokal'

Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas meminta komunitas Islam tidak menjadikan krisis Rohingya sebagai dasar persekusi terhadap penganut Buddha. Yang terjadi di Rakhine, Myanmar, kata dia, tidak sepatutnya dilokalisasi.

"Masalah di sana jangan dijadikan dasar untuk membenci pemeluk Buddha di Indonesia karena mereka tidak berhubungan dengan yang terjadi di sana," ujar Anwar di Jakarta, Kamis siang (7/9), dalam acara yang melibatkan berbagai pemimpin agama.

Menurut Anwar, persekusi terhadap umat Buddha dan unjuk rasa di Borobudur akan memicu persoalan baru, terutama dari komunitas Buddha internasional.

"Atas dasar apa kita harus membenci umat Buddha dan berdemo di Borobudur? MUI jelas tidak merestui demo di sana,"

Ditemui dalam kesempatan yang sama, Ketua Presidium Inter Religion Council Din Syamsuddin menyebut krisis Rohingya di Myanmar tak dapat dilepaskan dari konteks keagamaan. Namun ia mengimbau publik berkontribusi secara positif bagi para pengungsi Rohingya.

"Banyak kalangan Islam berjihad di sana dengan membangun rumah sakit dan tempat pendidikan. Krisis itu harus diselesaikan secara beradab," ujarnya.

Sebelumnya, sejumlah unjuk rasa berlangsung, mengecam Burma. Rabu (6/9), ratusan orang dari berbagai ormas seperti FPI, Pemuda Pancasila, dan Forum Betawi Rempug mlakukan aksi protes di depan Kedutaan Besar Myanmar di Jakarta. Mereka menuntut pemerintah segera mengusir perwakilan Myanmar dari Indonesia.

Pada demo itu, sejumlah ujaran beberapa kali terdengar. Kata bunuh, bakar, sweeping diucapkan orator dari mobil komando. Pimpinan ormas-ormas itu juga mendorong anggota mereka pergi ke Rakhine, memberi bantuan fisik melawan militer Myanmar.

Adapun, pemerintah Myanmar hingga saat ini terus memperketat akses masuk ke Rakhine. Sejak 25 Agustus lalu, gelombang pengungsi Rohingya keluar dari Rakhine menuju Bangladesh masih terjadi. Setidaknya 400 orang dilaporkan tewas dalam konflik terbaru di negara bagian tersebut.