PM Irak ungkap usaha mengatasi korupsi

Perdana Menteri Irak, Haider al-Abadi, mengungkapkan kebijakan reformasi menyeluruh untuk mengurangi biaya pemerintah dan mengatasi korupsi setelah terjadinya unjuk rasa di negaranya.

Dia mengatakan penunjukkan pejabat senior politik seharusnya tidak berdasarkan kuota sektarian atau politik.

Abadi juga akan menghapuskan posisi wakil presiden dan wakil perdana menteri.

Sebagian besar usulan reformasinya memerlukan persetujuan parlemen.

Langkah ini diambil setelah terjadinya unjuk rasa anti-pemerintah baru-baru ini yang dipicu ketidakpastian pasokan listrik di tengah-tengah gelombang panas di negara itu.

Hari Jumat (7 Agustus), Ayatollah Ali al-Sistani - ulama Syiah paling berpengaruh di Irak -juga mendesak Abadi untuk "bertindak dengan tegas" melawan korupsi dan melakukan penunjukkan politik berdasarkan kemampuan, bukannya afiliasi partai ataupun sektarian.

Sistem <link type="page"><caption> pembagian posisi pemerintahan Irak diantara kelompok sektarian </caption><url href="http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2014/09/140908_irak_pemerintah" platform="highweb"/></link>sejak lama dikecam karena mendukung calon yang tidak berkualitas dan mendorong terjadinya korupsi.