Inggris kirim senjata ke Irak hadapi ISIS

Pasukan "Peshmerga" Kurdi sangat minim persenjataan.

Sumber gambar, Reuters

Keterangan gambar, Pasukan "Peshmerga" Kurdi sangat minim persenjataan.

Inggris menghibahkan senjata mesin berat dan amunisi kepada pemerintah Irak untuk membantu menumpas ISIS, kata Kementerian Pertahanan Inggris.

Menteri Pertahanan Michael Fallon mengatakan nilai peralatan itu sekitar £1.6 juta (lebih dari Rp300 miliar), dan ongkos pengirimannya diperkirakan sekitar £475.000.

Dikatakannya, Inggris bertekad membantu pemerintah Irak dan membantu pasukan Kurdi untuk bisa membela diri.

Persenjataan itu diperkirakan tiba di Irak Rabu (10/09).

Hibah itu diberikan atas permintaan pemerintah Irak, termasuk pemerintah regional Kurdi, tambah Menhan.

Pergantian pemerintah

Dalam perkembangan sebelumnya, Irak membentuk pemerintahan bersama yang meliputi kaum mayoritas Arab Syiah, Arab Sunni, dan Kurdi.

Kelompok milisi ISIS yang juga dikenal dengan nama Daulah Islamiyah atau Negara Islam, Juni lalu merebut sejumlah besar daerah di Irak dan Suriah, dan mengumumkan pembentukan suatu "kekhalifahan."

Seorang petempur perempuan Kurdi di wilayah Irak utara.

Sumber gambar,

Keterangan gambar, Seorang petempur perempuan Kurdi di wilayah Irak utara.

Menteri Luar Negeri Philip Hammond menyebutkan, pembentukan <link type="page"><caption> pemerintah baru pimpinan Perdana Menteri Haidar al-Abadi</caption><url href="http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2014/09/140908_irak_pemerintah.shtml" platform="highweb"/></link> itu merupakan pencapaian penting untuk Irak.

Menurutnya, "sangatlah penting bahwa semua kubu politik bekerja sama mengatasi tantangan-tantangan" besar itu, termasuk ancaman Daulah Islamiyah.

Sementara itu Presiden Amerika Serikat Barack Obama dijadwalkan memaparkan strateginya menghadapi Daulah Islamiyah, Rabu.

PM Inggris David Cameron mengatakan, jika Presiden Obama memutuskan peningkatan aksi militer, maka parlemen Inggris akan melakukan pemungutan suara tentang apakah akan bergabung di dalamnya.

Betapapun, katanya, pemerintah bisa juga mengambil tindakan tanpa persetujuan parlemen jika terjadi bencana kemanusiaan mendadak, atau jika kepentingan Inggris membutuhkan perlindungan segera.