PM Maliki tolak pemerintahan bersatu
Perdana Menteri Irak, Nouri Maliki, menolak desakan bagi dibentuknya pemerintahan penyelamatan nasional untuk membantu mengatasi serangan pemberontak jihadis Sunni.
Permintaan tersebut merupakan sebuah 'kudeta terhadap konstitusi dan usaha mengakhiri demokrasi', katanya memperingatkan.
Pasukan pemerintah <link type="page"><caption> Irak</caption><url href="http://www.bbc.co.uk/indonesia/topik/irak/" platform="highweb"/></link> tidak mampu mengambil alih daerah yang dikuasai pemberontak ISIS pada bulan ini.
Hampir setengah penasehat militer <link type="page"><caption> Amerika Serikat</caption><url href="http://www.bbc.co.uk/indonesia/topik/amerika_serikat/" platform="highweb"/></link> yang ditugaskan untuk membantu kekuatan keamanan Irak telah tiba.
Pertempuran dilaporkan berlanjut pada Rabu (25 Juni) dengan serangan kelompok pemberontak atas pangkalan udara Balad yang terletak sekitar 80km utara Baghdad.
NATO bertemu
Sementara itu, <link type="page"><caption> krisis di Irak dibicarakan dalam</caption><url href="http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2014/06/140625_dunia_johnkerry_irak.shtml" platform="highweb"/></link><link type="page"><caption> pertemuan pemimpin NATO</caption><url href="http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2014/06/140625_dunia_johnkerry_irak.shtml" platform="highweb"/></link> di Brussels Belgia.
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, John Kerry, juga bergabung dalam pertemuan tersebut setelah melakukan kunjungan dua hari ke Baghdad dan Irbil.
Dia mengumumkan akan mengunjungi Arab Saudi hari Jumat untuk melanjutkan perundingan tentang masalah ini.
Kerry mengatakan Maliki 'melanjutkan' janji pembentukan pemerintahan.
Dalam pidato televisinya Maliki meminta semua kekuatan politik untuk berdamai dalam menghadapi serangan sengit teroris.
Tetapi perdana menteri yang merupakan umat Syiah tersebut tidak menjanjikan perwakilan masyarakat minoritas Arab Sunni yang lebih besar di dalam pemerintahan.
